Pemprov Kalteng Siapkan Rp 83 Miliar Lebih untuk Cegah Karhutla hingga Modifikasi Cuaca
Pemprov Kalteng menyiapkan anggaran Rp 83 miliar lebih untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Tahun ini bakal terjadi kemarau panjang akibat pengaruh El Nino.
Oleh
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
·2 menit baca
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
Ilustrasi. Sumur bor yang dibuat pada 2019 di Desa Pangkoh Sari, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, disiapkan untuk mencegah kebakaran lahan, Senin (21/9/2020). Tak hanya memeriksa, petugas juga membasahi lahan gambut yang mulai mengering.
PALANGKARAYA, KOMPAS — Sedikitnya Rp 83 miliar bakal digelontorkan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sebagian kalangan meminta pemerintah proaktif mencegah kebakaran dan memberikan porsi besar bagi pelibatan masyarakat.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah ”hantu” yang hampir setiap tahun melanda Kalimantan Tengah. Tahun ini, dampaknya bisa lebih besar karena dibarengi dengan kemarau panjang akibat fenomena El Nino.
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyebut, pihaknya menyiapkan dana Rp 83 miliar. Dana itu bersumber dari dana bagi hasil-dana reboisasi (DBH-DR).
Menurut Edy, Rp 14 miliar di antaranya bakal digunakan untuk pencegahan, seperti sosialisasi, edukasi, penyuluhan, hingga pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). MPA merupakan kelompok warga dari desa-desa rawan bencana karhutla.
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
Salah satu petugas memanggul selang air untuk mengejar kepala api yang membakar lahan seluas 1,5 hektar milik warga di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 13, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (7/10/2020). Setiap tahun, kebakaran menghabiskan lahan gambut di Kalteng.
Selain itu, Rp 9 miliar lainnya digunakan untuk pemadaman yang dikelola dinas kehutanan, pemadam kebakaran, hingga MPA. Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk pemantauan dan evaluasi karhutla sekitar Rp 922 juta.
Rincian anggaran lainnya untuk patroli yang sedang berlangsung sebesar Rp 7,3 miliar. Adapun kegiatan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Provinsi Kalteng dianggarkan Rp 13 miliar.
”Terakhir, untuk belanja sarana dan prasarana hingga bantuan sosial kami siapkan lebih dari Rp 73 miliar,” ungkap Edy, di Palangkaraya, Senin (27/3/2023).
Tidak hanya Pemprov Kalteng, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) RI, lewat Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD), juga menyiapkan anggaran. Dana dari APBN digunakan untuk pembinaan hingga kegiatan pencegahan.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kalteng Merty Ilona menjelaskan, penggunaan APBD untuk pencegahan karhutla sebesar Rp 1,1 milar.
BRGM juga menganggarkan Rp 2,4 miliar untuk pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan saat kemarau di Kalteng.
”Kami juga berdayakan masyarakat untuk ikut serta mencegah dan memitigasi, di antaranya untuk patroli memastikan alat pencegahan berfungsi serta air kanal bisa terus membasahi gambut,” ucap Merty.
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
Ilustrasi. Bupati Barito Utara Nadalsyah bersama 13 unsur pimpinan daerah lainnya di Kalteng menandatangani kesepakatan untuk menanggulangi sertamencegah kebakaran hutan dan lahan tahun 2020, di Palangkaraya, Senin (4/11/2019).
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Bayu Herinata mengungkapkan, pencegahan karhutla belum berjalan optimal. Upaya yang dilakukan sejauh ini masih sebatas penanganan ketika sudah terjadi kebakaran lahan, bukan pencegahan.
Bayu juga menyoroti soal besarnya anggaran untuk biaya membuat hujan buatan dengan menabur garam di awan saat kemarau. Menurut dia, anggaran yang besar tersebut lebih baik dialokasikan untuk mengoptimalkan peralatan ataupun insentif bagi MPA.
”Karena tantangan di implementasi sebenarnya. Biarpun perencanaan baik di atas, tapi operasional di bawahnya tidak, maka akan sulit juga,” ungkap Bayu.
