Semangat Kesetaraan Digaungkan di Peparnas Papua 2021
Peparnas Papua 2021 sudah siap diselenggarakan selama 2-15 November 2021 di Kota dan Kabupaten Jayapura. Melalui ajang ini, pemerintah ingin menggaungkan semangat kesetaraan kepada atlet disabilitas dan nondisabilitas.
Oleh
ADRIAN FAJRIANSYAH
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat dan daerah siap menyelenggarakan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) Papua 2021 di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura pada 5-15 November 2021. Melalui Peparnas ke-16 ini, mereka ingin menggaungkan semangat kesetaraan dalam perhatian, pembinaan, dan apresiasi atlet nondisabilitas dan disabilitas.
”Kami tegaskan tidak ada bedanya PON (Pekan Olahraga Nasional) dan Peparnas. Semua fasilitas yang ada di PON, akan ada di Peparnas. Yang berbeda hanya jumlah cabang olahraga, atlet ataupun ofisial, dan lokasi penyelenggaraan. Selebihnya, perlakuan yang kami berikan sama,” ujar Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dalam diskusi daring ”Peparnas XVI: Kesetaraan dan Prestasi Disabilitas” yang diselenggarakan Youtube Forum Merdeka Barat 9, Senin (1/11/2021).
Peparnas Papua diikuti 1.985 atlet dan 740 ofisial dari 33 provinsi. Mereka akan tampil pada 617 nomor pertandingan dari 12 cabang olahraga. Semua pertandingan dan perlombaan dilangsungkan di Kota dan Kabupaten Jayapura.
Kirab api obor Peparnas akan tiba di Kota Jayapura, Rabu (3/11/2021). Kemudian, Gubernur Papua Lukas Enembe menerima delegasi Peparnas, Kamis (4/11/2021). Upacara pembukaan dilaksanakan pada Jumat (5/11/2021) dan penutupan pada Senin (15/11/2021), di Stadion Mandala, Kota Jayapura. Wakil Presiden Ma’ruf Amin dijadwalkan menghadiri kedua acara tersebut.
Zainudin mengatakan, pihaknya telah rapat dengan Panitia Besar Peparnas Papua dan NPC (Komite Paralimpiade Nasional) Indonesia. Mereka membuat catatan evaluasi dari PON Papua agar semua kekurangan yang ada di PON tidak terjadi lagi di Peparnas.
”Sebagaimana PON, kami ingin Peparnas bisa mencapai sukses penyelenggaraan, prestasi, ekonomi, administrasi, dan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Bahkan, kami ingin Peparnas terlaksana bisa lebih baik,” katanya.
Sejauh ini, kata Zainudin, kesiapan Peparnas mencapai 98 persen. Mulai dari arena, transportasi, dan akomodasi, telah menyiapkan akses untuk atlet disabilitas. ”Kurang dua persen lagi, itu berkaitan dengan koordinasi untuk kelengkapan pelaksanaan pembukaan dan penutupan,” tuturnya.
Tak berbeda
Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano mengutarakan, pihaknya terus berkoordinasi NPC dalam menyiapkan fasilitas untuk disabilitas di arena, transportasi, dan hotel. Akses disabilitas di hotel menjadi salah satu sorotan karena butuh banyak modifikasi, tetapi para pemilik hotel sangat terbuka memenuhi semua kebutuhan itu untuk kenyamanan atlet maupun ofisial yang hadir.
Benhur memastikan pemerintah dan masyarakat Kota dan Kabupaten Jayapura juga antusias menyambut kedatangan kontingen Peparnas. Mereka berkomitmen untuk tidak membedakan perlakukan kepada atlet nondisabilitas.
”Kami siapkan upacara pembukaan dan penutupan Peparnas yang jauh lebih mewah daripada PON. Gubernur Papua juga menjanjikan bonus dua kali lipat lebih besar bagi peraih medali emas Peparnas ketimbang PON,” ujarnya.
