Sivitas Akademika UGM Sampaikan Petisi, Minta Presiden Kembali ke Koridor Demokrasi

Melalui Petisi Bulaksumur, sivitas akademika UGM meminta Presiden Jokowi dan jajarannya kembali pada koridor demokrasi.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Prof Koentjoro (tengah) membacakan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).

SLEMAN, KOMPAS — Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menyampaikan petisi kepada Presiden Joko Widodo terkait situasi politik beberapa waktu terakhir. Melalui petisi yang dinamai Petisi Bulaksumur itu, sivitas akademika UGM meminta Presiden Jokowi dan jajarannya untuk kembali kepada koridor demokrasi.

Pada Rabu (31/1/2024), sejumlah sivitas akademika UGM berkumpul di Balairung UGM, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk membacakan petisi tersebut. Pembacaan petisi dilakukan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Koentjoro.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Kami segenap sivitas akademika UGM, meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden Joko Widodo, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial,” kata Koentjoro saat membacakan Petisi Bulaksumur.

Koentjoro memaparkan, setelah mencermati kondisi politik beberapa waktu terakhir serta memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan jati diri UGM, sivitas akademika UGM menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Baca juga: Petisi Bulaksumur Tuntut Presiden Jokowi Kembali pada Koridor Demokrasi

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) menyanyikan lagu ”Himne Gadjah Mada” dan ”Bagimu Negeri” seusai penyampaian Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).

Menurut Koentjoro, penyimpangan itu antara lain berupa pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, serta pernyataan Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik.

”Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM,” ujarnya.

Baca juga: Momen Kebersamaan Jokowi dan Prabowo Dianggap Manuver Politik

Iklan

Koentjoro mengingatkan, Presiden Jokowi seharusnya berpegang pada jati diri universitas tersebut yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Presiden Jokowi seharusnya turut memperkuat proses demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah.

Dalam petisi itu, para sivitas akademika UGM juga mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk selalu mengingat janjinya sebagai alumni UGM sebagaimana tertuang dalam lagu ”Himne Gadjah Mada”. Di lagu itu, terdapat lirik ”...Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti ‘tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara …”.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada bersiap mengikuti penyampaian Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Yogyakarta, seusai mengadakan pertemuan di Balai Senat UGM, Rabu (31/1/2024).

”Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila,”ujar Koentjoro.

Itulah kenapa, sivitas akademika UGM meminta Presiden Jokowi dan jajarannya untuk kembali pada koridor demokrasi. Selain itu, mereka juga mendesak MPR dan DPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik saat ini.

Baca juga: Bansos dan Kenaikan Gaji Jelang Pemilu Dinilai Bernuansa Politis

Petisi Bulaksumur dirumuskan oleh sejumlah guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni UGM. Kepala Pusat Studi Pancasila UGM Agus Wahyudi mengatakan, petisi ini dibuat berdasarkan diskusi terkait sejumlah masalah yang terjadi beberapa waktu terakhir.

”Petisi ini adalah akumulasi dari ketidakpuasan yang sudah terangkum sejak lama, dan akhirnya kami putuskan harus disuarakan setelah kejengkelan ini mencapai puncak karena melihat Presiden Jokowi menunjukkan keberpihakannya pada salah satu paslon (capres-cawapres),” kata Agus.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada bersiap mendengarkan penyampaian Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).

Menurut Agus, petisi tersebut diharapkan bisa disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Namun, apabila tidak ada tanggapan dari Presiden Jokowi, Agus menuturkan, pihaknya tidak akan mendorong supaya petisi ini ditindaklanjuti dengan aksi turun ke jalan.

”Kami hanya ingin kalangan legislatif bisa membantu kami, mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki situasi dan kondisi yang terjadi,” ujarnya.

Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM.