Mitigasi Kerawanan Distribusi Surat Suara

Data KPU, produksi lima jenis surat suara rata-rata 66 persen dan separuhnya telah didistribusikan ke KPU kabupaten/kota.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Seorang petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Matraman memeriksa bungkusan berisi logistik penunjang Pemilu 2024 sebelum dikelompokkan bersama kotak suara per kelurahan di tempat penyimpanan logistik Pemilu 2024 Kecamatan Matraman, di Gelanggang Remaja Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (26/12/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum memastikan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024 tahap II, yang antara lain mencakup surat suara, masih ada di rentang waktu yang direncanakan. Kendati begitu, Badan Pengawas Pemilu mendorong KPU memitigasi potensi kerawanan distribusi logistik agar tiba tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, kualitas, dan sesuai prosedur.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Yulianto Sudrajat, dihubungi di Jakarta, Rabu (27/12/2023), mengatakan, produksi dan distribusi logistik pemilu tahap kedua dilakukan simultan dengan pengiriman, penyortiran, dan pelipatan surat suara di KPU kabupaten/kota. Logistik tahap kedua berupa surat suara, sampul, formulir, alat bantu tunanetra, serta daftar pasangan calon dan daftar calon tetap. Adapun produksi dan distribusi logistik pemilu tahap pertama berupa kotak suara, bilik suara, segel plastik, tinta, dan segel sudah tuntas.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Yulianto menuturkan, produksi dan pengiriman logistik pemilu tahap kedua ke KPU kabupaten/kota telah dilakukan sejak 15 November 2023 dan dijadwalkan selesai 14 Januari 2024. Dilanjutkan dengan proses sortir lipat, pengepakan, dan distribusi ke tempat pemungutan suara mulai 15 Januari hingga 13 Februari 2024.

Data yang dihimpun KPU hingga Senin (25/12) menunjukkan, produksi lima jenis surat suara rata-rata mencapai 66 persen dan separuhnya telah didistribusikan ke KPU kabupaten/kota. Produksi 10 jenis formulir berkisar 23 persen hingga 95 persen, alat bantu tunanetra berkisar 35 persen hingga 46 persen, daftar pasangan calon pilpres 98 persen, serta DCT anggota DPR dan DPD sudah 100 persen.

Baca juga: Kesalahan Distribusi Logistik Berpotensi Picu Kecurangan

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Anggota KPU, Yulianto Sudrajat

”Produksi dan distribusi logistik pemilu masih sesuai timeline. Sebagian besar di antaranya bahkan sudah dikirim ke gudang KPU kabupaten/kota,” ujar Yulianto.

Iklan

Surat suara Taiwan

Di sisi lain, KPU juga akan segera mengganti 31.276 surat suara pemilihan presiden dan 31.276 surat suara pemilihan anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat untuk pemilih di Taipei, Taiwan, yang dinyatakan rusak. Surat suara itu dinyatakan rusak karena dikirim lewat pos oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri Taipei, Taiwan, sebelum jadwal yang ditentukan, yakni 2-11 Januari 2024. KPU menilai masih ada waktu yang memadai sebelum jadwal pengiriman surat suara ke pemilih di luar negeri itu. Adapun pengiriman logistik pemilu ke 138 kantor perwakilan RI di luar negeri sudah mencapai 100 persen.

”Pascakejadian di Taipei, kami juga mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran agar seluruh proses distribusi logistik mengacu pada jadwal yang sudah ditetapkan,” kata Yulianto.

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Herwyn JH Malonda, mengatakan, peristiwa pendistribusian logistik pemilu di Taipei harus jadi pelajaran bagi KPU. Koordinasi dengan pihak ketiga dalam distribusi logistik harus diperkuat. Sebab, kesalahan administrasi dalam pendistribusian logistik bisa berdampak pada penggunaan hak pilih.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Tangkapan layar komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Bawaslu meminta KPU memitigasi potensi kerawanan distribusi logistik pemilu, seperti surat suara rusak, surat suara tertukar, dan pengiriman di lokasi yang geografisnya sulit. ”Logistik pemilu harus tiba tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan, pengiriman logistik ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar serta daerah dengan geografis sulit jadi masalah klasik setiap pemilu. Karena itu, KPU mesti membuat perencanaan yang tepat dalam mengirim logistik ke daerah itu. Bahkan, KPU harus memastikan tidak ada kesalahan pengiriman seperti surat suara tertukar karena pengiriman ulang membutuhkan waktu yang cukup lama.

”Kerawanan menjadi semakin tinggi karena pelaksanaan pemungutan suara dilakukan saat musim hujan,” katanya.