Pemprov Papua Tengah Siapkan Strategi Antisipasi Dampak Bencana Alam

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi dampak bencana alam. Salah satu yang dilakukan adalah menyiapkan tempat penyimpanan bantuan di delapan kabupaten.

HUMAS KEMENTERIAN SOSIAL

Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial Adrianus Alla bersama timnya memberikan bantuan makanan bagi masyarakat yang terdampak bencana kekeringan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Rabu (27/7/2023).

JAYAPURA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi dampak bencana alam. Salah satu bencana yang diantisipasi adalah bencana kekeringan seperti yang terjadi Kabupaten Puncak dan berdampak pada ribuan warga.

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Papua Tengah Eddy Way saat dihubungi dari Jayapura, Papua, Kamis (10/8/2023), mengatakan, terdapat tiga strategi dalam upaya mitigasi sebelum terjadi bencana dan penanganan dampak bencana.

Strategi pertama adalah menyiapkan ruang pelayanan publik di setiap kabupaten. Di Papua Tengah, terdapat delapan kabupaten, yakni Mimika, Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya.

Eddy memaparkan, ruang pelayanan publik ini merupakan representasi dari Pemprov Papua Tengah. Fasilitas ini tidak hanya menjadi tempat pertukaran informasi dari masyarakat dan pemerintah kabupaten, tetapi juga lokasi penyimpanan bantuan bagi korban bencana alam.

”Melalui fasilitas ini, kami bisa mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat secara faktual dan mendampingi pemda setempat dalam upaya menghadirkan pelayanan publik secara optimal. Tempat ini juga menjadi penyimpanan bantuan makanan dan barang kebutuhan pokok sehingga bisa didistribusikan lebih cepat,” kata Eddy.

HUMAS KEMENTERIAN SOSIAL

Warga di dua distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang terdampak bencana kekeringan menerima bantuan dari Kementerian Sosial. Bencana kekeringan sudah berlangsung sejak awal Juni 2023.

Eddy menuturkan, strategi kedua adalah bersinergi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait penyediaan data kondisi cuaca. Hal itu untuk mendeteksi potensi bencana di wilayah Papua Tengah secara lebih dini, misalnya bencana kekeringan serta bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor.

Strategi terakhir, lanjutnya, adalah menyiapkan berbagai program mitigasi penanganan bencana dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Penyusunan RPD menjadi fondasi pembangunan Papua Tengah sebagai daerah otonom baru yang dimekarkan dari Papua pada tahun lalu.

Baca juga : Kekeringan dan Kelaparan di Papua Tengah, Enam Meninggal

”Penyusunan program penanganan masalah darurat seperti bencana dalam RPD akan diimplementasikan oleh pemda di delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah. RPD akan memuat sejumlah program, antara lain mitigasi bencana, penanganan dampak bencana, dan pelatihan masyarakat terkait ketahanan pangan,” ujar Eddy.

Sebelumnya, terjadi bencana kekeringan yang melanda tiga distrik atau kecamatan di Kabupaten Puncak pada awal Juli lalu. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Puncak, akibat bencana itu, sekitar 10.000 warga mengalami kelaparan karena tanaman umbi-umbian mereka membusuk.

KOMPAS/DANU KUSWORO

Kehidupan sehari-hari penduduk di Kampung Modio, Distrik Mapiha Tengah, Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah. Selain berladang, mereka juga berkebun dengan tanaman utama kopi.

Selain itu, enam warga dilaporkan meninggal karena sakit akibat bencana kekeringan di Kabupaten Puncak. Warga juga harus berjalan kaki selama dua hari untuk mendapatkan bantuan makanan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Darwin Tobing mengatakan, 58,27 ton bantuan telah disalurkan bagi warga yang terdampak bencana kekeringan di tiga distrik. Sebanyak 50,90 ton bantuan disalurkan ke Distrik Sinak dan 7,18 ton ke Distrik Agandugume.

Baca juga : Kasus Kelaparan di Papua Berulang, Penanganan Dinilai Belum Sentuh Akar Masalah

Tempat ini juga menjadi penyimpanan bantuan makanan dan barang kebutuhan pokok sehingga bisa didistribusikan lebih cepat.

Darwin menambahkan, masih ada 112 ton bantuan yang tersedia dan kini berada di Timika. Bantuan itu berasal dari sejumlah lembaga pemerintah pusat, TNI-Polri, PT Freeport Indonesia, Pemkab Mimika, dan Kepolisian Daerah Papua.

”Rencananya kami akan mendistribusikan bantuan dengan menggunakan pesawat dari Timika ke Agandugume secara bertahap. Kemudian bantuan akan dibagikan bagi masyarakat yang terdampak di tiga lokasi tersebut,” ucapnya.

BALAI BESAR METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA WILAYAH V JAYAPURA.

Subkoordinator Bidang Pelayanan Jasa Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V Jayapura Ezri Ronsumbre menunjukkan titik panas di Papua dan Papua Barat pada Selasa (10/9/2019).

Jadi peringatan

Kepala Stasiun Klimatologi Jayapura Sulaiman memaparkan, di daerah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Puncak, terjadi kondisi cuaca kemarau dan penurunan suhu udara pada malam hari hingga di bawah 10 derajat celsius. Diperkirakan fenomena alam itu akan terjadi hingga akhir September.

Menurut Sulaiman, fenomena cuaca ekstrem yang memicu bencana kekeringan di Papua telah terjadi beberapa kali. Hal ini menjadi peringatan bagi pemda dan masyarakat untuk menyiapkan upaya mitigasi. Salah satu yang bisa dilakukan adalah menyiapkan cadangan makanan sejak dini.

Beberapa bulan lalu, BMKG juga telah mengirimkan surat pemberitahuan tentang musim kemarau yang disertai fenomena El Nino kepada semua pemda di wilayah Papua. Surat itu juga memuat informasi potensi kekeringan akibat kemarau.