Dinamika Politik Internal dan Eksternal Membawa Biden ke Timur Tengah
Kunjungan Presiden AS Joe Biden tak terlepas dari faktor dalam negeri di mana popularitas Biden merosot dan juga dampak perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan krisis energi di AS.
Ilustrasi
Baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan lawatan empat hari (13-16 Juli) ke Timur Tengah. Ia mengunjungi Israel, Otoritas Palestina di Ramallah (Tepi Barat), dan Arab Saudi.
Di Jeddah, Arab Saudi, selain bertemu Raja Salman bin Abdulaziz dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Biden juga mengadakan konferensi tingkat tinggi dengan enam negara Arab Teluk (Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait) plus Mesir, Jordania, dan Irak. Lawatan ini tak terlepas dari dinamika dalam dan luar negeri yang dihadapi pemerintahan Biden akibat perang Rusia-Ukraina.
Merosotnya popularitas Biden
Dalam jajak pendapat terbaru yang dirilis pada 11 Juli lalu oleh Siena College-New York Times, ditemukan keseluruhan rating approval Biden berada di level 33 persen, yang menunjukkan sebagian pemilihnya dalam pemilihan presiden 2020 telah meninggalkannya. Ini akan berdampak pada pemilihan sela (midterm election) pada 8 November mendatang.
Midterm election bisa dikata merupakan referendum terhadap kinerja pemerintahan AS dalam dua tahun terakhir. Realitas ini telah menimbulkan pesimisme di kalangan Demokrat, partainya Biden, akan masa depan politik presiden sehingga hanya 26 persen pendukung Demokrat yang menginginkan ia dicalonkan kembali dalam pilpres 2024.
Baca juga : Dukungan untuk Biden Turun, Popularitas Putin Naik
Merosotnya popularitas Biden tak lepas dari inflasi di AS yang mencapai angka tertinggi (hampir 10 persen) dalam 40 tahun terakhir dan meroketnya harga gas di sana akibat perang Ukraina. Di luar itu, kebijakan Biden yang ingin memulihkan kesepakatan nuklir Iran—dikenal dengan nama resmi Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA)—mendapat resistansi dari lobi Yahudi, Israel, Saudi, dan UEA. Padahal, Biden memerlukan dukungan mereka dalam menjawab tantangan politik dan ekonomi internal.
Tak heran, ketika di Israel, Biden menandatangani kesepakatan militer dengan Israel yang siap menyerang instalasi nuklir Iran apabila JCPOA tak dapat dipulihkan akibat tuntutan Iran ”tidak realistis”. JCPOA dicapai pada 2015 antara Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman. Perjanjian ini mengharuskan negara mullah itu membatasi program nuklirnya hanya untuk keperluan sipil. Sebagai imbalan, Teheran diizinkan mengekspor minyak dan gasnya ke pasar global.
Namun, pada 2018, Presiden Donald Trump mundur dari kesepakatan yang diikuti dengan sejumlah sanksi keras sebagai bentuk tekanan maksimum untuk melumpuhkan ekonomi Iran. Tujuannya, memaksa Iran merundingkan kembali JCPOA yang dipandang Trump terlalu menguntungkan Iran.
Tindakan Trump disambut Israel, Saudi, dan UEA. Bagaimanapun, tekanan Trump gagal total. Bukannya tunduk pada tuntutan Trump, Iran malah meningkatkan pengayaan uranium hingga 60 persen, yang hanya memerlukan sedikit langkah untuk memperkaya hingga 90 persen yang dibutuhkan untuk membuat bom nuklir.
Belakangan, Teheran malah mencopot 27 kamera pengawas nuklir PBB (IAEA) yang memonitor aktivitas nuklirnya. Sebelumnya, terjadi serangan terhadap tanker-tanker internasional di dekat Teluk dan instalasi minyak Saudi yang diduga kuat dilakukan Iran. Semua bertujuan meningkatkan bargaining power Iran vis a vis AS. Perseteruan dengan Iran yang mengganggu keamanan keseluruhan Timur Tengah di saat AS fokus kepada kawasan Indo-Pasifik menghadapi China dipandang merugikan kepentingan AS.
Perseteruan dengan Iran yang mengganggu keamanan keseluruhan Timur Tengah di saat AS fokus kepada kawasan Indo-Pasifik menghadapi China dipandang merugikan kepentingan AS.
Maka, sejak April tahun lalu, Iran diajak berunding secara langsung dengan lima negara penanda tangan JCPOA (Rusia, China, Inggris, Perancis, dan Jerman) dan beruding tidak langsug dengan AS di Vienna. Sebagian besar isu yang dirundingkan telah mencapai hasil yang diharapkan.
Namun, perundingan macet karena AS tidak bersedia mengeluarkan pasukan elite Iran, Quds, yang merupakan bagian dari Korps Garda Revolusi Islam, dari daftar teroris. Quds adalah entitas yang diserahi tanggung jawab membentuk milisi-milisi Syiah di sejumlah negara Arab sebagai proksi Iran. Hal ini telah menimbulkan keprihatian di kalangan politisi AS, lobi Yahudi, Israel, dan negara-negara Arab.
Kehadiran Presiden AS Joe Biden dalam pertemuan pimpinan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk di Arab Saudi menjadi sorotan.
Kendati perundingan macet, Biden masih berkomitmen memulihkan JCPOA yang ditentang sekutu AS di Timur Tengah. Maka, kunjungan Biden ke Israel yang diikuti komitmen menyerang Iran apabila usaha diplomasi gagal bertujuan meredakan ketegangan hubungan AS-Israel, menyenangkan lobi Yahudi, dan hawkish anti-Iran di tubuh Demokrat dan Republik. Juga untuk menenangkan Saudi dan UEA khususnya, yang hari ini peran mereka sangat strategis untuk menurunkan harga energi dunia.
