Optimisme di Tengah Masa Transisi Kepemimpinan Pemerintahan Kota Jayapura

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey meyakini dengan modal pengalaman puluhan tahun di birokrat tingkat Kota Jayapura bisa memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal di tengah masa transisi kepemimpinan.

KOMPAS/NASRUN KATINGKA

Aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Kota Jayapura usai melakukan giat apel pagi di kantor Wali Kota Jayapura, Papua, Senin (11/12/2023).

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak pada 2024 membuat Kota Jayapura berada dalam masa transisi kepemimpinan. Penjabat kepala daerah dihadapkan pada tantangan menyukseskan pesta demokrasi, menjaga netralitas aparatur sipil negara, dan memastikan kesinambungan pembangunan daerah. Namun, dengan modal pengalaman penjabat kepala daerah saat ini, Pemerintah Kota Jayapura optimis penyelenggaraan pemerintahan serta pesta demokrasi akan tetap berjalan optimal.

Transisi kepemimpinan menjadi hal penting dan diangkat sebagai tema utama dengan tajuk ”Konsistensi di Masa Transisi” yang diusung dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa 2023 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) pada 15 Desember 2023 di Kota Bogor, Jawa Barat.

Kota Jayapura menjadi satu dari 271 daerah yang dipimpin oleh penjabat wali kota hingga wali kota definitif terpilih dan dilantik usai pilkada serentak yang diselenggarakan pada November 2024. Penjabat Wali Kota Jayapura saat ini dijabat oleh Frans Pekey yang dilantik pada Mei 2022 menggantikan Benhur Tommy Mano yang telah menyelesaikan masa jabatan selama dua periode.

”Pemimpin itu ada masa dan periodenya, tetapi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus terus berkelanjutan dari pemimpin ke pemimpin selanjutnya,” kata Frans Pekey, yang juga merupakan Sekretaris Daerah definitif Kota Jayapura saat ditemui di ruangannya, di Jayapura, Papua, Senin (11/12/2023).

Baca juga: Tanpa Beban Politik, Penjabat Kepala Daerah Bisa Bekerja Total

Frans Pekey berkomitmen menjalankan tugasnya sebagai Penjabat Wali Kota Jayapura. Selain mengisi kekosongan pucuk pimpinan, dia juga berupaya menjalankan program terobosan untuk kesejahteraan masyarakat. Dia optimistis penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 akan berjalan sukses.

KOMPAS/NASRUN KATINGKA

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey (coklat) memberikan arahan kepada jajarannya usai melakukan giat apel pagi di kantor Wali Kota Jayapura, Papua, Senin (11/12/2023).

Pada pemilu dan pilkada serentak pada 2024, Frans Pekey mengatakan, Pemkot Jayapura pasti menjalankan amanat undang-undang dalam menyukseskan dua pesta demokrasi tersebut. Pada Pemilu 2024, Pemkot Jayapura memberikan dukungan dalam non-tahapan pemilu yang bersifat administratif.

Adapun pada Pilkada 2024, Pemkot Jayapura memberikan dukungan dana kepada penyelenggara dalam dua tahap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara detail, dana yang digelontorkan senilai Rp 65 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura serta Rp 25 miliar kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Jayapura. Keduanya dianggarkan bertahap, yaitu 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen dari APBD 2024.

”Sementara untuk dukungan keamanan dari TNI dan Polri, kami telah mengalokasikan juga pada APBD 2024,” ujar Frans Pekey.

Netralitas ASN

Di sisi lain, dalam perhelatan dua pesta demokrasi tersebut, Frans Pekey menaruh rasa optimistis bahwa ASN akan bersikap netral. Pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh kepada setiap individu ASN melalui sinergitas dengan pengawas pemilu serta perangkat daerah hingga pimpinan di tingkat distrik hingga kelurahan/kampung.

”Selain itu, masyarakat juga diharapkan ikut memantau ASN sehingga netralitas itu tetap terjaga hingga pelaksanaan pemilu untuk menyalurkan hak suara mereka (ASN),” ujarnya.

