Pembangunan IKN dan Urbanisasi Berkualitas di Kota-kota Lain

Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota baru yang modern dan berkelanjutan dinilai perlu juga dibarengi dengan kualitas pembangunan kota lain di Indonesia.

KOMPAS/SUCIPTO

Suasana pembangunan di salah satu sudut istana presiden di Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (3/8/2023).

Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai kota baru yang futuristik perlu dibarengi pembangunan di kota-kota lain. Upaya itu diharapkan bisa menghindari ketimpangan antara IKN dan kota-kota lain di Indonesia.

Pembangunan IKN yang berjalan sejak 2022 akan terus berlangsung hingga 2045. Pada tahap awal, pembangunan difokuskan pada tahun 2022-2024. Artinya, tahap awal itu tersisa sekitar satu tahun lagi dari sekarang.

Pada tahun 2024, seperti disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, pemerintah berencana mulai mengembangkan ekosistem kota yang berfungsi penuh di lahan seluas 921 hektar. Kawasan itu disebut 1A, yang berada di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Di KIPP IKN terdapat kantor pusat pemerintahan, seperti istana presiden, kantor kementerian koordinator, rumah jabatan kementerian koordinator, serta infrastruktur dan fasilitas utama pendukung. Pada tahap awal itu diperkirakan populasi di IKN sekitar 260.000 orang.

Pembangunan dilanjutkan pada tahap berikutnya hingga 2040. Pada tahap terakhir, yakni tahun 2040-2045, pemerintah akan mengonsolidasikan reputasi IKN sebagai kota dunia untuk semua, yang diperkirakan berpopulasi sekitar 1,9 juta orang.

KOMPAS/SUCIPTO

Sebanyak 13 orang dari Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bertugas dalam Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Ke-78 di area Sumbu Kebangsaan, Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (17/8/2023) pagi.

Seluruh pembangunan baru itu, kata Bambang, tidak hanya untuk memindahkan pemerintahan, tetapi juga untuk memeratakan perekonomian Indonesia.

Mengutip data Badan Pusat Statistik 2022, ia menyebut, struktur ekonomi Indonesia secara spasial masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Produk domestik regional bruto (PDRB) Pulau Jawa pada 2022 sebesar 56,48 persen dan Sumatera 22,04 persen. Pulau-pulau lain jauh di bawah itu, tidak sampai 10 persen. Untuk itu, pusat ekonomi baru perlu dibangun guna memeratakan PDRB pulau-pulau lain, termasuk melalui pembangunan IKN.

”Salah satu policy (kebijakan) pada 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045 adalah mempunyai satu pusat ekonomi baru yang bisa memeratakan pembangunan Indonesia,” kata Bambang dalam Seminar Nasional Asosiasi Perencanaan Indonesia (ASPI) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (15/9/2023).

Baca juga : Cegah Tumpang Tindih, Kewenangan Khusus Otorita IKN Diperkuat

KOMPAS/SUCIPTO

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono berbicara dalam seminar bertajuk ”Menuju IKN yang Cerdas dan Berkelanjutan” di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (15/9/2023).

Seiring dengan itu, konsep pembangunan di IKN diharapkan bisa menjadi contoh dalam pembangunan kota-kota lain di Indonesia. Sebab, IKN akan menerapkan semua konsep kota yang ideal. Mulai dari 65 persen wilayahnya sebagai area hijau hingga pembangunan yang ramah lingkungan dan penerapan teknologi tinggi (high tech).

Ide menjadikan IKN sebagai model pembangunan kota di Indonesia harus dielaborasi dengan hati-hati dan kritis.

Dalam forum yang sama, pembina ASPI, Bakti Setiawan, mengatakan, konsep besar IKN sudah pas untuk mewujudkan sebuah kota yang ideal. Kendati demikian, menurut dia, pemerintah juga harus memastikan keberlanjutan transformasi di ratusan kota lain di Indonesia.

Kota-kota di Indonesia amat beragam dan berbeda dengan IKN. Setiap kota punya sejarah panjang dan tantangan masing-masing yang tentu saja berbeda-beda. Untuk itu, kemungkinan penerapan konsep IKN ke kota lain di Indonesia perlu terus dicari.

”Ide menjadikan IKN sebagai model pembangunan kota di Indonesia harus dielaborasi dengan hati-hati dan kritis,” kata Bakti Setiawan.

Ia menambahkan, dalam perencanaan pembangunan IKN, penting juga mempertimbangkan mitigasi berbagai dampak pembangunan. Hal ini bisa mengurangi dampak buruk pembangunan sebuah kota sekaligus mengantisipasi jika prediksi tak sesuai dengan kenyataan.

Baca juga : Pemerintah Memulai Studi untuk Wujudkan IKN sebagai Kota Spons

KOMPAS/SUCIPTO

Lokasi pembangunan istana negara berlatar bendera Merah Putih beberapa saat seusai Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Ke-78 di area Sumbu Kebangsaan, Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (17/8/2023) siang.

Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Eko Budi Kurniawan mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 2025-2045. Di dalamnya akan terdapat kawasan strategis nasional, termasuk IKN di Kalimantan.

Saat ini, RTRWN sedang direvisi dengan penyesuaian-penyesuaian kawasan strategis nasional. Di dalamnya akan juga dianalisis keterkaitan suatu wilayah dengan wilayah lain.

Eko mencontohkan, IKN kelak tidak hanya terkait dengan Kaltim, tetapi juga wilayah lain yang bisa menyokongnya. Pasokan pangan untuk IKN, misalnya, bisa didapat dari mana saja. Potensi-potensi itu dilihat untuk mendukung pertumbuhan IKN sekaligus kota dan wilayah di sekitarnya.

”Dari sisi tata ruang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN. RTRWN 2025-2045 targetnya akhir tahun depan,” kata Eko.

Kota lain

Pemerintah mengusung visi ”Kota Dunia untuk Semua” dalam pemindahan ibu kota ke Kaltim. Melalui visi itu, pemerintah berharap IKN kelak menjadi penggerak ekonomi dan kota berkelanjutan.

Elisa Sutanudjaja dari Rujak Center for Urban Studies, sebuah lembaga kajian perkotaan, pernah menyampaikan pandangan kritis atas visi itu. Ia melihat upaya pemerintah untuk mewujudkannya adalah dengan mendatangkan investasi dunia. Konsepnya, ada pengembalian tinggi (high return) sebagai cara pengembalian modal yang menyertai investasi.

Menyitir pakar sosiologi dan studi global Michael Goldman, menurut Elisa, ini merupakan urbanisme spekulatif. Perilaku pemerintah yang spekulatif, seperti janji dan klaim bombastis, diutarakan untuk mencapai kota kelas dunia dengan strategi investasi. Di situ diharapkan sebuah kota baru akan tumbuh dengan investasi dan mendatangkan orang ke sana.

Akan tetapi, Elisa mengajukan sebuah pertanyaan, ”Kalau, misalnya, ingin menghasilkan pertumbuhan baru atau urbanisasi baru di tempat lain secara berkualitas, apa benar perlu pemindahan ibu kota?” (Kompas.id, 19/2/2022).

Indonesia punya 95 kota lainnya. Namun, ia menilai pemerintah belum membantu kota-kota itu menghasilkan urbanisasi berkualitas. Untuk itu, perlu dilihat juga lebih detail apa yang salah dengan strategi urbanisasi selama ini di Indonesia.