Cuaca Ekstrem dan Keamanan Jadi Perhatian Saat Pemilu 2024 di Papua

Tantangan kondisi geografis dan masalah keamanan menjadi dua fokus utama KPU Papua saat Pemilu 2024.

DOKUMENTASI KPU PAPUA

Warga saat mengikuti pemungutan suara dalam pemilu susulan di salah satu TPS, Kabupaten Boven Digoel, Papua, Senin (28/12/2020).

JAYAPURA, KOMPAS — Sejumlah kondisi diprediksi menjadi tantangan saat penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 di Papua. Kondisi geografis di sejumlah daerah yang sulit yang disertai dengan kemungkinan cuaca ekstrem akan menjadi tantangan utama. Selain itu, situasi keamanan juga turut menjadi perhatian untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pesta demokrasi ini.

”Hasil dari konsolidasi nasional dengan Presiden yang dilaksanakan Sabtu (30/12/2023), adalah mengupayakan agar tidak ada penundaan pemilu yang berujung pada pemungutan suara ulang (PSU). Kami targetkan bisa nol PSU,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Papua Steve Dumbon saat ditemui di Jayapura, Papua, Selasa (2/1/2024).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Steve mengungkapkan, KPU Papua akan berupaya mematangkan sejumlah hal yang berkaitan dengan proses distribusi hingga pemungutan dan perhitungan suara pada 14 Februari 2024. Apalagi, pada 2019 lalu, KPU Papua mendapat sorotan karena ratusan tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura menunda perhitungan suara, sebab terjadi keterlambatan penyaluran logistik.

Baca juga: Mitigasi Kerawanan Distribusi Surat Suara

Steve menyebut, saat konsolidasi tingkat daerah, hal serupa kembali menjadi perhatian. Ada sejumlah daerah berada di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit. Belum lagi, saat hari pemungutan suara juga diprediksi akan terjadi cuaca ekstrem.

KOMPAS/NASRUN KATINGKA

Ketua Komisi Pemilihan Umum Papua Steve Dumbon

”Jika berdasarkan komunikasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ada kemungkinan cuaca ekstrem saat penyelenggaraan nanti yang akan memengaruhi pengiriman logistik, khususnya distribusi surat suara ke TPS di sejumlah daerah,” ujarnya.

Kepala Stasiun Klimatologi Jayapura Sulaiman menyampaikan, pihak penyelenggara pemilu perlu memperhatikan kondisi cuaca pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Puncak musim hujan di sebagian besar wilayah Papua diprediksi terjadi pada Januari-Februari 2024.

Baca juga: Distribusi ke TPS Wilayah Pegunungan Papua Dimulai

Dengan begitu, potensi hujan dengan intensitas tinggi yang masuk dalam kategori ekstrem sangat mungkin terjadi. Adapun kecepatan angin diprediksi masih pada kondisi normal, yakni pada 7-10 knot atau sekitar 13-18 kilometer/jam.

”Untuk kondisi angin dan ombak di laut pada Februari nanti, belum bisa kami prediksi. Namun, kondisi hujan ekstrem ini yang hampir pasti bisa terjadi dan ini perlu menjadi catatan saat pendistribusian dan hari pencoblosan,” ucapnya.

Baca juga: Pelangi Harapan di Ujung Utara Papua

KOMPAS/NASRUN KATINGKA

Suasana pagi di dermaga di Pulau Brasi, Kampung Mapia, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori, Papua, Selasa (12/9/2023).

Pemetaan wilayah

Dengan demikian, KPU Papua sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk TNI-Polri dan penyelenggara di tingkat daerah, untuk memetakan berbagai tantangan, termasuk cuaca. Ada sejumlah TPS di daerah rawan yang akan mendapat perhatian khusus.

