Kaltim Gencarkan Program untuk Capai Nol Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem Kaltim di angka 0,10 persen. Angka ini ditargetkan jadi nol persen pada akhir 2024.

KOMPAS/SUCIPTO

Seorang warga memasak di samping rumahnya di Kampung Mului, Desa Swan Slotung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Rabu (22/11/2023).

BALIKPAPAN, KOMPAS — Angka kemiskinan ekstrem di Kalimantan Timur menurun pada 2023 setelah sejumlah program dijalankan. Kemiskinan ekstrem di provinsi berjuluk ”Bumi Etam” ini ditargetkan di angka nol pada akhir 2024. Sejumlah program, seperti rumah layak huni dan peningkatan keterampilan warga, digencarkan.

Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, berdasarkan pendataan terakhir, warga dengan kategori miskin ekstrem di Kaltim ada di angka 0,10 persen atau 3.910 jiwa pada 2023. Itu lebih baik dibandingkan capaian nasional dengan angka kemiskinan ekstrem 1,12 persen pada tahun yang sama.

”Kami sudah punya data warga, maka kita bisa menyelesaikan persoalan kategori kemiskinan ekstrem ini,” kata Akmal dalam keterangan tertulis, Minggu (11/2/2024).

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yakni makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp 10.739 per orang per hari atau Rp 322.170 per orang setiap bulan.

KOMPAS/SUCIPTO

Syadari (45) merumput di persawahan yang berhadapan langsung dengan tambang batubara di Desa Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (7/1/2023).

Akmal melanjutkan, sejumlah program sudah dijalankan Pemprov Kaltim beberapa tahun belakangan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem. Untuk menyelesaikan persoalan tempat tinggal dan sanitasi layak, Pemprov Kaltim menggandeng pihak swasta melalui program rumah layak huni (RLH).

Sejumlah perusahaan didorong untuk mengarahkan program tanggung jawab sosial (CSR) melalui bedah rumah warga dengan kategori miskin ekstrem. Hal itu diupayakan bisa menyelesaikan masalah tempat tinggal dan sanitasi.

Baca juga: Akurasi Data, Kunci Atasi Kemiskinan Ekstrem

Program RLH dijalankan sejak tahun 2019. Pemprov Kaltim mencatat, sampai akhir 2023, RLH sudah terbangun 25.539 unit. Program itu dilakukan di 10 kabupaten/kota di Kaltim.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kaltim Andi M Ishak mengatakan, data akurat menjadi kunci untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Selain data statistik yang ada, pihaknya melibatkan data riil yang dikembangkan dan diverifikasi sampai tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan.

KOMPAS/SUCIPTO

Rumah-rumah warga berjejer sekitar 300 meter dari bibir lubang tambang batubara di Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kalimantan Timur, Minggu (5/1/2019).

Secara umum, ia mengatakan, kemiskinan ekstrem ada di desa-desa, tersebar di sejumlah kabupaten. Beberapa kabupaten punya persentase kemiskinan di atas rata-rata, seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Paser, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara.

Terpenting, tidak hanya sekadar menurunkan kemiskinan, tapi memastikan masyarakat keluar dari kemiskinan secara permanen.

Andi mengatakan, tiga kebijakan utama dikembangkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem di Kaltim. Pertama, mengelola beban pengeluaran warga yang berada di kategori kemiskinan ekstrem. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui sejumlah program peningkatan kapasitas warga.

Terakhir, mengatasi kantong-kantong kemiskinan di sejumlah lokasi. Adanya kantong-kantong kemiskinan akan dianalisis untuk mengetahui apa yang membuat kelompok warga di sana sulit mengembangkan diri. Penyebab itu yang akan diatasi melalui program terintegrasi pemerintah desa sampai Pemprov Kaltim.

Pada tahun 2024-2026, lanjut Andi, Pemprov Kaltim memprioritaskan program pengentasan rakyat dari kemiskinan ekstrem. Penekanannya, setelah keluar dalam kategori miskin ekstrem, harapannya warga tidak kembali lagi menjadi miskin ekstrem.

”Terpenting, tidak hanya sekadar menurunkan kemiskinan, tapi memastikan masyarakat keluar dari kemiskinan secara permanen. Jangan sampai sudah diberikan bantuan, setelah itu kondisinya miskin kembali. Ini yang dijaga,” ujar Andi.

Baca juga: Relasi Kuasa Berpotensi Pengaruhi Pemilih di TPS Lokasi Khusus Kaltim

KOMPAS/SUCIPTO

Perbatasan Desa Long Tuyoq dan Desa Liu Mulang, Kecamatan Long Pahangai, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, dilihat dari ketinggian, Kamis (12/12/2019).

Data desa presisi

Akmal Malik mengatakan, data mutakhir dan presisi adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Pemprov Kaltim saat ini sedang menjalankan program Data Desa Presisi (DPP) bekerja sama dengan IPB University.

DDP adalah program untuk pembenahan data mutakhir di tingkat desa agar lebih akurat. Program itu akan menghasilkan data terkini yang presisi tentang kemiskinan, tengkes, jumlah penduduk, data spasial, dan informasi penting lain di tingkat desa.

Setelah menjalankan program DPP di 40 desa di Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemprov Kaltim melanjutkan program itu di 79 desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. Data yang presisi di tingkat desa diperlukan agar program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih tepat sasaran.

”Februari ini sudah kita mulai di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 79 desa,” kata Akmal.