Dalam Enam Bulan, 17 Korban Jiwa akibat Serangan KKB di Papua

Korban jiwa akibat kekerasan sipil bersenjata hingga 17 orang itu merupakan jumlah yang tidak sedikit. Hal ini menunjukkan kekerasan di Papua sangat tinggi.

DOKUMENTASI HUMAS PEMDA PUNCAK

Jenazah pengojek sepeda motor bernama Damri, yang tewas dalam serangan kelompok kriminal bersenjata, dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan, Senin (23/1/2023).

JAYAPURA, KOMPAS — Serangan kelompok kriminal bersenjata di sejumlah kabupaten wilayah Papua menewaskan 17 jiwa selama enam bulan terakhir. Selain warga sipil, para korban juga aparat TNI dan Polri.

Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri, yang ditemui seusai peringatan ke-77 Hari Bhayangkara di Jayapura, Sabtu (1/7/2023), mengatakan, gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) menjadi salah satu tantangan yang masih dihadapi Polda Papua. Mayoritas kelompok ini melakukan aksi di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan.

Mathius memaparkan, 17 korban jiwa yang tewas enam bulan terakhir terdiri dari 10 warga sipil, 6 personel TNI, dan 1 personel Polri. Adapun korban luka sejumlah 26 warga yang terdiri dari 19 warga sipil, 5 personel TNI, dan 2 personel Polri.

Adapun aksi KKB pada semester I-2023 sebanyak 75 kasus. Jumlah ini meningkat 24 kasus apabila dibandingkan dengan aksi KKB pada semester I tahun 2022, yakni 51 kasus.

HUMAS POLRES PEGUNUNGAN BINTANG

Kelompok kriminal bersenjata membakar dua ruangan SMK Negeri 1 Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Senin (9/1/2023).

Semester ini, KKB tercatat beraksi di 10 kabupaten yang meliputi Kabupaten Intan Jaya, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Yahukimo, Boven Digoel, dan Kepulauan Yapen.

”Kami akan melakukan pendekatan yang maksimal dalam upaya penegakan hukum dan persuasif untuk mengatasi gangguan keamanan di wilayah hukum Polda Papua. Upaya ini bersinergi dengan Kodam Cenderawasih dan pemerintah daerah setempat,” kata Mathius.

Baca juga : Presiden: Medan di Papua Sulit, KKB Menguasai Kondisi Lapangan

Pihaknya juga akan memperkuat pengamanan di Papua dalam enam bulan terakhir menjelang pemilihan umum pada awal tahun 2024. Salah satunya dengan mengajukan penambahan bantuan personel bagi Polda Papua yang wilayah tugasnya mencapai empat provinsi.

Ia pun menegaskan, pengamanan bandar udara di sejumlah kabupaten akan ditingkatkan seperti Puncak, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Intan Jaya. Diketahui KKB sempat melepaskan beberapa kali tembakan di ujung landas pacu Bandara Kenyam, Nduga, Senin (26/6/2023).

HUMAS POLDA PAPUA

Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri.

”Aksi kelompok ini yang sering kali menyerang pesawat dan aparat keamanan di bandara telah merugikan masyarakat setempat. Sebab, pesawat merupakan fasilitas transportasi yang sangat vital untuk membawa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat,” tutur Mathius.

Terkait penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, Mathius menambahkan, pihaknya meyakini kelompok Egianus Kogoya tidak akan menyakiti pilot tersebut. Mathius menilai Egianus sebagai orang asli Papua yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan masih membuka ruang negosiasi untuk pembebasan Philip.

Diketahui Egianus Kogoya dan anggotanya membakar pesawat Susi Air PK-BVY yang dipiloti Philip setelah mendarat di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, tanggal 7 Februari 2023. KKB langsung menawan Philip setelah membakar pesawat tersebut di Lapangan Terbang Paro.

”Philip masih dalam kondisi sehat hingga kini. Kami terus bersinergi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan keluarga besar Egianus agar Philip dapat dilepaskan dalam kondisi selamat,” ucap Mathius.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Kepala Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua, Frits Ramandey menyampaikan hasil investigasi pembunuhan empat warga asal Kabupaten Nduga di Jayapura, Papua, Senin (5/9/2022).

Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Wilayah Papua Frits Ramandey berpendapat, korban jiwa akibat kekerasan sipil bersenjata sebanyak 17 orang itu merupakan jumlah yang tidak sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan di Papua sangat tinggi.

”Bagi Komnas HAM, belasan korban jiwa akibat aksi KKB merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Penanganan situasi ini bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, melainkan juga pemda setempat. Pemda sebagai otoritas sipil juga harus berperan,” papar Frits.

Baca juga : KKB dan Pembangunanisme Papua