Secara keseluruhan, tambah Benhur, Kota dan Kabupaten Jayapura siap menjadi tuan rumah Peparnas. Mengenai isu keamanan, dia menegaskan, kedua daerah itu sangat aman karena jauh dari lokasi yang sering terdengar ada insiden kontak tembak antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata. Terbukti, tidak ada insiden apa pun sepanjang PON Papua 2021.
”Untuk Covid-19, status Kota Jayapura sudah turun dari level empat ke level dua. Pasien Covid-19 tinggal enam orang yang dirawat di rumah sakit. Tingkat kesembuhan di sini sangat tinggi. Selama PON, ada 83 atlet dan ofisial yang positif Covid-19 tetapi semuanya telah negatif dan kembali ke daerah masing-masing. Kasus itu pun tidak memengaruhi kelancaran PON,” terang Benhur.
Zainudin mengatakan, terselenggaranya Peparnas adalah bentuk kesetaraan perhatian pemerintah kepada atlet disabilitas seperti yang didapat oleh atlet nondisabilitas. Namun, secara prestasi, justru ada harapan lebih besar kepada atlet disabilitas.
Para atlet disabilitas mampu melakukan loncatan prestasi dalam Paralimpiade. Kontingen Indonesia meraih satu perunggu dan berada di urutan ke-76 dunia pada Paralimpiade Rio de Janeiro 2016. Para Paralimpiade Tokyo 2020, prestasi mereka melonjak dengan merebut 2 emas, 3 perak, 4 perunggu, dan berada di peringkat ke-43.
”Kalau dari segi prestasi, atlet disabilitas ini sangat luar biasa. Makanya, dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional/DBON (yang disahkan Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-38 pada Kamis, 9/9/2021), atlet disabilitas dan nondisabilitas ini dalam posisi yang setara,” ujarnya.
Sebagaimana PON, kami ingin Peparnas bisa mencapai sukses penyelenggaraan, prestasi, ekonomi, administrasi, dan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Bahkan, kami ingin Peparnas terlaksana bisa lebih baik.
Tak heran selain memastikan keadilan perhatian dan apresiasi sejak 2016, Presiden menginstruksikan pembinaan yang setara bagi atlet disabilitas dan nondisabilitas. Jika atlet nondisabilitas akan memiliki lokasi pelatnas terintegrasi di Cibubur, Jakarta Timur, atlet disabilitas juga memiliki lokasi pelatnas terintegrasi di Solo, Jawa Tengah.
”Nantinya, kedua pelatnas ini memiliki sarana dan prasarana yang setara, yakni sama-sama memiliki fasilitas latihan, ahli gizi, psikolog, dan lainnya yang memadai. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian presiden atau negara kepada atlet, baik yang disabilitas maupun nondisabilitas,” katanya.
Butuh implementasi
Staf Khusus Presiden sekaligus penyandang disabilitas tunarungu Angkie Yudistia menegaskan, bentuk perhatian pemerintah kepada kelompok disabilitas, termasuk atlet, membaik dari tahun ke tahun. Itu ditunjukkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang melahirkan peraturan turunan, yakni dua peraturan presiden dan tujuh peraturan pemerintah.
Sejak 2016, pemerintah pusat mulai memberikan perhatian dan apresiasi yang adil kepada atlet disabilitas ataupun nondisabilitas berprestasi. Untuk menjaga prestasi atlet disabilitas, pemerintah pusat bakal membangun pusat pelatihan berbasis sport science di Solo, Jawa Tengah, dan sentra pembinaan di 10 daerah.
”Semua itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Induk Penyandang Disabilitas. Salah satu poinnya adalah mengenai pendidikan dan keterampilan yang membuka kesempatan untuk menekuni bidang olahraga,” jelasnya.
Tantangan selanjutnya, menurut Angkie, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya, agar implementasi dari semua kebijakan itu bisa turut dijalankan oleh pemerintah di daerah. ”Dengan momentum Peparnas ini, semua pihak bisa melihat bahwa isu penyandang disabilitas merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Dengan ini pula, pembinaan atlet disabilitas bisa lebih merata dan regenerasi atlet menjadi lebih baik,” tuturnya.