Singapura mendesak ASEAN-China segera menuntaskan negosiasi Panduan Tata Perilaku (CoC) di Laut China Selatan. Ada urgensi nyata di balik aspirasi tersebut.
Oleh
Redaksi
·1 menit baca
AP PHOTO/GEMUNU AMARASINGHE
Perdana Menteri China Li Keqiang (keempat dari kiri) dan PM Laos Thongloun Sisoulith (kelima dari kiri) memotong kue untuk menandai dimulainya KTT ASEAN-China ke-19 yang digelar bersamaan dengan KTT ASEAN dan KTT terkait di National Convention Center di Vientiane, Laos, Rabu (7/9/2016).
Desakan terbaru ini disuarakan Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen dalam Pameran dan Konferensi Pertahanan Maritim Internasional (IMDEX) Asia Ke-13 di Singapura, Rabu (3/5/2023). Pertimbangan yang disampaikan sangat jelas, gamblang, dan masuk akal. Ada urgensi nyata bahwa negosiasi Panduan Tata Perilaku (Code of Conduct/CoC) di Laut China Selatan perlu segera dituntaskan dan disepakati.
Dalam pidato yang dirilis pada laman Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Singapura, Ng menyebutkan, prioritas seluruh pemimpin pemerintahan setidaknya satu dekade ke depan adalah mencegah konflik fisik di Asia. Perang Ukraina lebih dari setahun terakhir memberi gambaran beratnya dampak akibat perang. Korban jiwa, pengungsi, krisis energi dan pangan, serta ancaman resesi membebani dunia.
Ng mengingatkan, perang di Asia akan meninggalkan dampak jauh lebih berat, termasuk pertaruhan eksistensial bagi banyak negara, menyerupai dampak Perang Dunia I. Salah satu area yang jadi perhatian adalah Laut China Selatan, area pelayaran 30 persen perdagangan dunia melalui laut.
ZHA CHUNMING/XINHUA VIA AP, FILE
Dalam foto tanggal 8 Juli 2016 yang dirilis kantor berita Xinhua ini, kapal fregat China, Yuncheng, menembakkan rudal antikapal dalam latihan militer di perairan dekat Pulau Hainan dan Kepulauan Paracel.
Perhatian tertuju pada potensi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan China. AS kerap mengerahkan armada militer di area tersebut dengan alasan menjaga kebebasan navigasi. Di pihak lain, China mengklaim hampir seluruh perairan itu.
Namun, seperti dikutip harian ini, menurut Ng, konflik di Laut China Selatan itu tidak hanya dari militer konvensional. Peningkatan jumlah kapal penjaga pantai selama 20 tahun terakhir juga menyimpan bara konflik yang tidak bisa diremehkan. Maka, perlu komitmen kolektif untuk menjaga tatanan berdasarkan aturan dalam interaksi maritim di Laut China Selatan guna memastikan kebebasan navigasi terjamin, sementara klaim kedaulatan negara masing-masing terjaga.
Dalam konteks itulah, percepatan dan penuntasan negosiasi Panduan Tata Perilaku (CoC) di Laut China Selatan antara ASEAN dan China sangat relevan. Negosiasi ini dimulai sejak 2002. Namun, sudah lebih dari dua dekade, negosiasi tersebut tak kunjung selesai dan entah sampai kapan.
NATIONAL TASK FORCE-WEST PHILIPPINE SEA VIA AP, FILE
Foto tanggal 31 Maret 2021 ini memperlihatkan kapal-kapal China berlabuh di Whitsun Reef, Laut China Selatan.
Terakhir, perundingan itu berlangsung di Jakarta, Maret lalu. Indonesia, selaku Ketua ASEAN tahun ini, bertekad untuk mengakselerasi negosiasi tersebut guna menghasilkan CoC yang ”substansial, efektif, dan dapat dijalankan”. Dalam pertemuan di Jakarta, awal Februari lalu, para menteri luar negeri ASEAN menyatakan perlu strategi atau pendekatan baru untuk mempercepat proses perundingan CoC.
Dengan cara lama, setelah 17 tahun berunding, ASEAN-China baru menyepakati naskah bersama yang akan dirundingkan. Meski bukan instrumen untuk menyelesaikan sengketa klaim kedaulatan, CoC dibutuhkan sebagai panduan mencegah konflik atau perang di Laut China Selatan. Kita tunggu strategi atau pendekatan baru ASEAN guna mempercepat negosiasi dan disepakatinya CoC dengan China.
