Membaca Visi Sepak Bola Presiden Jokowi
Duka dan masalah tak pernah pergi dari sepak bola Indonesia. Visi tersirat Presiden Jokowi untuk membenahi olahraga terpopuler itu harus dibarengi komitmen bersama dan kerja nyata dari seluruh pemangku kepentingan.
Hanya kurang dari satu pekan setelah pecahnya tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada 1 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo telah dua kali berkorespondensi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Pertama, Presiden melakukan pembicaraan empat mata dengan Infantino melalui sambungan Zoom, Senin (3/10/2022), lalu Presiden mengutus Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyampaikan surat kepada Infantino di Doha, Qatar, Rabu (5/10/2022).
Gerak cepat Presiden untuk membahas tragedi yang menyebabkan sedikitnya 130 orang kehilangan nyawa di Kanjuruhan membuahkan komitmen FIFA untuk membantu pembenahan sepak bola Indonesia. Dalam surat balasan Infantino tertanggal 5 Oktober, terdapat lima aspek pembenahan yang ditekankan FIFA untuk sepak bola Indonesia.
Pertama, standar keamanan stadion. Kedua, protokol dan prosedur kepolisian dan petugas keamanan pertandingan. Ketiga, keterlibatan sosial. Keempat, penjadwalan pertandingan. Kelima, pendampingan dan penentuan tolak ukur.
Menanggapi surat FIFA itu, Presiden Jokowi menyatakan, lima hal itu adalah bentuk langkah-langkah kolaborasi yang akan dilakukan FIFA, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dan Pemerintah Indonesia. Tak hanya itu, Infantino akan datang dan bertemu langsung dengan Presiden di Indonesia untuk membahas proses itu.
Baca juga: Sepak Bola Indonesia Tidak Dikenai Sanksi FIFA
”FIFA bersama pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut,” ungkap Presiden dalam pernyataan resmi melalui video, Jumat (7/10/2022).
Hubungan Presiden dengan Infantino bisa dikatakan cukup erat. Keduanya pertama kali melakukan pertemuan empat mata di Bangkok, Thailand, di sela-sela KTT ASEAN, November 2019. Presiden juga mengundang Infantino untuk hadir pada pertemuan G20, November mendatang, di Bali.
Menyusul Tragedi Kanjuruhan, Infantino akan datang pula ke Indonesia pada 18 Oktober. ”Presiden FIFA akan bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menyepakati beberapa hal. Kami harapkan pertemuan itu memberikan hasil baik,” kata Erick dalam keterangan kepada media, Minggu (9/10/2022).
Tak bisa dimungkiri, gerak cepat Presiden untuk memastikan Indonesia terhindari dari kemungkinan terburuk, yakni dijatuhi sanksi oleh FIFA atas Tragedi Kanjuruhan yang menjadi insiden terburuk di sepak bola pada abad ke-21. Tidak ada hukuman yang diberikan FIFA sangat penting artinya karena Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
Baca juga: FIFA Tidak Menyinggung Sanksi untuk Indonesia
Selain itu, performa tim nasional, mulai dari level yunior hingga senior, yang tengah menanjak juga perlu dilindungi agar potensi besar tim ”Garuda” tidak layu sebelum berkembang.
Instruksi presiden
Namun, Tragedi Kanjuruhan bukan satu-satunya momen yang membuat Presiden memberikan perhatian besar pada sepak bola. Pada Januari 2019, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.
Melalui inpres itu, Jokowi adalah Presiden Indonesia pertama yang mengeluarkan instruksi khusus untuk sepak bola. Dalam instruksi itu, Presiden menyebut 13 kementerian dan lembaga terkait serta kepala daerah yang diharapkan memberikan andil untuk membantu perkembangan sepak bola, olahraga paling digandrungi di negeri ini.
Sayangnya, inpres itu tidak dijalankan oleh kementerian/lembaga yang telah disebut meski telah berusia lebih dari tiga tahun. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) selaku federasi yang menaungi sepak bola juga cenderung pasif untuk menindaklanjuti inpres tersebut.
Dalam kongres tahunan 2021, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan membentuk tim ad hoc guna menerbitkan pedoman bagi seluruh kementerian/lembaga dan kepala daerah yang disebut di dalam Inpres No 3/2019. Tim ad hoc itu diharapkan menelurkan produk akhir berupa cetak biru pembangunan sepak bola nasional yang melibatkan pihak terkait di Tanah Air.
Presiden FIFA akan bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menyepakati beberapa hal. Kami harapkan pertemuan itu memberikan hasil baik.
Dalam kerangka cetak biru itu, PSSI berusaha mencetuskan school of excellence untuk melahirkan bibit-bibit pemain terbaik di daerah. Lalu, menciptakan ekosistem sepak bola yang melibatkan semua pihak untuk bahu-membahu membantu perkembangan sepak bola dan melahirkan iklim industri olahraga yang kokoh.
Namun, satu tahun berjalan tim ad hoc, yang melibatkan anggota Komite Eksekutif PSSI, Hasani Abdulgani, sebagai penanggung jawab, belum mampu merampungkan cetak biru itu. PSSI sudah terlalu sibuk menjadi penyelenggara turnamen, seperti Piala AFF U-19 dan Piala AFF U-16 yang diselenggarakan tahun ini. Energi PSSI juga tengah fokus untuk mematangkan persiapan Piala Dunia U-20 tahun depan.
