Nelayan Pulau Rempang Khawatir Dampak Lingkungan Industri Kaca

Tim Penyusunan Amdal Rempang Eco City mengakui pembangunan pabrik kaca akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian laut. Nelayan khawatir jika laut rusak akan membuat kehidupan mereka sirna.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Nelayan mencari kepiting di pesisir Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (30/9/2023). Masyarakat pesisir di kawasan itu khawatir terhadap dampak lingkungan pembangunan Rempang Eco City.

BATAM, KOMPAS — Nelayan mengkhawatirkan dampak pembangunan industri kaca terhadap kelestarian ekosistem laut di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Pemerintah berjanji menyusun analisis mengenai dampak lingkungan untuk meminimalisasi dampak.

Salah satu nelayan, Dorman (43), Sabtu (30/9/2023), mengatakan, tempat tinggalnya di Pulau Mubut masuk dalam zona I rencana pengembangan Rempang Eco City. Di zona itu menurut rencana akan dibangun pabrik kaca untuk panel surya milik perusahaan Xinyi Group asal China.

”Pengembang nanti juga akan membangun pelabuhan di pabrik kaca itu. Kami khawatir pembangunan industri akan menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kalau laut rusak, hidup nelayan akan sirna,” kata Dorman.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Yupen (35) bersiap menyelam untuk menangkap siput gonggong di pesisir Kampung Monggak, Pulau Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (15/4/2023).

Pulau Mubut yang dihuni 116 keluarga nelayan itu berjarak lebih kurang 4 kilometer dari lokasi pembangunan pabrik kaca di Kelurahan Sembulang, Pulau Rempang. Menurut Dorman, Pulau Mubut dan perairan sekitarnya juga adalah habitat penyu hijau dan penyu sisik.

”Dulu pemerintah menyuruh kami menjaga kelestarian laut, sekarang pemerintah malah akan mendirikan industri di kawasan ini. Kami merasakan rencana ini lebih banyak mudaratnya karena mematikan mata pencarian nelayan,” ujar Dorman saat menghadiri acara Konsultasi Publik Penyusunan Amdal Kawasan Rempang Eco City di kantor Camat Galang.

Salah satu angggota Tim Penyusun Amdal Kawasan Rempang Eco City, Wahyudin, mengatakan, pembangunan industri di Sembulang akan mengakibatkan gangguan biota perairan dan penurunan pendapatan nelayan. Hal itu utamanya disebabkan pembangunan pelabuhan untuk pabrik kaca.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Seorang nelayan merapikan jaring di Kampung Pasir Panjang, Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (19/9/2023).

”(Industri) Itu pasti akan berdampak (lingkungan), tetapi nanti kami akan mengkaji bagaimana meminimalisasi dampak tersebut dan langkah strategis apa (yang bisa diambil) untuk menggantikan kerusakan itu,” kata Wahyudin yang juga Koordinator Pusat Unggulan Iptek Sumber Daya Pesisir di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis Badan Pengusahaan (BP) Batam Fesly Paranoan menyatakan, penyusunan amdal adalah kewajiban BP Batam sebagai pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan Rempang Eco City. Pada tahap pertama, lima kampung di Kelurahan Sembulang akan direlokasi karena lahannya akan digunakan untuk industri kaca.

”Kami akan menampung usulan masyarakat yang disampaikan pada acara konsultasi publik ini. Ke depan, tim uji kelayakan lingkungan hidup juga akan dibentuk untuk mengkaji agar warga tidak terkena dampak buruk dari pembangunan pabrik kaca,” ujar Fesly.

Baca juga: Warga Rempang Berharap Tidak Ada Pemaksaan Relokasi

ZULKARNAINI/KOMPAS

Suasana di Kampung Tanjung Banun, Kecamatan Galang, Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (26/9/2023), yang menjadi lokasi relokasi warga di Rempang.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau Boy Even Sembiring mengatakan, warga tidak pernah diberikan informasi terkait dampak-dampak kerusakan lingkungan yang akan terjadi akibat rencana pembangunan Rempang Eco City. Pemerintah hanya menyampaikan iming-iming lapangan pekerjaan, tetapi tidak jujur menyampaikan berapa banyak mata pencarian, sejarah, dan hal lain yang akan dihancurkan.

”Penyusunan amdal harus melalui proses komunikasi dan konsultasi kepada masyarakat terdampak untuk mendengarkan pendapat dan tanggapan terkait rencana proyek. Masyarakat Rempang belum pernah melihat dokumen amdal, tetapi tempat tinggal mereka sudah akan digusur pemerintah,” ujar Even pada 29 September 2023.

Baca juga: Kehadiran Negara dalam Konflik Rempang