KOMPAS/NASRUN KATINGKA

Aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Kota Jayapura usai melakukan giat apel pagi di kantor Wali Kota Jayapura, Papua, Senin (11/12/2023).

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih, Yakobus Richard Murafer, berpendapat, sorotan pesta demokrasi untuk daerah yang dipimpin penjabat tidak bisa dihindarkan. Dengan begitu, Penjabat Wali Kota Jayapura saat ini harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah bisa adil dalam menyukseskan pemilu.

Yakobus menyebut, pengawasan yang perlu diperketat justru adalah oknum ASN yang menjadi pimpinan perangat daerah serta pimpinan distrik dan kelurahan/kampung. Hal ini tidak terlepas dari kemungkinan pimpinan tersebut menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan politik praktis, baik di internalnya maupun intervensi masyarakat di tingkat distrik atau kampung.

”Tetapi balik lagi, temuan pelanggaran ini berada di bawah ranah Bawaslu Kota Jayapura sehingga sinergitas pemkot dengan penyelenggara pemilu itu semakin penting. Paling penting Penjabat Wali Kota harus mampu mengambil tindakan tegas untuk menghukum oknum yang terlibat tersebut,” tuturnya.

Baca juga: Demokrasi, Hukum, dan Penjabat Kepala Daerah

Kesinambungan pembangunan

Yakobus mengatakan, dengan status penjabat kepala daerah hingga pemimpin definitif terpilih, penjabat wali kota saat ini diharapkan mampu menjalankan tugas menyejahterakan masyarakat. Dia melihat, sejauh ini Penjabat Wali Kota Frans Pekey telah melaksanakan kesinambungan program kerja dari pemimpin sebelumnya.

Pemimpin itu ada masa dan periodenya, tetapi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus terus berkelanjutan dari pemimpin ke pemimpin selanjutnya.

Di sisi lain, pengajar Ilmu Pemerintahan FISIP Uncen ini berharap, penjabat wali kota saat ini tidak hanya mengisi kekosongan dan melanjutkan kesinambungan program. Namun, karena ditunjuk oleh pemerintah pusat, penjabat wali kota seharusnya juga menjalankan program percepatan pembangunan, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi masyarat lokal yang disebut sebagai orang asli Papua (OAP).

KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)

Kota Jayapura, Papua, beberapa waktu lalu. Pertumbuhan ekonomi tumbuh signifikan dalam beberapa tahun terakhir hingga menarik banyak investor datang ke Kota Jayapura.

Namun, dia tidak memungkiri dengan berbagai keterbatasan sehingga penjabat wali kota kesulitan membuat terobosan dalam rangka mengatasi berbagai persoalan krusial di wilayah Papua, termasuk di Kota Jayapura.

”Penjabat wali kota itu kan bukan jabatan politis, melainkan dipilih pemerintah pusat dan seharusnya mengakselerasi berbagai program nasional untuk perbaikan sektor krusial yang sampai saat ini belum terlihat. Meski di tengah keterbatasan, perlu membuat terobosan mengingat Jayapura menjadi wajah Indonesia di kawasan timur,” ujarnya.

Sementara itu, mantan Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano turut memberi perhatian kepada penjabat wali kota saat ini, yang juga menjabat sekda definitif di periode kepemimpinannya. Wali Kota Jayapura periode 2011-2016 dan 2017-2022 tersebut mengapresiasi kesinambungan program kerja telah dijalankan.

Baca juga: 64.358 Warga Belum Miliki KTP, Pemkot Jayapura Genjot Perekaman

Misalnya, Pemkot Jayapura kembali meraih meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022. Ini menjadi pencapaian kesembilan kalinya setelah sebelumnya delapan kali diraih di masa kepemimpinan Wali Kota Benhur.

KOMPAS/NASRUN KATINGKA

Wali Kota Jayapura periode 2011-2016 dan 2017-2022, Benhur Tommy Mano.