Tidak disebut
Satu hal yang menyita perhatian dari pernyataan Presiden terkait hasil komunikasi dengan FIFA ialah tidak disebutnya PSSI. Sebagai representasi FIFA di Indonesia, PSSI sejatinya adalah pihak yang memiliki tanggung jawab atas dinamika sepak bola nasional.
Konferensi pers yang sering dihelat Iriawan setelah laga timnas menunjukkan PSSI menaruh kepentingan besar pada performa timnas. Selain itu, PSSI juga memiliki kuasa penuh terhadap PT Liga Indonesia Baru, operator dua kompetisi sepak bola kasta teratas di Indonesia.
Dalam surat balasan kepada Presiden, Infantino sejatinya tidak lupa menyebut PSSI sebagai pihak yang akan membantu mereka berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia. Meskipun tidak menyebut PSSI, keputusan Presiden untuk berhubungan dengan Infantino menunjukkan itikad Presiden untuk tidak mau mengulangi ”kesalahan” terkait sepak bola di periode kedua masa kepemimpinannya.
Presiden telah memahami bahwa PSSI punya otoritas sendiri dan otonomi di dunia sepak bola. Jika pemerintah melakukan intervensi, akibatnya sepak bola Indonesia kembali dibekukan seperti pada 2015.
Baca juga: TGIPF: Stadion Kanjuruhan Tidak Layak untuk Laga Berisiko Tinggi
Kala itu, Presiden membekukan kepengurusan PSSI yang tidak sejalan dengan rencana reformasi organisasi dan sumber daya manusia di badan federasi itu. Satu tahun pembekuan keanggotaan PSSI oleh FIFA memberikan dampak besar bagi Indonesia karena pemain kehilangan mata pencarian mereka dan perkembangan timnas sempat tertinggal dari negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
”Setelah bertemu dengan FIFA dan pemerintah, PSSI akan langsung bekerja. Arahan Presiden Joko Widodo tentang stadion yang tidak layak menggelar kompetisi menjadi atensi utama kami,” kata Iriawan.
Jauh dari ideal
Dalam surat FIFA, pembenahan stadion menjadi poin pertama yang harus dilakukan di Indonesia. Itu pun sejalan dengan perintah Presiden kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk melakukan audit kepada seluruh stadion yang ada di Indonesia.
Perwakilan FIFA pun telah dua kali datang ke Indonesia di tahun ini untuk memeriksa enam stadion utama yang dinominasikan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Dalam hasil verifikasi FIFA itu, semua stadion di Indonesia masih jauh dari ideal untuk menyelenggarakan ajang FIFA.
Baca juga: PSSI Ikuti Usulan Moratorium Kompetisi
Bahkan, FIFA menganggap tidak ada dari stadion itu yang memiliki rumput yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Piala Dunia yunior itu. Keenam stadion itu ialah Stadion Gelora Bung Karno (Jakarta), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung, Jawa Barat), Stadion Manahan (Solo, Jawa Tengah), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya, Jawa Timur), Stadion Kapten I Wayan Dipta (Bali), dan Stadion Jakabaring (Palembang, Sumatera Selatan).
Padahal, rumput adalah elemen mendasar dan paling penting untuk pertandingan sepak bola. Kualitas rumput akan memengaruhi permainan sebuah tim.
”Gelora Bung Karno sudah curi start (untuk pembenahan rumput), sedangkan stadion lain harus dimulai pengerjaannya bulan (Oktober) ini. Fasilitas lain yang perlu dibenahi di stadion bisa dikerjakan sesuai tenggat, sedangkan perbaikan rumput wajib segera dilakukan karena ada masa durasi waktu untuk pemeliharaannya agar (lapangan) siap digunakan jelang turnamen dimulai nanti,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PSSI Maaike Ira Puspita, yang juga Ketua Panitia Piala Dunia U-20 2023.
Dalam Stadium Guidelines 2022, FIFA menjelaskan berbagai aturan yang harus ada di stadion untuk menyelenggarakan turnamen mereka, misalnya ketiadaan pagar pembatas yang menghalangi pandangan penonton; panduan situasi darurat, misalnya zona evakuasi; hingga aturan fasilitas sanitasi. Stadion di Indonesia masih perlu pembenahan untuk memenuhi ketentuan itu.
Tak bisa dimungkiri, ikhtiar pemerintah menggandeng FIFA untuk mengaudit seluruh stadion di Tanah Air akan menjadi pekerjaan yang panjang dan berbiaya mahal. Untuk itu, Kementerian PUPR telah membentuk tim bersama PSSI untuk menjalankan audit itu dalam waktu dekat.
Baca juga: Tragedi Kanjuruhan, Mencoba Memahami Apa yang Terjadi
Visi sepak bola yang digagas Presiden Jokowi bukan semata menyaksikan timnas mengangkat trofi. Lebih dari itu, Presiden ingin membenahi sepak bola Indonesia dari hal-hal mendasar yang selama ini dikesampingkan.
Kini, dukungan politik dari kepala negara sudah ada. Jadi, pembenahan sepak bola nasional akan bergantung seberapa serius para pemangku kepentingan, terutama federasi, untuk melaksanakan arahan dari Presiden sekaligus memenuhi harapan pencinta sepak bola.