Iklan

Salah satunya adalah Kampung Mapia, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori, wilayah kepulauan yang terletak di ujung utara Pulau Papua, sekitar 300 kilometer dari Pulau Biak. Di daerah ini distribusi surat suara ditargetkan akan dilakukan lebih awal sekaligus juga menyiapkan jalur alternatif pendistribusian.

”Bahkan, jika cuaca buruk dan tidak bisa menggunakan jalur laut, kami juga berkoordinasi dengan TNI untuk menggunakan jalur udara,” tuturnya.

KOMPAS/NASRUN KATINGKA

Kemensos memberikan bantuan sosial bagi masyarakat di Pulau Brasi, Kampung Mapia, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori, Papua, Selasa (12/9/2023).

Perhatian khusus serupa juga diberikan untuk sejumlah distrik dan kampung di Kabupaten Memberamo Raya. Di daerah tersebut terdapat banyak TPS di wilayah yang harus dijangkau melalui jalur sungai. Menjelang pemilu diharapkan, cuaca musim hujan bisa membantu aliran sungai bisa dilalui perahu untuk mengangkut logistik.

”Karena jika tidak hujan, berarti sungai kering. Jika hal itu terjadi, distribusi berjalan dengan jalur darat dan berjalan kaki. Itu bisa membutuhkan waktu hingga dua hari. Sehingga, potensi hujan yang terjadi diharapkan bisa mempermudah,” ujarnya.

Baca juga: Kesalahan Distribusi Logistik Berpotensi Picu Kecurangan

Keamanan

Steve juga mengharapkan situasi keamanan yang tengah menjadi sorotan di Papua bisa terkendali saat pemilu dilangsungkan. Dia optimistis satuan pengamanan bisa maksimal bekerja. Apalagi, pengamanan bahkan sudah dilakukan saat proses produksi, distribusi, hingga hari pemungutan dan perhitungan suara.

KPU mengupayakan agar tidak ada penundaan pemilu yang berujung pada pemungutan suara ulang (PSU). Kami targetkan bisa nol PSU.

Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri menyampaikan, pihaknya akan mengerahkan pengamanan maksimal untuk menyukseskan Pemilu 2024. Sebanyak 17.304 personel gabungan TNI-Polri disiagakan untuk mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024 di wilayah hukum Polda Papua yang mencakup Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

KOMPAS/NASRUN KATINGKA

Pengamanan dan patroli rutin dari pihak kepolisian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Papua, di Kota Jayapura, Papua, Selasa (2/1/2024).

”Seluruh personel gabungan yang tergabung dalam Operasi Mantap Brata siap untuk mengamankan tahapan pileg hingga pilpres,” katanya.

Jika melihat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, Papua berada dalam kategori kerawanan sedang dengan nilai 39.00. Salah satu indikator IKP ini berkaitan adanya kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua.

Baca juga: Sepanjang 2023, 79 Orang Tewas akibat Konflik di Papua

Dalam laporan tahunan satuan tugas Operasi Damai Cartenz 2023, sepanjang 2023, ada 209 peristiwa kekerasan kriminal bersenjata dan politik di wilayah Papua. Dari kejadian tersebut, 79 orang tewas, terdiri dari 37 warga sipil, 20 prajurit TNI, serta 3 anggota Polri. Sementara itu, ada 19 anggota kelompok kriminal bersenjata yang tewas.

POLRES KEPULAUAN YAPEN

Tampak operasi penangkapan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Hugo Merani di Kabupaten Kepulauan Yapen yang dimulai sejak 8 Desember 2021.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2023 Komisaris Besar Faisal Ramadhani saat laporan akhir tahun mengungkapkan, satuan tugas pada tahun 2024 akan menjadi pendukung dalam penyelenggaraan pemilu.

”Meskipun secara umum pengamanan Pemilu 2024 di bawah wewenang Operasi Mantap Brata, satgas Operasi Damai Cartenz akan turut terlibat sebagai pendukung (jika ada gangguan pemilu yang berkaitan dengan KKB),” ucapnya.