Maraknya Deklarasi Capres Jadi Kontranarasi Penundaan Pemilu 2024
Tak hanya partai politik, kelompok sukarelawan pendukung figur tertentu menjadi capres di Pilpres 2024 tetap bergerak meski muncul usulan penundaan pemilu. Deklarasi capres jadi kontranarasi penundaan Pemilu 2024.
Oleh
IQBAL BASYARI
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Bukan hanya partai politik, kelompok masyarakat yang mengklaim sukarelawan juga tidak menyurutkan langkah mereka mempromosikan figur yang mereka dukung untuk maju di Pemilu Presiden 2024 meski muncul usulan penundaan Pemilu 2024. Bermunculannya deklarasi dukungan terhadap figur tertentu untuk maju di Pemilu Presiden 2024 jadi kontranarasi penundaan Pemilu 2024.
Tak surutnya langkah sukarelawan terlihat dari kelompok yang mengklaim sukarelawan pendukung Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Kelompok yang menamakan diri Ethos atau Erick Thohir Sinergy dideklarasikan di Jakarta, Selasa (8/3/2022). ”Setelah deklarasi di Jakarta, kami akan mendeklarasikan Ethos di seluruh provinsi di Indonesia,” ujar Ketua Umum Ethos Albert Simangunsong seusai deklarasi.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Sebagian besar sukarelawan Ethos diklaimnya mantan sukarelawan Presiden Joko Widodo pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Saat Pilpres 2024, mereka memilih untuk mendukung Erick karena dinilai mampu melanjutkan program-program yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Kinerja Erick dinilai mampu memperbaiki kualitas perusahaan-perusahaan BUMN dan bersaing dengan perusahaan lain dari dalam dan luar negeri. Kemampuan manajerial Erick pun dinilai mumpuni sehingga akan mampu memimpin Indonesia ke depan.
Adapun gerakan yang akan mereka lakukan, kata Albert, tidak sekadar mendatangi masyarakat untuk membagi-bagikan sembako dan kaus. Sukarelawan diminta melakukan aksi yang lebih konkret, di antaranya menanyakan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kelompok sukarelawan Ethos, lanjutnya, akan menyosialisasikan dan menggiring opini publik terhadap sosok Erick. Dengan demikian, nama Erick akan semakin dikenal dan tingkat elektabilitasnya bisa terus meningkat menjelang pemungutan suara. Dengan demikian, parpol tak punya pilihan lain karena Erick akan menjadi capres pilihan publik.
”Jika rakyat sudah menghendaki Erick yang ditunjukkan dengan elektabilitas yang tinggi, parpol tidak akan bisa membendungnya,” tutur Albert.
Sementara Ketua Umum Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN) Daddy Palgunadi mengatakan, GPMN yang merupakan kelompok sukarelawan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani sama sekali tidak terpengaruh wacana penundaan Pemilu 2024. Mereka yakin Pemilu 2024 akan tetap digelar sesuai jadwal sehingga beragam aktivitas yang telah disusun untuk menyosialisasikan Puan akan terus digelar.
”Saya berharap tokoh-tokoh bangsa tetap patuh dan konsisten pada agenda reformasi yang membatasi masa jabatan presiden. Ini harga mati,” ujarnya.
Daddy mengatakan, pihaknya terus fokus untuk melakukan konsolidasi untuk menyosialisasikan Puan. Hingga saat ini, GPMN pun telah terbentuk di 25 provinsi dan 250 kabupaten/kota. Dalam waktu dekat, dua agenda deklarasi sayap organisasi, yakni deklarasi Srikandi di Jakarta pada 19 Maret dan deklarasi Sarinah di Temanggung pada 26 Maret, siap dilakukan.
”Respons publik kepada Puan bagus, terbukti dengan antusiasme masyarakat bergabung dalam GPMN. Sebab sukarelawan ini murni dibentuk oleh masyarakat, bukan dari parpol,” katanya.
Bukan hanya kelompok sukarelawan, persiapan menuju Pilpres 2024 juga dilakukan Partai Nasdem. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Pemilu DPP Nasdem Jakfar Sidik mengatakan, saat ini Nasdem tengah memilih tiga tokoh untuk didukung sebagai capres melalui Rembuk Nasional. Tokoh yang akan diusung tak hanya berasal dari kalangan tokoh nonpartai, tetapi bisa pula kader partai lain yang diterima masyarakat serta memiliki elektabilitas tinggi.
”Soal nama, biar Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang akan menyampaikan. Tapi Nasdem merupakan partai terbuka untuk putra-putri terbaik Indonesia,” ucapnya.
Tiga tokoh yang dipilih nantinya, lanjut Jakfar, akan diumumkan saat Rapat Kerja Nasional Nasdem pada Juni mendatang. Mereka akan diperkenalkan ke struktur partai dan dikomunikasikan dengan parpol lain untuk membangun koalisi Pilpres 2024.
Ketua DPP Nasdem Taufik Basari menambahkan, melalui Rembuk Nasional, pihaknya ingin membuat sistem pencalonan presiden yang partisipatif, akuntabel, dan modern. Publik dapat mengetahui siapa calon-calon yang diperbincangkan, tokoh masyarakat dan para ahli pun dapat menguji kapasitas mereka. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya disodori nama ketika pilpres berlangsung. Partai pun dapat menjalankan fungsinya sebagai fasilitator antara masyarakat dan elite politik.
Tidak bisa dimungkiri, kata Taufik, tantangan berikutnya adalah meyakinkan parpol lain untuk mengusung capres yang dihasilkan dari mekanisme tersebut. ”Namun, yang lebih utama bagi kami adalah bagaimana publik bisa terlibat sebelum pencalonan capres dilakukan,” katanya.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai, munculnya deklarasi sukarelawan bisa diartikan sebagai bagian dari kontestasi politik melawan nominasi capres yang dilakukan oleh parpol agar memunculkan narasi pemimpin populis. Selain itu, munculnya sukarelawan itu bisa jadi merupakan bagian dari upaya parpol untuk menjangkau secara informal kelompok pemilih mengambang.
”Dari kedua itu muaranya kemudian sebagai kontranarasi terhadap wacana penundaan pemilu,” katanya.
Upaya sukarelawan maupun parpol menyosialisasikan capresnya sejak dini juga ditengarai dilakukan karena parpol butuh sosok populer untuk menarik suara. Mereka membutuhkan efek ekor jas agar popularitas tokoh yang diusung bisa berdampak pada elektabilitas suara partai. Selain itu, parpol juga membutuhkan sosok populer untuk menyatukan koalisi.