Konflik di Laut China Selatan tidak hanya dari militer konvensional. Kini. potensi konflik juga dihadirkan oleh peningkatan jumlah kapal penjaga laut dan pantai
Oleh
KRIS MADA
·4 menit baca
MASS COMMUNICATION SPECIALIST 1ST CLASS GREG JOHNSON/U.S. NAVY VIA AP
Foto yang diambil pada 13 Maret 2023 memperlihatkan penampakan sebagian sisi buritan kapal perusak milik Angkatan Laut AS USS Milius yang tengah berpatroli di wilayah laut Filipina. Kamis (23/3/2023), Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China menyatakan bahwa mereka telah mengusir Milius yang diklaim menyusup ke wilayah teritorialnya di Laut China Selatan.
Singapura, Rabu - ASEAN dan China perlu segera menuntaskan perundingan lalu menyepakati panduan tata perilaku di Laut China Selatan. Panduan itu salah satu mekanisme yang diharapkan bisa mencegah konflik di Laut China Selatan. Konflik Laut China Selatan atau di Asia Pasifik secara umum akan berdampak lebih buruk dibandingkan Perang Ukraina.
Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen mengatakan, negara-negara di kawasan perlu memperbarui komitmen kolektif untuk menjaga tatanan berdasar aturan. Pembaruan diperlukan pula untuk memandu interaksi maritim. “Karena itu, kami meminta China dan ASEAN mempercepat kesimpulan yang substansial dari Panduan Tata Perilaku,” ujarnya, Rabu (3/5/2023), di Singapura, sebagaimana disiarkan Kementerian Pertahanan Singapura.
ASEAN dan China mulai merundingkan tata perilaku (CoC) di Laut China Selatan sejak 2002. Hingga 20 tahun berlalu, CoC belum kunjung disepakati. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia menjadikan percepatan penuntasan perundingan itu sebagai salah satu prioritas.
Isu Laut China Selatan menjadi pokok bahasan dalam Dewan Koordinasi ASEAN (ACC) dan Pertemuan Para Menlu ASEAN (AMM) di Jakarta, Jumat dan Sabtu (3-4/2/2023). Dari 53 paragraf pernyataan Ketua ACC dan AMM 2023, lima paragraf secara khusus membahas perkembangan Laut China Selatan. ”Kami mencatat perlunya menemukan strategi atau pendekatan baru untuk mempercepat proses perundingan COC,” demikian tercantum di paragraf 47.
Negara-negara anggota ASEAN juga berkomitmen terus mendorong penerapan deklarasi panduan perilaku (declaration of conduct/DOC) Laut China Selatan. Berunding sejak 1997, ASEAN dan China menyepakati DOC pada 2002. Pada tahun itu pula COC mulai dirundingkan.
Setelah 17 tahun berunding, ASEAN-China menyepakati naskah bersama yang akan dirundingkan. Pembahasan naskah itu dimulai pada 2019 dan terhenti pada 2020-2021 akibat pandemi. Pada 2022, perundingan kembali dimulai. ”Komitmen anggota untuk menuntaskan perundingan COC secepatnya amat jelas, sembari tetap mengingat pentingnya memiliki COC yang substansial, efektif, dan dapat dijalankan,” ujar Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi selepas pertemuan para menlu ASEAN.
Bukan Militer
Konflik di Laut China Selatan itu, menurut Ng, tidak hanya dari militer konvensional. Para menteri pertahanan ASEAN dan mitranya telah menyepakati serangkaian mekanisme peredaan ketegangan di laut dan udara. Mekanisme itu berlaku untuk Angkatan Udara dan Angkatan Laut. “Tidak ada mekanisme serupa untuk kapal Penjaga Laut dan Pantai,” kata dia.
PHILIPPINE COAST GUARD (PCG) / AFP
Kapal penjaga laut dan pantai China di sekitar Kepulauan Spratly pada Agustus 2022. Peningkatan jumlah kapal sejenis di kawasan menjadi salah satu potensi pemicu konflik di Laut China Selatan.
Padahal, jumlah kapal penjaga pantai terus meningkat selama 20 tahun terakhir. Bahkan, akumulasi jumlah kapal penjaga pantai di kawasan jauh lebih banyak dibandingkan kapal AL. Kesalahpahaman di antara kapal-kapal penjaga pantai kerap terjadi. “Negara-negara perlu memperhatikan peningkatan kolaborasi dan koordinasi di antara penjaga pantai dan instansi sejenis, untuk memastikan insiden bisa dihindari,” kata dia.
Ng menekankan, dampak konflik di Laut China Selatan dan sekitarnya amat besar. Konflik di Asia, khususnya antara Amerika Serikat dengan China, berarti gangguan pada 25 persen perdagangan global. China adalah negara dengan ekonomi dan militer terbesar di Asia. Beijing juga menguasai 15 persen pangsa ekspor global serta mitra dagang utama hampir seluruh Asia. “Dunia bergantung pada China,” ujarnya.
Dampak perang di Asia akan lebih besar dibandingkan perang Ukraina. Sebab, Rusia hanya menguasai dua persen pangsa ekspor global. Dengan pangsa itu pun, dunia sudah tertatih-tatih. Apalagi jika sampai ada perang yang melibatkan negara dengan kontribusi lebih besar pada perekomian global.
Komunikasi
Ng mengatakan, negara-negara di kawasan dan mitranya perlu terus mengupayakan komunikasi dan koordinasi. Latihan gabungan ASEAN-India pada 2-8 Mei 2023 bagian dari upaya peningkatkan itu.
AL India dan AL Singapura menjadi tuan rumah latihan gabungan yang bernama ASEAN-India Maritime Exercise (AIME) itu. Sebanyak 1.800 tentara ASEAN-India menggunakan sembilan kapan dan enam pesawat dalam AIME.
Dari Singapura, para peserta berlayar menuju Filipina. Di sana, mereka akan mengikuti Latihan Gabungan AL ASEAN (AMNE). Seperti AIME, AMNE juga akan diikuti AL dari negara mitra ASEAN. AL Filipina menjadi tuan rumah AMNE 2023. Fokus latihan untuk meningkatkan keterampilan koordinasi lintas AL dalam beragam operasi laut. Latihan juga diisi materi operasi kemanusiaan dan penyelamatan di daerah bencana.
Dalam siaran pers Kementerian Pertahanan Singapura dan Filipina sama-sama disinggung soal pentingnya kemampuan operasi gabungan lintas AL. Apalagi, tantangan keamanan kawasan akan sulit diatasi oleh masing-masing negara tanpa bantuan negara lain.
Selain itu, sebagai hasil kerja sama puluhan tahun, kini berkembang berbagai bentuk informasi maritim. Cara pemanfaatan informasi itu perlu terus dilatih.
Kemhan Singapura menyebut, gangguan keamanan kawasan bukan hanya berupa ancaman konvensional. Seperti terjadi pada 2004, keamanan nasional berbagai negara Indo-Pasifik terganggu oleh tsunami. Karena itu, AL berbagai negara perlu bersiap mengatasi aneka gangguan keamanan konvensional dan inkonvensional. (AFP)
