Tak Perlu ke Balai Desa jika Sudah ke Lumbung Digital

Name: Tak Perlu ke Balai Desa jika Sudah ke Lumbung Digital
Uploaded: 2023-08-27T00:06:47Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Digitalisasi pelayanan publik di desa di Kalimantan Selatan membuat urusan di desa lebih modern, juga lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien. Warga pun tidak perlu lagi ke balai desa jika sudah ke Lumbung Digital.

Digitalisasi pelayanan publik di desa di Kalimantan Selatan membuat urusan di desa lebih modern, juga lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien. Warga pun tidak perlu lagi ke balai desa jika sudah ke Lumbung Digital.

Oleh

JUMARTO YULIANUS

· 6 menit baca

Sejumlah desa di Kalimantan Selatan berinovasi dalam urusan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan mengadopsi sistem Lumbung Digital. Digitalisasi tersebut membuat pelayanan di balai desa menjadi lebih modern, juga lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien. Warga pun tidak perlu lagi berurusan ke balai desa jika sudah ke Lumbung Digital.

Seorang perangkat desa menyodorkan buku tamu berukuran kecil dan tipis kepada warga yang datang ke Balai Desa Pandak Daun di Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Selasa (22/8/2023). Begitu buku tamu digital itu dibuka, terdapat tulisan selamat datang dan gambar kode batang (barcode).

”Langsung saja scan barcode (pindai kode batang) pakai smartphone (ponsel pintar) untuk mengisi buku tamu. Pambakal (kepala desa) kami akan langsung tahu siapa saja yang datang ke balai desa meskipun beliau sedang ada urusan di luar,” kata Sekretaris Desa Pandak Daun Muhammad Marzuki.

Setiap orang yang memindai kode batang langsung masuk ke beranda situs web Lumbung Digital, sistem database atau pangkalan data Desa Pandak Daun. Di situ terdapat beberapa menu, seperti buku tamu, struktur organisasi perangkat desa, pendataan warga, pelayanan administrasi kependudukan, dan pelayanan surat-menyurat.

”Sistem Lumbung Digital ini adalah inovasi pelayanan di desa kami, semacam pelayanan terpadu satu pintu. Sistemnya sudah online (daring), jadi warga bisa mengaksesnya lewat smartphone kapan saja dan di mana saja,” katanya.

Menurut Marzuki, warga Pandak Daun kini tidak lagi harus datang ke balai desa pada hari kerja dan jam kerja untuk urusan berbagai surat keterangan atau surat pengantar dari desa. Warga cukup memindai kode batang dan mengisi formulir secara daring. Stiker kode batang Lumbung Digital dapat dengan mudah dijumpai warga karena sudah ditempel di warung, bengkel, dan rumah-rumah.

Begitu formulir selesai diisi dan dikirim, link atau tautannya akan terkirim ke database desa dan langsung diketahui oleh kepala desa dan perangkat desa yang bertugas sebagai operator. Surat yang diperlukan warga bisa langsung dicetak oleh petugas di balai desa pada jam kerja, mulai dari pukul 08.00 sampai 15.00 Wita.

”Jika warga submit (kirim) formulir pada hari dan jam kerja, tidak sampai 10 menit surat dipastikan sudah jadi dan bisa langsung diambil di balai desa. Kami juga melayani kalau ada warga yang minta suratnya dikirim dalam bentuk PDF (Portable Document Format),” ujarnya.

Marzuki menuturkan, sistem Lumbung Digital diterapkan di Pandak Daun pada 2021, yakni saat masih pandemi Covid-19. Sejak pandemi merebak pada 2020, pemerintah desa setempat turut membatasi pelayanan secara langsung atau tatap muka untuk mencegah penyebaran Covid-19. Digitalisasi pelayanan akhirnya diterapkan agar warga tetap mendapat pelayanan yang optimal.

”Digitalisasi pelayanan di desa kami mendapat sambutan positif dari warga. Banyak yang terbantu dan dimudahkan. Maka, digitalisasi pelayanan ini tetap dipertahankan sampai sekarang,” katanya.

Tertib administrasi

Dengan mengadopsi sistem Lumbung Digital, lanjut Marzuki, administrasi pemerintahan desa juga menjadi lebih tertib dan rapi. Surat yang dikeluarkan setiap bulan ada di database dan terekap baik sehingga memudahkan pengadministrasian. Data warga juga dapat diperbarui setiap saat. Bahkan, tingkat kehadiran perangkat desa pun selalu terpantau karena sudah memakai presensi digital.

