Ketika struktur kekuasaan cenderung menguntungkan pihak yang kuat dalam akses penguasaan SDA, termasuk tanah, perlu diupayakan menaikkan posisi tawar kelompok yang tak diuntungkan agar keadilan sosial tampak nyata.

Hak ulayat telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat adat secara komunal mengelola tanah yang diwariskan secara turun-temurun. Meski diakui negara, masyarakat adat kerap berkonflik dengan pemegang hak konsesi.

Redistribusi tanah sebagai bagian dari agenda reforma agraria masih sangat rendah. Pemerintah dituntut lebih serius memenuhi janjinya untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.

Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat, sepanjang 2020 masih terjadi konflik agraria di berbagai sektor dan wilayah di Tanah Air. Kasus-kasus pada masa lalu pun belum terselesaikan.

Puluhan keluarga di Manado terancam kehilangan tempat tinggal karena rencana pembangunan laboratorium forensik Polri. Kepolisian mengklaim tanah itu milik negara sehingga tidak bisa dimiliki secara pribadi.

Kepolisian Resor Langkat menerima pengaduan dari dua pihak yang terluka dalam konflik agraria berujung bentrok antara warga yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu dan PT Perkebunan Nusantara II.

Janji pemerintah untuk menjalankan reforma agraria secara nyata ditagih kembali di Hari Tani Nasional. Keadilan penguasaan lahan dan penyelesaian konflik agraria agar dijalankan.

Terkait pembentukan bank tanah dalam RUU Cipta Kerja, pemerintah diingatkan untuk tidak mengesampingkan hak masyarakat semata-mata demi pembangunan infrastruktur dan investasi.

Dalam menyelesaikan konflik lahan adat di Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, pemerintah meminta perusahaan sawit tidak lagi membuka kawasan konsesi yang masuk di wilayah adat Kinipan.

Reforma agraria dinilai tidak berjalan efektif dan tidak solutif. Hingga kini, dari target 4,1 juta hektar lahan yang diredistribusi ke masyarakat, realisasi baru 0,6 persen. Pemerintah didesak melegalkan wilayah adat.