Presiden Jokowi: Sepak Bola Indonesia Tidak Dikenai Sanksi FIFA
Presiden Joko Widodo mengumumkan, Pemerintah Indonesia bersama FIFA dan AFC akan melakukan sejumlah kolaborasi terkait standar keamanan dan protokol pengamanan stadion.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO, NINA SUSILO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menuturkan bahwa FIFA tidak mengenakan sanksi terhadap sepak bola Indonesia terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Pemerintah bersama FIFA akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia.
”Kemarin saya telah menerima surat dari FIFA. Ini adalah tindak lanjut dari hasil pembicaraan saya per telepon dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pada tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu,” kata Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/10/2022).
Berdasarkan surat tersebut, Kepala Negara menuturkan, sepak bola Indonesia tidak dikenai sanksi oleh FIFA. FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut.
Berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah, sepak bola Indonesia tidak dikenai sanksi oleh FIFA.
Selain itu, akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, AFC, dan Pemerintah Indonesia untuk, pertama, membangun standar keamanan stadion-stadion yang ada di Indonesia. Kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional.
Ketiga, menyosialisasikan dan berdiskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan suporter, untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama. Keempat, mengatur jadwal pertandingan dengan memperhitungkan potensi-potensi risiko yang ada. ”Serta, yang kelima, pendampingan dari para ahli di bidangnya,” ujar Presiden Jokowi.
Di bagian akhir pernyataannya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino akan datang ke Indonesia pada Oktober atau November 2022 untuk berdiskusi dengan pemerintah.
Secara terpisah, sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menuturkan bahwa sesuai arahan Presiden Jokowi, ia sudah mengikuti rapat koordinasi. Sesuai keputusan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, ia diminta mengundang PSSI, semua klub Liga 1 dan perwakilan suporter, serta panitia penyelenggara.
Selain itu juga kementerian/lembaga, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepolisian Negara RI, dan Kementerian Dalam Negeri. ”Kenapa Kemendagri? (Hal ini) Karena seluruh stadion itu milik pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Jadi, tidak ada klub yang punya stadion. Jadi, mereka menyewa,” kata Zainudin.
Menpora Zainudin menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa semua klub Liga 1 berkomitmen menjaga jangan sampai terjadi lagi Tragedi Kanjuruhan. Ada kesepakatan bahwa semua aturan, baik itu aturan FIFA maupun aturan PSSI, akan diintegrasikan dengan aturan-aturan di kepolisian, khususnya tentang pengamanan.
Sebenarnya, sih, FIFA dan PSSI kan sama karena PSSI itu mengambil dari aturan atau statuta FIFA. Jadi, statuta PSSI itu, sebagian besar, hampir semuanya, adalah yang berlaku di FIFA.
Nantinya akan keluar satu aturan, yakni dari pihak Polri, tetapi mengadopsi semua hal yang menjadi aturan di FIFA ataupun PSSI. ”Sebenarnya, sih, FIFA dan PSSI kan sama karena PSSI itu mengambil dari aturan atau statuta FIFA. Jadi, statuta PSSI itu, sebagian besar, hampir semuanya, adalah yang berlaku di FIFA,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Zainudin menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga meminta dirinya berkomunikasi dengan PSSI. ”Jadi, apa yang menjadi kewenangan PSSI dikomunikasikan dengan pemerintah. (Hal ini) Supaya, sekali lagi, tidak terkesan bahwa pemerintah ada intervensi,” katanya.
Audit stadion
Kementerian Kesehatan meminta dimasukkannya prosedur standar operasi penanganan kesehatan di setiap stadion. Presiden Jokowi juga meminta Menpora berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera mengaudit stadion-stadion.
”Jadi, saya diminta berkoordinasi dengan Menteri PU (PUPR) untuk menyegerakan, mengaudit, mana yang duluan. Saya sampaikan ke Pak Presiden bahwa kita prioritaskan stadion-stadion yang sekarang ini sedang digunakan untuk kompetisi. Kan, arahan beliau (stadion) seluruh Indonesia. Nah, ini kita memprioritaskan dulu mana yang akan diaudit,” ujar Zainudin.
Kompetisi enggak boleh terhenti terlalu lama karena itu urusan dengan pemain, dengan pelatih, urusan gaji mereka, urusan lain-lain.
Menpora menuturkan, 18 stadion yang sekarang sedang digunakan untuk kompetisi Liga 1 menjadi prioritas. ”(Stadion) Itu dulu karena ini, kan, kompetisi enggak boleh terhenti terlalu lama karena itu urusan dengan pemain, dengan pelatih, urusan gaji mereka, urusan lain-lain,” katanya.
Berkaitan dengan pengalaman dari Tragedi Kanjuruhan, Zainudin mengatakan, hal yang diprioritaskan adalah perbaikan di stadion, terutama di akses masuk-keluar stadion.