Momen Kebersamaan Jokowi dan Prabowo Dianggap Manuver Politik

Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto kembali terlihat bersama di Akmil Magelang, dan berlanjut makan bakso bersama.

ARSIP AKADEMI MILITER MAGELANG

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sesaat sebelum peresmian Graha Utama Akmil Magelang, Senin (29/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Momen kebersamaan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, di Magelang, Jawa Tengah, Senin (29/1/2024), dinilai tak bisa dilepaskan dari manuver politik Jokowi.

Meski terjadi dalam agenda yang mempertemukan Jokowi sebagai presiden dan Prabowo sebagai menteri pertahanan, indikasi adanya upaya untuk memperluas dukungan dari berbagai pihak tetap terlihat. Langkah tersebut juga dapat dibaca sebagai bentuk konkret dari pernyataan Jokowi sebelumnya, yakni presiden boleh berkampanye dan berpihak kepada salah satu kandidat.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Ini sangat disayangkan karena elemen-elemen yang seharusnya tidak perlu disentuh, dibiarkan berkembang menjadi lembaga profesional untuk melayani masyarakat, bisa menjadi terbebani dengan manuver presiden,” ujar peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor saat dihubungi, Senin (29/1/2024).

Di Magelang, Jawa Tengah, Presiden Jokowi bersama Prabowo meresmikan Graha Utama Akademi Militer (Akmil), dan kemudian dilanjutkan dengan makan bakso di Pasar Desa Bandongan, Magelang.

Baca juga: Berkali-kali Berkunjung ke Jateng, Jokowi Memotong Basis Ganjar-Mahfud?

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tampak memberikan arahan sesaat sebelum pelaksanaan peresmian Graha Utama Akmil oleh Presiden Joko Widodo, Senin (29/1/2024).

Firman menjelaskan, secara historis, Akmil sebagai bagian dari TNI merupakan lembaga yang sudah disepakati untuk menjadi institusi profesional dan netral. Tentara yang berpihak secara politik merupakan bagian dari sejarah kelam Indonesia yang sudah diperbaiki sejak era Reformasi.

”Saya kira, akhirnya dibutuhkan kesadaran Presiden sebagai seorang pemimpin, kepala negara, bapak bangsa, untuk berpihak kepada semua kalangan dan tidak mengganggu jalannya profesionalitas lembaga-lembaga yang seharusnya profesional,” kata Firman.

Selain acara di Akmil Magelang, Presiden Jokowi sempat pula menghadiri penyerahan secara simbolis pesawat C-130J Super Hercules keempat dari Menhan Prabowo Subianto kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Fadjar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). Seusai acara, Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di pemilu saat ditanya oleh wartawan.

Baca juga: Presiden: Saya Sampaikan Ketentuan di UU Pemilu

Iklan

Firman mengingatkan, jika Presiden tak berlaku netral, pertarungan Pilpres 2024 dilihatnya menjadi tidak adil, baik dari segi fasilitas yang digunakan, jaringan, maupun jumlah penggerak. Hal tersebut berpotensi menyebabkan kualitas demokrasi Indonesia penuh dengan ketidakseimbangan dan tidak sejalan dengan semangat pemilu di negara demokrasi. “Spirit demokrasi itu, kan, kesetaraan. Salah satu karakteristik pemilu yang demokratis itu setara. Artinya, rezim tidak perlu bermain, biarkan para kandidat saja,” tuturnya.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo menarik tali untuk membuka kain selubung penutup tulisan pada pesawat C-130J-30 Super Hercules A-1344 yang akan diserahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Menurut dia, berbagai indikasi ketidakseimbangan pertarungan Pilpres 2024 bisa memicu perpindahan pilihan dari para pemilih, terutama kelas menengah atas dan kelompok terdidik yang melek politik dan perbandingan politik. Namun, jumlah kelompok ini tidak besar sehingga diperlukan upaya lebih untuk menyadarkan publik bahwa pemilu harus berjalan secara setara.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman, membantah jika momen kebersamaan Jokowi dan Prabowo di Akmil disebut sebagai upaya memperluas dukungan ke kalangan militer.

“Itu logika yang dipaksakan. Semua orang tahu Pak Prabowo sebagai menhan dan Pak Jokowi sebagai presiden, sementara kegiatan peresmian gedung tersebut, kan, di Akmil, yang digagas oleh Kementerian Pertahanan,” ujarnya.

”Jadi, jangan karena adanya pemilu, kerja-kerja presiden dan para menteri malah diganggu dengan asumsi dan opini seperti itu,” lanjutnya.

Ia yakin publik pun tak mempersoalkan hal itu. ”Sebagian besar masyarakat, terutama yang akar rumput, paham tupoksi (tugas pokok dan fungsi) presiden dan menterinya,” tambahnya.

YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menjawab pertanyaan awak media di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya tidak mengawasi kegiatan Prabowo bersama Presiden Jokowi di Magelang. Pasalnya, agenda tersebut tidak dilaporkan sebagai kampanye dan aktivitas Prabowo dilakukan sebagai menteri pertahanan. Kegiatan tersebut juga tidak mengundang massa dan tidak ada ajakan dari Presiden Jokowi memilih untuk Prabowo.

”Kami akan mengawasi jika ada dugaan kampanye terselubung dan menggunakan fasilitas negara,” katanya.

Baca juga: Makan Siang bersama Prabowo, Presiden Mengaku Hanya Bahas Bakso

Menurut Bagja, kegiatan Presiden Jokowi yang mengajak Prabowo ke beberapa daerah pada masa kampanye sulit dikategorikan melanggar Pasal 282 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tindakan yang menguntungkan yang diatur dalam norma tersebut tidak memiliki variabel yang jelas, bahkan cenderung lebih mengarah pada tindakan etis.

Pasal 282 UU Pemilu menyebutkan, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa, dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.