Perjuangan Ribuan Guru Honorer NTT Lulus P1 2021 Mencapai Titik Terang
Perjuangan guru honorer NTT lulus ”passing grade” satu tahun 2021 akhirnya mendapatkan pengakuan pemerintah. Mereka bakal diangkat jadi guru PPPK, yang akan diumumkan pada 3 Agustus 2023.
Oleh
KORNELIS KEWA AMA
·4 menit baca
KUPANG, KOMPAS — Perjuangan 1.307 guru honorer sekolah menengah atas atau sederajat di Nusa Tenggara Timur lulus passing grade satu tahun anggaran 2021 akhirnya mencapai titik terang. Sesuai rencana, awal Agustus 2023, diumumkan pengangkatan dan penempatan para guru itu ke sejumlah sekolah negeri.
Koordinator Forum Guru Honor Nusa Tenggara Timur Lulus Passing Grade Satu (P1) tahun anggaran 2021, Dina Nomleni, di Kupang, Senin (31/7/2023), mengatakan, perjuangan 1.307 guru honor sejak 2022 itu semakin jelas. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) dan Pemerintah Provinsi NTT telah menandatangani surat pengangkatan dan penempatan 1.307 guru honorer lulus P1 2021 itu.
”Sesuai rencana, 3 Agustus 2023 akan diumumkan. Mewakili teman-teman guru honorer P1 2021, saya ucapkan terima kasih tulus kepada Ibu Anita Yacoba Ga, anggota DPR Fraksi Demokrat, yang telah dengan semangat pantang menyerah memperjuangkan nasib kami. Juga terima kasih ke Pemprov NTT,” katanya.
Berita acara penetapan itu ditandatangani Kemenpan dan RB, Gubernur NTT, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT dengan disaksikan koordinator guru honorer NTT lulus P1 tahun 2021 di Jakarta. ”Mereka sudah tanda tangani semua. Tinggal diumumkan yang sesuai rencana, Kamis, 3 Agustus 2023. Saya pastikan, semua sudah beres,” kata Nomleni.
Selain itu, 219 guru honorer SMA/SMK yang dinyatakan lulus P1 tahun 2022 khusus guru SLB dan guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pun masuk dalam kelulusan 2023 itu. Total guru honorer NTT yang akan diakomodasi menjadi guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di NTT tahun anggaran 2023 sebanyak 1.526 orang.
Ribuan guru honorer ini berjuang dengan berbagai cara untuk mendapatkan hak mereka sebagai guru pemerintah sejak 2022 sampai hari ini. Melakukan rapat bersama dengan anggota DPR, melakukan pertemuan dengan Gubernur NTT dan jajarannya, mengumpulkan berkas-berkas kelulusan P1 dan data lain, dan menemui anggota DPRD NTT.
Mengabdi
Mereka adalah guru honorer yang selama ini mengabdi di SMA/SMK atau sekolah sederajat swasta dan negeri. Namun, setelah diangkat menjadi guru PPPK, mereka tidak lagi ditempatkan di sekolah swasta. Semua dialihkan ke sekolah negeri, yang dinilai masih kekurangan guru.
Ia mengatakan, sekolah swasta semakin kesulitan mendapatkan guru, setelah ribuan guru honorer diangkat menjadi guru PPPK dan ditempatkan di sekolah negeri. Tidak berarti sekolah negeri kelimpahan guru PNS atau PPPK. Mereka juga masih butuh guru-guru honorer karena keterbatasan jumlah guru.
Meskipun pemerintah telah menghapus tenaga honorer, termasuk guru, tenaga honorer untuk guru masih dibutuhkan. Kehadiran guru honorer masih sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah pedalaman. Sebagian besar guru negeri memilih mengabdi di kota, kabupaten, dan kecamatan.
”Guru negeri atau PNS di pedalaman itu hanya kepala sekolah. Yang lain guru honorer. Kalau sekolah negeri saja seperti itu, apalagi sekolah swasta. Kondisinya lebih memprihatinkan lagi,” katanya sembari menambahkan, persoalan guru di provinsi ini sangat rumit. Alasannya tidak sekadar menyangkut tenaga pendidik dan kependidikan, tetapi juga sarana, prasarana, dan kondisi siswa.
Sebagian besar guru yang bakal ditetapkan dan diangkat menjadi guru PPPK itu berusia 35-54 tahun. Ada pula yang sudah 20 tahun mengabdi sebagai guru di pedalaman. Jika sudah berusia 54 tahun saat diangkat menjadi PPPK, mereka hanya bakal mengabdi 3-9 tahun lagi.
Guru negeri atau PNS di pedalaman itu hanya kepala sekolah. Yang lain guru honorer.
Guru PPPK hanya mendapatkan pesangon saat mengakhiri masa tugas. Pemerintah tengah memperjuangkan agar ke depan guru PPPK bisa mendapatkan hak pensiun seperti PNS. Sebab, bagi guru honorer yang diangkat pada usia 54 tahun, pesangon yang didapatkan pun sangat kecil.
Thomas Boli Arakian (39), guru SMAN Adonara Tengah, Flores Timur, mengatakan, sangat bersyukur jika rencana pemerintah itu betul-betul terealisasi pada Kamis (3/8/2023). Informasi seperti itu sudah sering didapatkan melalui grup WA forum guru honorer lulus P1 2021.
Jika informasi itu benar, sebagai pribadi dirinya sangat berterima kasih kepada banyak pihak yang telah berjuang bersama selama hampir dua tahun terakhir,
Ayah tiga anak ini mengatakan, selama ini guru-guru honorer diberi upah Rp 200.000-Rp 700.000 per bulan. Itu pun diberikan setiap tiga bulan sekali. Sumber uang dari dana bantuan operasional sekolah dan komite sekolah.
Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, para guru honorer ini bekerja sampingan sebagai tukang ojek, kerja di kebun sekadar menanam singkong dan ubi jalar, menjadi buruh bangunan, dan pekerjaan lain. Semua dikerjakan sore hari saat tidak ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
Pemerintah tidak boleh membedakan sekolah swasta dan sekolah negeri. Guru honorer yang selama ini mengabdi di sekolah swasta, kemudian diangkat menjadi guru PPPK atau PNS, sebaiknya tetap mengabdi di sekolah itu.
”Mereka itu dibina, digembleng, dan dididik dengan disiplin tinggi di sekolah swasta. Jasa sekolah swasta itu pun perlu dihargai. Biarkan mereka tetap mengabdi di sana, sekaligus membantu meringankan beban keuangan sekolah swasta. Sama-sama mengabdi bagi generasi masa depan bangsa,”kata Thomas.