Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berat, Pemprov Aceh Butuh Kolaborasi

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Suasana malam Ramadhan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Rabu (29/3/2023) malam.

BANDA ACEH, KOMPAS — Capaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals Provinsi Aceh belum optimal. Untuk mempercepat capaian SDGs, pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, sektor swasta, dan kelompok masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam konsultasi publik implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Aceh. Kegiatan tersebut digelar oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Flower Aceh, Selasa (23/5/2023).

Baca juga: Pencapaian SDGs Indonesia Tahun 2022 Rendah

Penanggung jawab TPB pada Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Aceh, Hasfiandi, mengatakan, target TPB yang harus dicapai sangat besar sehingga pemerintah perlu sokongan dan kolaborasi dari banyak pihak di luar pemerintah.

”Masih banyak yang belum tercapai, misalnya penurunan kemiskinan masih di bawah target dan angka stunting masih tinggi,” kata Hasfiandi.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Seorang anak menjalani imunisasi di Puskesmas Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, 20 Januari 2023. Rendahnya imunisasi menjadi salah satu penyebab tingginya angka tengkes di Aceh.

TPB merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Melalui TPB, kualitas hidup yang baik dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Pada 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 17 tujuan pembangunan global, di antaranya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat, kesetaraan jender, serta perdamaian dan keadilan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh pada Maret 2022, persentase penduduk miskin di Aceh sebesar 14,64 persen atau 806.000 orang. Namun, pada September 2022, meningkat menjadi 14,75 persen atau 818.000 orang.

Sementara angka tengkes di Aceh berdasarkan survei status gizi Indonesia pada 2021 sebesar 31,2 persen, jauh dari rata-rata nasional 21,6 persen. Adapun target pemerintah pada 2024 tengkes turun menjadi 14 persen.

Baca juga: Kontribusi Swasta Bantu Capai SDGs

Hasfandi mengatakan, TPB perlu dijadikan agenda semua pihak atau menjadi semacam gerakan bersama sehingga setiap kegiatan mengacu dan berkontribusi pada capaian target TPB.

”Kami butuh keterlibatan organisasi masyarakat sipil untuk mempercepat pencapaian TPB,” kata Hasfiandi.

Meski demikian, Hasfiandi mengatakan semua pihak telah berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, tetapi hasilnya belum seluruhnya terkoneksi dengan program pemerintah.

Mungkin dicapai

Ketua Dewan Pengurus INFID Khairani Arifin menuturkan, 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah target ambisius, tetapi jika dilakukan secara bersama dan sungguh-sungguh sangat mungkin untuk dicapai.

”Pemerintah tidak mampu melakukan sendiri, makanya harus kolaborasi agar mudah meski tetap tidak gampang,” kata Khairani.

DOK BPBD ACEH UTARA

Kawasan penduduk di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Rabu (5/10/2022), tergenang banjir. Warga mengalami kerugian besar karena sumber pendapatannya rusak diterjang banjir. Pelayanan publik terganggu dan anak-anak kehilangan ruang bermain.

Menurut Khairani, pemerintah tidak mampu menjangkau semua lini sehingga perlu disokong oleh organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, filantropi, perguruan tinggi, dan komunitas warga.

”Namun harus saling kolaborasi agar tidak ada program yang tumpang tindih,” ujar Khairani.

Pemerintah tidak mampu melakukan sendiri, makanya harus kolaborasi agar mudah meski tetap tidak gampang.

Khairani mengatakan, organisasi masyarakat sipil di Aceh telah banyak melakukan program pemberdayaan, seperti intervensi peningkatan gizi anak, mendorong akses layanan kesehatan, pendampingan politisi perempuan, hingga advokasi pemenuhan hak korban kekerasan.

Menurut Khairani, capaian kinerja organisasi masyarakat sipil perlu dihubungkan dengan indikator capaian yang disusun pemerintah agar menjadi kontribusi nyata untuk pembangunan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Flower Aceh Riswati mengatakan, semua program yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil di Aceh sangat mendukung dan berkontribusi terhadap capaian TPB.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Direktur Eksekutif Flower Aceh Riswati menyampaikan capaian kerja organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu perempuan dan anak dalam diskusi publik implementasi TPB di Aceh. Kegiatan itu digelar oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Flower Aceh, Selasa (23/5/2023).

Dia mencontohkan, Flower sampai saat ini fokus pada pendampingan dan upaya pemenuhan hak asasi perempuan dan korban kekerasan, kampanye dan advokasi untuk intervensi spesifik pemenuhan gizi dan kesehatan perempuan dan anak, memperkuat pembangunan demokrasi dan kepemimpinan perempuan di Aceh, dan lainnya.

”Tantangannya bagaimana kerja masyarakat sipil dihubungkan ke rencana pembangunan pemerintah sebagai upaya percepatan TPB,” ujar Riswati.

Baca juga: Pencapaian Target SDGs di Kawasan Asia Pasifik Melambat