MUI Minta Klarifikasi Panji Gumilang Terkait Ajaran di Al-Zaytun Indramayu

Tim investigasi Ma’had Al-Zaytun dari Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memanggil Panji Gumilang untuk hadir ke Gedung Sate, Jabar, Jumat (23/6/2023). Tim akan mengklarifikasi pernyataan Panji.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Pagar kawat berduri terpasang di depan pintu masuk Mahad Al-Zaytun di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (22/6/2023). Polisi memasang kawat itu untuk mengantisipasi massa Forum Solidaritas Dharma Ayu (FSDA) bertemu dengan massa di dalam Pesantren Al-Zaytun. Sebanyak 1,200 anggota kepolisian diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa tersebut.

INDRAMAYU, KOMPAS — Tim investigasi Ma’had Al-Zaytun dari Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memanggil Panji Gumilang untuk hadir ke Gedung Sate, Jabar, Jumat (23/6/2023). Tim akan mengklarifikasi sejumlah pernyataan pimpinan Al-Zaytun itu yang memicu polemik terkait pemahaman keagamaan.

Firdaus Syam, Ketua Tim Peneliti Ma’had Al-Zaytun, mengatakan, MUI pusat bersama tim dari Pemprov Jabar telah mengirimkan surat agar Panji Gumilang hadir di Gedung Sate, Bandung, Jumat siang ini. ”Surat ini dalam rangka kami melakukan tabayun, meminta klarifikasi menyangkut statement beliau yang kontroversial di media,” ungkapnya.

Beberapa pernyataan itu, seperti perempuan bisa satu saf dengan pria saat shalat Idul Fitri, nyanyian salam yang diduga identik dengan Israel, hingga dugaan meragukan Al Quran bukan kalam Allah SWT. Ungkapan yang tersebar di media sosial itu, lanjutnya, telah memicu polemik di masyarakat. Bahkan, ada organisasi yang mendemo Panji Gumilang.

Baca juga: Demo di Al-Zaytun, Polisi Terjunkan 1.200 Personel untuk Pengamanan

Pada Kamis (22/6/2023), misalnya, Forum Solidaritas Dharma Ayu berunjuk rasa di sekitar gerbang Ma’had Al-Zaytun. Selain meminta penjelasan Panji Gumilang terkait pernyataan kontroversialnya, massa juga menuntut pengungkapan aliran dana dan penguasaan lahan oleh Al-Zaytun hingga dugaan ajaran tak lazim di pesantren dengan ribuan santri itu.

Itu sebabnya, MUI memanggil Panji Gumilang untuk mengklarifikasi pernyataan kontroversialnya. Sebenarnya, pihaknya telah mengirim surat kepada Panji beberapa waktu lalu. Namun, yang bersangkutan menunda pertemuan itu. Setelah tim investigasi Pemprov Jabar mengirim surat, lanjutnya, Panji menyatakan akan memenuhi undangan itu.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Polisi berjaga di depan pintu masuk Mahad Al-Zaytun di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (22/6/2023). Sebanyak 1.200 anggota kepolisian diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa Forum Solidaritas Dharma Ayu (FSDA).

”(Pertemuan) Direncanakan setelah (shalat) Jumat. Kami bukan hanya berharap, tetapi ini bagian dari komitmen beliau untuk kooperatif agar persoalan ini segera cepat selesai,” ungkapnya. Firdaus menyatakan, klarifikasi hanya sebatas pemahaman keagamaan. Pihaknya tidak berwenang membahas isu keterkaitan Panji dengan Negara Islam Indonesia (NII).

Pihaknya berharap, klarifikasi dari Panji dapat menuntaskan persoalan itu. Namun, ia belum bisa memastikan, berapa lama waktu investigasi terhadap Ma’had Al-Zaytun. Firdaus pun tidak ingin berandai-andai soal hasil klarifikasi. ”Nanti akan dibahas oleh tim peneliti dan (hasilnya) diserahkan ke komisi yang ada kewenangan, seperti komisi fatwa,” ungkapnya.

Kami bukan hanya berharap, tetapi ini bagian dari komitmen beliau untuk kooperatif agar persoalan ini segera cepat selesai.

Sekretaris Umum MUI Jabar, yang juga sekretaris tim investigasi Ma’had Al-Zaytun, Rafani Akhyar mengatakan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah menugaskan timnya untuk menyelesaikan persoalan ini selama tujuh hari sejak Selasa (20/6/2023). Ia pun mengapresiasi rencana Panji untuk memenuhi panggilan dalam rangka klarifikasi.

Pihaknya pun berharap, pertemuan nantinya bisa membuahkan hasil positif. ”(Pernyataan) Kontroversial (Panji) membuat kegaduhan. Komitmen kami jangan sampai ada kegaduhan terus-menerus. Apalagi, ini sudah masuk tahun politik. Jabar itu harus tetap kondusif. Itu misi utama kami dengan Pak Gubernur dan MUI pusat,” ujarnya.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Pagar kawat berduri terpasang di depan pintu masuk Mahad Al-Zaytun di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (22/6/2023). Polisi memasang kawat itu untuk mengantisipasi massa Forum Solidaritas Dharma Ayu (FSDA) bertemu dengan massa di dalam Pesantren Al-Zaytun. Sebanyak 1,200 anggota kepolisian diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa tersebut.

Kompas telah berupaya meminta klarifikasi terkait polemik itu kepada pihak Ma’had Al-Zaytun. Namun, sejumlah awak media tidak diperbolehkan masuk. Kompas juga telah menghubungi Abdul Halim dari Al-Zaytun via pesan dan telepon. Namun, upaya itu belum direspons.

Kontroversi terkait pesantren seluas 1.200 hektar itu bukan kali ini saja. Awal tahun 2000, MUI juga pernah meneliti Al-Zaytun. Hasilnya, terdapat indikasi hubungan antara NII Komandemen Wilayah IX dan Ma’had Al-Zaytun yang bersifat historis, finansial, dan kepemimpinan. MUI juga menemukan ajaran tak lazim terkait zakat dan kurban.

Namun, dalam wawancara Kompas pada 2011, Panji menampik tudingan Al-Zaytun terkait NII. ”Tidak dulu dan tidak sekarang, NII itu sudah usai. Saya ini pendidik dan ingin mengindonesiakan anak-anak ini. Tidak ada niatan cuci otak. Kalau ada tuduhan semacam itu, saya pikir itu omong kosong dan berlebihan,” ujarnya saat itu (Kompas, 6/5/2011).

Baca juga: Sejumlah Pihak Diminta Tunggu Investigasi MUI Terkait Al-Zaytun Indramayu