Bahkan untuk itu, Biden terpaksa menemui penguasa de facto Saudi, Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), yang ketika kampanye dulu Biden berjanji akan menjadikan Saudi sebagai negara paria. Dan memang sebelum perang Ukraina, Biden menolak berhubungan dengan MBS. Maklum, badan intelijen AS menyatakan MBS adalah otak pembunuhan jurnalis senior Saudi, Jamal Khashoggi, di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2018. Kendati mengaku para pelaku pembunuhan berada di bawah tanggung jawabnya, MBS menyatakan sama sekali tidak memerintahkan aksi keji itu.
Biden bahkan tidak hanya bersalaman dengan MBS, tetapi juga mengumumkan penarikan pasukan perdamaian AS dari Pulau Tiran di Laut Merah pada akhir tahun ini setelah diplomasi senyap selama berbulan-bulan. Dan mentransfer area yang dulu mencetuskan perang-perang menjadi tempat pembangunan pariwisata dan ekonomi masa depan.
Baca juga : AS Ingin Pertahankan Pengaruh di Dunia Arab
Mesir menyerahkan dua pulau kecil Tiran dan Sanafir, yang tidak berpenghuni tetapi memiliki nilai strategis, kepada Saudi pada 2016. Akan tetapi, status teritorinya masih perlu diratifikasi oleh Israel sebelum kedaulatannya dipindahkan. Penyerahan pulau-pulau ini kepada Saudi akan membuka akses kontak langsung Israel-Saudi karena pulau-pulau itu merupakan satu-satunya akses Israel ke Laut Merah. Persetujuan dari Israel ini tampaknya merupakan barter setelah Saudi mengumumkan kebebasan Israel menggunakan langitnya bagi pesawat sipil yang terbang dari dan ke Israel.
Ada lagi yang dilakukan Biden dalam rangka menarik simpati masyarakat Arab dan menenangkan sekutunya di sana. Pertama, dengan mengunjungi Presiden Otoritas Palestina Mamoud Abbas di Ramallah, disertai penegasan AS mendukung solusi dua negara dan menyejahterakan rakyat Palestina.
Mengunjungi Abbas juga penting saat legitimasinya merosot akibat mandeknya proses perdamaian dan meningkatnya dukungan rakyat Palestina pada Hamas. Kedua, Biden menyatakan AS tidak akan meninggalkan Timur Tengah dan berkomitmen menjaga keamanan dan integritas teritori mereka dari gangguan Rusia, China, atau Iran.
Dampak perang Ukraina
Kedatangan dan pertemuan Biden dengan MBS tak lepas dari dampak perang Ukraina. Pengurangan besar-besaran impor minyak dan gas dari Rusia ke Eropa telah menyebabkan krisis energi di kawasan itu, bahkan juga di AS, yang memicu inflasi tinggi. Krisis energi, bersamaan dengan krisis pangan dunia, ke depan bisa jadi lebih parah karena Rusia tampak lebih siap memikul beban perang dibandingkan negara-negara Eropa.
Tampak NATO pimpinan AS telah salah perhitungan tentang kemampuan perang Rusia dan hasil perang itu sendiri. Sanksi ekonomi sangat keras NATO terhadap Rusia untuk menguras kemampuan perangnya ternyata justru lebih memukul ekonomi Eropa, AS, dan banyak negara di dunia. Sebaliknya, kendati inflasinya juga tinggi, Rusia tak mengalami krisis energi ataupun pangan. Berkat pemborongan energi Rusia oleh China dan India, serta kewajiban Eropa membayar energi Rusia dengan mata uang rubel, ekonomi Rusia relatif aman.
Yang repot justru Eropa. Para pemimpin Eropa berdatangan ke Qatar, UEA, ataupun Saudi untuk meminta mereka memompa gas dan minyak lebih banyak ke pasar Eropa untuk mengatasi krisis energi. Namun, mereka menemukan sambutan dingin kerajaan-kerajaan Arab ini. Masalahnya, mereka tergabung dengan OPEC+, di mana Rusia adalah anggotanya, yang sebelumnya telah menetapkan pagu produksi.
Baca juga : Implikasi Ekonomi Perang Rusia-Ukraina
Lebih jauh, mereka ingin mendapatkan pemasukan yang lebih besar dari tingginya harga energi dunia dan menjaga hubungan baik dengan Rusia yang tetap mendukung perang aliansi Arab pimpinan Saudi melawan milisi Houthi dukungan Iran di Yaman saat pemerintahan AS di bawah Biden tak lagi mendukung perang berkelanjutan. Negara-negara Arab ini juga mendukung sistem multipolar dunia.
Apakah misi Biden berhasil? Qatar dan UEA tak dapat memenuhi harapan Biden karena kapasitas produksi energi mereka telah mencapai level maksimum dan terikat kontrak dengan negara langganan. Akan tetapi, Saudi bersedia memompa minyaknya lebih banyak hingga mencapai 13 juta barel sehari dari 11 juta barel hari ini.
Namun, hal itu baru bisa direalisasikan pada bulan depan setelah OPEC+ melakukan sidang untuk menetapkan pagu produksi dan harga baru. Kendati sampai tingkat tertentu lawatan itu berhasil, Biden meningkatkan ketegangan dengan Iran, mengecewakan rakyat Palestina karena tidak menawarkan konsep perdamaian, tidak mengubah kondisi perang Ukraina, dan mengecewakan aktivis HAM dalam negeri karena merangkul MBS.
Smith Alhadar, Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)
Smith Alhadar
