Ambisi Surabaya Lahirkan Kampung Madani dan Kampung Pancasila
Kampung Madani dan Kampung Pancasila di Surabaya, Jawa Timur, untuk mewujudkan masyarakat beradab dan mandiri menuntaskan semua masalah kehidupan.
Oleh
AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO
·4 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, mendorong program Kampung Madani dan Kampung Pancasila untuk pengentasan menyeluruh masalah masyarakat. Program bertujuan mewujudkan masyarakat beradab dan mandiri menuntaskan semua problematika kehidupan.
Demikian terungkap dalam talkshow atau gelar wicara bertema Kampung Madani Kampung Pancasila di Kampus C Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Rabu (29/11/2023). Sebagai narasumber adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Agus Imam Sonhaji dan Ketua Departemen Ekonomi Syariah Unair Sri Herianingrum.
Sehari sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengenalkan 15 rukun warga (RW) berstatus Kampung Madani. Yang berstatus Kampung Pancasila ialah RW 004 Kelurahan/Kecamatan Gayungan dan RW 011 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan.
Eri yang berhalangan hadir dalam gelar wicara karena harus ke Jakarta sebelumnya mengatakan, program Kampung Madani dan Kampung Pancasila lahir dari kegelisahan karena warga masih mengalami masalah.
Di ibu kota Jatim ini, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023, dari 2,912 juta jiwa warga, 136.370 jiwa di antaranya atau 4,68 persen masih miskin. Mereka miskin dilihat dari pengeluaran kebutuhan hidup selama sebulan berada di bawah garis kemiskinan yang senilai Rp 718.370 per kapita.
Selain itu, lanjut Sonhaji, Surabaya masih menghadapi masalah remaja terlibat kenakalan hingga kejahatan, bayi dan anak balita tengkes (stunting), serta masalah sosial ekonomi lainnya. Di sisi lain, ada 118 kampung yang berstatus nihil tengkes, gizi buruk, dan pengangguran meski masih ada masalah lain yang belum teratasi.
”Membayangkan madani yang mengacu pada Madinah di zaman Nabi Besar Muhammad SAW yang masyarakatnya beradab dan mandiri,” kata Sonhaji. Konteks Madani tecermin dalam Pancasila bersemangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang menjadi dasar cita-cita nasional Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Selain itu, pemerintah juga melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Sonhaji melanjutkan, kemudian pemerintah dan sivitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair mencoba merumuskan indikator atau kuadran pengentasan menyeluruh masalah masyarakat dalam tingkat kampung atau RW. Pertama, kampung mampu bekerja sama dengan warga untuk mengatasi masalah sosial ekonomi, terutama gizi buruk, stunting, putus sekolah, pengangguran, kenakalan, dan kejahatan.
Kedua, penyelesaian beragam masalah itu jika diukur mencapai titik nol atau nihil. Ketiga, kampung membantu RW lainnya masih dalam wilayah suatu kelurahan. Keempat, RW menjadi inspirasi dan membantu lainnya lintas kelurahan dan disematkan status Kampung Pancasila.
Hulu atau modal untuk pemberdayaan kampung berdasarkan nilai ketuhanan atau keagamaan yang dalam situasi saat ini mayoritas warga Surabaya beragama Islam. Menurut Sonhaji, dalam Islam dikenal zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang jika disalurkan Baznas dan Lazis dengan pendampingan pengurus masjid dapat membantu dan memberdayakan warga.
Bantuan berupa bahan pangan pokok dan pemberdayaan melalui pemberian modal untuk kelompok usaha bersama, pendampingan, pelatihan, dan pemasaran yang dipantau oleh aparatur kelurahan.
Sri mengatakan, tantangan dalam Kampung Madani dan Kampung Pancasila lebih pada aspek sosiologis dan psikologis. Selama ini, masyarakat miskin dibantu dengan pemberian uang tunai yang sulit dipantau pemanfaatan secara tepat. Karena terus dibantu, kalangan masyarakat miskin menjadi kurang, bahkan enggan berdaya.
”Pemberdayaan perlu pendekatan intensif, pendampingan, dan pembinaan,” kata Sri, Guru Besar Ekonomi. Dalam konteks ekonomi syariah, dengan keberadaan dan penyaluran ZIS, pemberdayaan warga dapat memaksimalkan peran lembaga pembiayaan swadaya, terutama BMT (Baitul Maal Wa Tamwil).
Penyaluran ZIS atau modal diharapkan dapat membesarkan skala KUB yang terdiri atas 5-6 individu menjadi koperasi.
Guru Besar Sosiologi Pembangunan Musta’in dalam diskusi menyikapi secara kritis bahwa program ini cenderung mengakomodasi masyarakat beragama mayoritas. Padahal, bangsa Indonesia, termasuk Surabaya, berlatar majemuk atau beragam suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Program lebih cenderung menonjolkan peran pemerintah sebagai penggerak.
”Yang ideal adalah pemerintah memfasilitasi bukan memobilisasi sehingga masyarakat proaktif dan partisipatif menjalankan dan mengembangkan program Kampung Madani dan Kampung Pancasila,” kata Musta’in.
Program Madani dan Pancasila perlu memperhatikan keragaman yang melekat pada kampung-kampung, baik secara geografis maupun sosiologis.
Pada masa pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 sampai status endemi pada Juni 2023, di Surabaya dimunculkan program Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo. Setelah pandemi, kampung-kampung ini dapat dioptimalkan menjadi tangguh bencana, ramah anak, dan atau tangguh melawan kejahatan.
”Program Madani dan Pancasila perlu memperhatikan keragaman yang melekat pada kampung-kampung, baik secara geografis maupun sosiologis,” ujar Musta’in.