”Tidak hanya masyarakat, pemerintah desa juga sangat terbantu dan dimudahkan dengan penggunaan sistem Lumbung Digital. Karena itu, kalau jaringan internet sudah masuk ke desa, pemerintah desa harus siap memanfaatkan teknologi digital seperti ini,” katanya.

Sekretaris Desa Karang Intan Muhammad Ilmiyadi mengatakan, sistem Lumbung Digital juga sudah diterapkan di Karang Intan sejak 2021. Karang Intan dan Pandak Daun termasuk desa pertama di Kecamatan Karang Intan yang memakai sistem Lumbung Digital dalam urusan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Sejak memanfaatkan teknologi digital tersebut, Karang Intan selama dua tahun berturut-turut mendapat penghargaan dalam lomba desa dan administrasi tata pemerintahan desa tingkat kecamatan. ”Desa kami mendapat juara tiga pada 2022, lalu naik menjadi juara dua pada 2023,” katanya.

Jika warga submit formulir pada hari dan jam kerja, tidak sampai 10 menit surat dipastikan sudah jadi dan bisa langsung diambil di balai desa.

Menurut Ilmiyadi, keberhasilan desanya memanfaatkan teknologi digital menjadi perhatian desa-desa lain, bahkan desa di luar Kecamatan Karang Intan. Beberapa desa sudah datang ke Karang Intan untuk melakukan studi tiru penerapan sistem Lumbung Digital. ”Kami selalu terbuka kalau ada yang mau belajar, karena ini semua demi pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat,” ujarnya.

Gazali Rahman (33), warga Desa Karang Intan, menuturkan, digitalisasi pelayanan di Karang Intan sangat mempermudah warga dalam berurusan. ”Kalau mau bikin surat keterangan atau pengantar dari desa, kami tidak perlu lagi datang ke balai desa. Suratnya bisa diambil di balai desa pada hari dan jam kerja ataupun dikirim lewat Whatsapp,” katanya.

Rusman Effendi (46), warga Desa Lihung, Karang Intan, selaku pencetus sistem Lumbung Digital mengatakan, sistem tersebut diciptakannya saat pandemi Covid-19 pada 2020. Sistem Lumbung Digital mulai diterapkan di beberapa desa di Karang Intan pada 2021, lalu penerapannya menyebar ke desa lain di luar kecamatan, luar Kabupaten Banjar, hingga luar Provinsi Kalsel.

”Sistem Lumbung Digital diciptakan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Sistemnya dibuat sesuai permintaan dan kebutuhan desa sehingga ini bisa menjadi inovasi desa dalam pelayanan publik,” katanya.

Percepatan transformasi

Menurut Rusman, sudah saatnya pemerintah desa juga memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan publik karena jaringan internet kini sudah merambah ke desa-desa. Sistem Lumbung Digital layak dicoba karena sudah terbukti membantu dan juga mudah digunakan. ”Di zaman sekarang ini, kita tidak perlu canggung menggunakan teknologi digital,” ujarnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel Muhamad Muslim mengatakan, pemerintah provinsi bertekad mewujudkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas dan menyeluruh di wilayah Kalsel. Tersedianya infrastruktur itu akan mendorong percepatan transformasi digital pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien.

Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel (2022), masih ada 9 persen wilayah blank spot atau tanpa sinyal di Kalsel. Daerah itu mencakup 316 desa yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Untuk mengatasi kondisi itu, pemerintah provinsi berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta berkolaborasi dengan beberapa perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi.

”Kami menargetkan pada 2026 mendatang, seluruh wilayah Kalsel akan merdeka sinyal. Kami berharap ini bisa dicapai karena sudah 91 persen wilayah Kalsel memiliki jaringan telekomunikasi atau merdeka sinyal,” kata Muslim.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam kegiatan literasi digital di Banjarmasin mengatakan, literasi digital adalah kemampuan dasar yang wajib dimiliki setiap orang seiring perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

Kemampuan literasi digital perlu terus ditingkatkan dengan berfokus pada empat pilar, yaitu kecakapan digital (digital skills), etika digital (digital ethics), keamanan digital (digital safety), dan budaya digital (digital culture). ”Dalam prinsip transformasi digital tidak boleh ada yang ditinggalkan,” katanya.

Memang sudah saatnya pelayanan publik berbasis teknologi digital diterapkan karena warga butuh pelayanan prima, cepat, transparan, dan nyata.

Editor:

SIWI YUNITA CAHYANINGRUM

kalimantan selatan teknologi digital inovasi pelayanan publik aktual regional digitalisasi pelayanan desa karang intan sistem lumbung digital desa pandak daun transformasi digital di desa