Ada 2.468 TPS Kategori Sangat Rawan, Polisi di NTT Tegaskan Netral

Sejumlah 2.468 tempat pemungutan suara di NTT dalam kategori sangat rawan. Tersebar di 22 kabupaten/kota. Kecurangan dalam pemilu bisa menjadi pemicu kerusuhan, karena itu semua pihak harus netral.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berkampanye di Kampus Universitas San Pedro, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (1/12/2023). Seusai berorasi di teras kampus, Ganjar naik pikap untuk berpamitan dengan ribuan warga Kupang yang menunggunya sejak pagi. Ia, antara lain mengajak semua pihak menjaga pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas demi Indonesia maju dan hebat.

KUPANG, KOMPAS - Polisi di Nusa Tenggara Timur menegaskan kembali bakal netral menghadapi Pemilu 2024. Mereka bahkan meminta masyarakat ikut mengawasi jalannya pemilu. Apalagi, jumlah pemilih di NTT adalah terbanyak kedua di Indonesia timur setelah Sulawesi Selatan.

”Jumlah pemilih di NTT 4.008. 475 orang dari 5,4 juta penduduk,” kata Kepala Polda NTT Inspektur Jenderal Johanis Asadoma di Kupang, NTT, Sabtu (2/11/2023).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Ia menyebutkan, untuk menampung warga menyalurkan hak pilihnya, bakal ada 16.746 tempat pemungutan suara (TPS) di NTT. Sebanyak 2.468 di antaranya berkategori sangat rawan. TPS itu tersebar di 22 kabupaten/kota. Selain itu, sekitar 4.000 lainnya masuk kategori rawan dan sekitar 9.000 kurang rawan.

”Saat ini, kami memiliki 11.100 personel. Sesuai data nasional, idealnya NTT memiliki 25.600 personel Polri,” ucap Johanis di Musyawarah Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTT di Kupang.

Baca juga: Kampanye Pilpres Lebih Menarik Perhatian Masyarakat

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Kepala Polda Nusa Tenggara Timur Inspektur Jenderal Johanis Asadoma berbicara dalam Musyawarah Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia NTT di Kupang, Sabtu (2/12/2023). Ia mengajak kaum muda NTT yang bergabung dalam KNPI menjaga keamanan dan ketertiban bersama aparat keamanan pada Pemilu 2024.

Oleh karena itu, Johanis berharap seluruh elemen masyarakat ikut menjaga keamanan dan mengawasi Pemilu 2024. Peran serta warga akan beriringan dengan operasi Mantap Brata Turangga. Operasi itu berlangsung hingga semua tahapan pemilu usai.

Dalam kesempatan yang sama, Johanis menegaskan, polisi tidak terlibat politik praktis. Personel polisi tidak akan memilih dan netral. ”Polisi dilarang menjadi tim sukses, memasang peraga kampanye, memasang baliho pasangan calon tertentu, atau foto-foto bersama calon,” ucapnya.

Saat menjaga tahapan pemilu, Johanis mengatakan akan tetap memprioritaskan keselamatan warga. Anak buahnya diminta tidak memukul atau bertindak di luar batas. ”Polisi tidak bertindak kasar. Hindari warga cedera atau terluka,” lanjutnya.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Peserta Musyawarah Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, NTT, Sabtu (2/12/2023).

Ketua DPD KNPI NTT Hermanus Tomas Boki berharap polisi terus tetap netral. Hal ini merujuk pada munculnya kekhawatiran masyarakat tentang netralitas aparat.

”Mari kita ciptakan pemilu jujur, adil, dan berintegritas demi demokrasi yang sehat. Kericuhan dan kerusuhan terjadi berawal dari ketidakjujuran dan kecurangan di lapangan,” kata Hermanus.

Baca juga: Anak Muda dan Keyakinan Politik Praktis