Batas Waktu Negosiasi Segera Berakhir, Nyawa Pilot Susi Air Terancam
Waktu negosiasi yang diberikan kelompok Egianus Kogoya terkait penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, hanya tersisa sehari. Kelompok Egianus mengancam akan mengeksekusi Philip jika negosiasi buntu.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·3 menit baca
DOKUMENTASI TPN-OPM
Lebih dari empat bulan upaya pembebasan sandera pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, belum membuahkan hasil. Kelompok Egianus menyandera Philip di wilayah Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, sejak 7 Februari 2023.
JAYAPURA, KOMPAS — Batas waktu negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang ditetapkan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin Egianus Kogoya, segera berakhir. Kelompok Egianus Kogoya mengancam akan mengeksekusi pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu jika upaya negosiasi dengan Pemerintah Indonesia menemui jalan buntu.
Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri saat ditemui seusai shalat Idul Adha, di Jayapura, Kamis (29/6/2023), mengatakan, beberapa hari terakhir ini memang menjadi momen krusial untuk upaya negosiasi pembebasan Philip.
Mathius juga mengaku telah mengetahui video berisi pernyataan Egianus Kogoya selaku pemimpin kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera Philip di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, selama empat bulan terakhir. Dalam video itu, Egianus menyatakan, batas waktu negosiasi pembebasan Philip adalah Jumat (30/6/2022).
”Dalam video itu, Egianus mengancam akan menghilangkan nyawa Philip pada tanggal 1 Juli. Sebagai umat yang beriman, kami meminta Egianus untuk mengedepankan nilai kemanusiaan dan tidak menghilangkan nyawa seseorang karena tindakan tersebut dilarang agama,” kata Mathius.
SATGAS DAMAI CARTENZ
Tim gabungan TNI Polri di lokasi pembakaran pesawat Susi Air oleh kelompok kriminal bersenjata Egianus Kogoya di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Rabu (15/2/2023).
Pada 7 Februari 2023, KKB yang dipimpin Egianus Kogoya membakar pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PK-BVY yang mendarat di Lapangan Terbang Distrik Paro, Nduga.
Pesawat tersebut dipiloti Philip dan membawa lima penumpang. Setelah membakar pesawat, KKB kemudian menawan Philip. Sementara itu, lima penumpang pesawat tersebut dilepaskan karena merupakan warga setempat.
Mathius menyatakan, Pemerintah Indonesia menolak tuntutan Egianus yang meminta pelaksanaan referendum di Papua sebagai syarat pembebasan Philip. Pemerintah pun menawarkan hal lain kepada Egianus, seperti pemberian uang tebusan, untuk membebaskan Philip.
Matius menambahkan, kelompok Egianus juga meminta adanya pihak ketiga dalam upaya negosiasi pembebasan Philip. Pihak ketiga yang diminta terlibat dalam negosiasi itu adalah Pemerintah Selandia Baru.
FABIO MARIA LOPES COSTA
Kapolda Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri.
”Kami masih berupaya bernegosiasi dengan Egianus hingga kini. Kami juga melibatkan pihak tokoh gereja, pemerintah daerah setempat, hingga keluarga untuk membujuk Egianus tidak melakukan aksi yang menghilangkan nyawa Philip,” tutur Mathius.
Dalam video yang dipublikasikan melalui media sosial, Egianus Kogoya menyatakan, kelompoknya memberikan waktu dua bulan bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi terkait pembebasan Philip. Waktu yang diberikan Egianus itu adalah dari awal Mei hingga akhir Juni.
Egianus juga menuntut Pemerintah Indonesia memberikan referendum bagi Papua sebagai syarat pembebasan Philip. ”Apabila permintaan kami tidak direalisasikan, Philip akan ditembak mati,” katanya.
Memicu konflik
Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Wilayah Papua Frits Ramandey mengatakan, pihaknya turut terlibat dalam upaya negosiasi antara pemerintah dan kelompok Egianus. Melalui negosiasi itu, diharapkan Philip dapat dibebaskan dalam kondisi selamat.
”Penyelamatan Philip sangat penting untuk keselamatan warga di daerah Nduga. Apabila upaya tersebut gagal, akan memicu konflik antara kelompok tersebut dan aparat keamanan,” ujar Frits.
Para pengungsi asal Kabupaten Nduga yang berada di hutan akibat gangguan keamanan pada 2020.
Juru Bicara Jaringan Damai Papua Yan Christian Warinussy berharap Tentara Pembebasan Nasional–Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) atau yang diklaim pemerintah sebagai KKB tidak menggunakan kekerasan terhadap warga sipil demi mewujudkan tujuan politiknya. Sebab, hal ini bertentangan dengan hukum internasional dan hak asasi manusia.
Yan berpendapat, sebaiknya TPN-OPM membuka jalur negosiasi dengan pihak yang independen, seperti Dewan Gereja-gereja Papua, untuk menegosiasikan pembebasan pilot. Dia juga menyebut, penyanderaan warga akan memprovokasi aparat keamanan untuk mengambil langkah hukum sehingga berdampak konflik di tengah masyarakat.
”Apabila mereka membunuh Philip, akan berdampak hubungan Indonesia dengan Selandia Baru. Selain itu, perjuangan TPN-OPM akan tercoreng di mata publik internasional,” tutur Yan.
Sebagai umat yang beriman, kami meminta Egianus mengedepankan nilai kemanusiaan dan tidak menghilangkan nyawa seseorang karena tindakan tersebut dilarang agama.
