Bupati Terjaring OTT KPK, Wakil Bupati Meranti Kumpulkan Pejabat OPD

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar segera mengumpulkan pejabat OPD untuk membahas jalannya roda pemerintahan seusai Bupati Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan KPK.

KOMPAS/SYAHNAN RANGKUTI

Salah satu sudut kota Selat Panjang, ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

PADANG, KOMPAS — Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar segera mengumpulkan pejabat organisasi pemerintah daerah atau OPD untuk membahas jalannya roda pemerintahan seusai Bupati Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Roda pemerintahan mesti terus berjalan seperti biasa.

Asmar mengatakan, ia akan mengumpulkan semua kepala atau pejabat OPD, Jumat (7/4/2023) siang ini, untuk menjelaskan kepada jajaran bahwa pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Pelayanan prima terhadap masyarakat mesti tetap dilaksanakan.

”Masalah kejadian tadi malam, itu urusan penegak hukum, KPK. Mereka punya SOP (prosedur operasi standar). Jangan sampai menyurutkan semangat, tetap laksanakan tugas seperti hari biasa,” kata Asmar ketika dihubungi dari Padang, Jumat.

Siapa lagi di luar beliau (yang terjaring), saya tidak tahu. Yang saya tahu cuma beliau. Saya juga tidak tahu kasusnya tentang apa.

Menurut Asmar, untuk sementara ia akan menjadi pelaksana harian (plh) bupati. Dengan demikian, roda pemerintahan daerah tetap berjalan seperti biasa. ”Biasanya, di mana pun, kalau nomor satu berangkat atau bagaimana, itu nomor dua yang melaksanakan tugas sebagai plh. Itu secara otomatis,” ujarnya.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri

Terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Muhammad Adil pada Kamis (6/4/2023) malam, Asmar mengaku tidak tahu persis bagaimana kejadiannya. Saat kejadian ia sudah tidur di rumah. Asmar mendapat informasi kejadian tersebut justru dari media.

Terjaring

”Menurut informasi, beliau (bupati) kena (OTT KPK), tadi malam kabarnya. Siapa lagi di luar beliau (yang terjaring), saya tidak tahu. Yang saya tahu cuma beliau. Saya juga tidak tahu kasusnya tentang apa,” ujarnya.

Baca juga : KPK OTT Bupati Meranti Saat Profesionalitas Pimpinan KPK Tengah Disorot Publik

KPK melaporkan, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tertangkap tangan sedang melakukan korupsi di Kabupaten Meranti, Kamis malam.

Adil dibawa dari Meranti menuju Pekanbaru menggunakan speedboat, lalu diterbangkan ke Jakarta pada Jumat pagi untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

”Alhamdulillah, satu kepala daerah, Bupati Meranti, berhasil ditangkap tangan,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan tertulisnya, Jumat pagi.

KPK belum menjelaskan terkait perkara apa Adil ditangkap. ”Saat ini tim masih bekerja. Terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak. Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat,” kata Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK.

MERANTIKAB.GO.ID

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil (kiri) dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar berjabat tangan.

Selain Adil, kata Ali, tim KPK juga menangkap puluhan pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti serta pihak swasta. ”Tim KPK segera membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih pagi ini. Informasi sementara dijadwalkan (berangkat) dari TKP pukul 10.00,” katanya.

Ali melanjutkan, KPK juga menyita barang bukti uang dalam OTT tersebut. ”Jumlahnya masih terus dihitung dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang diamankan (ditangkap),” ujarnya.

Ali menambahkan, besar kecilnya uang bukan hal utama dalam pembuktian unsur korupsi. Sedikit atau banyak sama saja, itu perbuatan korupsi. ”Bahkan, menerima janji pun, bila itu ada transaksi terkait penyalahgunaan jabatan sebagai penyelenggara, sudah masuk kategori tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Tahun lalu, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sempat jadi perhatian publik atas pernyataan kerasnya dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah Se-Indonesia di Pekanbaru, Riau, pada 8 Desember 2022. Ia bahkan mengancam akan angkat senjata apabila daerahnya tidak diperlakukan adil oleh pemerintah pusat (Kompas.id, 12/12/2022).

Dalam pertemuan itu, Adil menilai dana bagi hasil (DBH) yang diberikan Kementerian Keuangan terhadap lifting minyak di daerahnya tidak sesuai. Lifting minyak merupakan minyak hasil produksi yang telah diolah dan siap untuk digunakan atau dijual.

Adil tidak terima lantaran DBH yang diterima Kepulauan Meranti pada 2022 sebesar Rp 115 miliar atau hanya bertambah Rp 700 juta dari tahun sebelumnya (Kompas.id, 17/12/2022).

Ia mengklaim, sebagai daerah penghasil minyak yang besar dengan kemampuan produksi 7.500-8.000 barel per hari serta harga minyak 100 dollar AS atau setara Rp 1.562.485 per barel, Kepulauan Meranti seharusnya mendapatkan DBH yang lebih tinggi.

Adil pun meminta jika pemerintah pusat tidak mau mengurus Kepulauan Meranti, wilayah itu agar diberikan saja ke negeri sebelah (negara tetangga). ”Atau apa perlu Meranti angkat senjata? Kan, tak mungkin, kan,” katanya (Kompas.id, 12/12/2022).