Selain itu, Benhur mengatakan, penjabat wali kota saat ini telah menjalankan program yang berkesinambungan. Dia menyebut, berbagai program yang telah diinisiasi yang berfokus pada pengembangan SDM sempat terkendala oleh pandemi Covid-19.

”Saya melihat berbagai program yang telah dijalankan menunjukkan kesinambungan. Apalagi, sejumlah program krusial yang belum dilaksanakan pada masa saya karena kendala pandemi, saat ini mulai dijalankan,” tutur Benhur.

Baca juga: Warna-warni Batik Papua di Jantung Kota Jayapura

Optimisme lewat pengalaman

Selain memastikan penyelanggaraan pesta demokrasi berjalan dan menjaga netralitas ASN, Frans Pekey juga ingin kesinambungan berbagai program yang telah dijalankan oleh wali kota sebelumnya. Dia mengungkapkan, pengalaman selama 29 tahun di lingkup Pemkot Jayapura, berbagai program terdahulu bisa sinkron.

”Kami memperkuat sinergitas di lingkup internal dengan budaya tertib berintegritas, yaitu tertib aturan, administrasi, pelayanan prima, perubahan dan inovasi, bebas korupsi, serta tata kelola keuangan,” ujarnya.

KOMPAS/NASRUN KATINGKA

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey

Dalam penanganan tengkes atau stunting, Pemerintah Kota Jayapura menetapkan anggaran 20 persen pada APBD Perubahan 2023 untuk program percepatan penurunan tengkes. Berdasarkan perhitungan dari sistem elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGM) November 2023, terdapat 727 anak dari 5.869 anak yang diukur masuk kategori tengkes. Pemerintah Kota Jayapura sendiri menarget mengukur hingga 25.000 anak hingga 2024.

Dia juga menyebut ada sejumlah program baru yang dicanangkan, misalnya dalam pemanfaatan dana otonomi khusus melalui program ”Generasi Emas Port Numbay”. Program yang diluncurkan sejak Maret 2023 tersebut diharapkan menjadi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia OAP.

Baca juga: Menyelamatkan Tempat Bersejarah di Kota Jayapura Melalui Gerebek Sampah

Pada program pendidikan, misalnya, dengan pemberian Kartu Numbay Pintar, Pemkot Jayapura memberikan biaya pendidikan bagi sekitar 20.000 siswa OAP mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK. Selain itu, Pemkot Jayapura juga mengirim 53 anak yang akan menempuh pendidikan tingkat SMP dan SMA di sekolah Generasi Indonesia Jaya Untuk Semua (Genius) di Serpong, Tangerang, Banten, pada Mei 2023.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Keceriaan anak-anak di Kampung Koya Koso, Kota Jayapura, Papua.

”Selain itu, ada juga Numbai Sehat untuk pembiayaan pengobatan yang tidak ter-cover BPJS Kesehatan. Ada juga Numbay Produktif untuk pengembangan pelaku usaha OAP serta pembiayaan untuk penguatan kelembagaan adat. Ini kami lakukan sebagai investasi SDM jangka panjang sesuai amanat dari UU Otsus yang hasilnya bisa dinikmati di masa depan,” ujarnya.

Harapan agar Penjabat Wali Kota bisa menjaga keberlangsungan pembangunan turut datang dari tokoh masyarakat Lembaga Masyarakat Adat Port Numbay, Rudi Mebri. Menurut dia, pengalaman dari Frans Pekey, yang pernah menjabat sebagai sekda definitif pada masa kepempinan wali kota terakhir, seharusnya menjadi harapan agar program yang ada bisa sinkron bahkan dipercepat.

Ada sejumlah program baru yang dijalankan Pemkot Jayapura yang bermanfaat bagi masyarakat lokal OAP di Jayapura. ”Program yang diinisiasi Pak Penjabat Wali Kota Jayapura yang krusial, misalnya saja, Perda (Peraturan Daerah) tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Jayapura yang penting untuk menjaga kelestarian budaya kami,” kata Rudi.

Baca juga: Kontroversi Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah