Jurnalis dari Enam Provinsi di Papua Dilatih Kawal Implementasi Otsus

Sebanyak 34 jurnalis dari enam provinsi di wilayah Papua mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas implementasi otsus dalam program USAID Kolaborasi. Pelatihan ini mengoptimalkan peran jurnalis dalam pengawasan otsus.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Kepala Subbidang Pendataan Bappeda Papua Barat Matheos Tahrin menyampaikan materi dalam kegiatan bertajuk Peningkatan Kapasitas Media USAID Kolaborasi di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (17/3/2023).

BIAK, KOMPAS — Sebanyak 34 jurnalis dari enam provinsi di Pulau Papua mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dalam program USAID Kolaborasi di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Program ini bertujuan meningkatkan percepatan kesejahteraan orang asli Papua dengan mengoptimalkan implementasi otonomi khusus melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegiatan ini terselenggara di Kota Biak pada 16-18 Maret 2023. Para jurnalis berasal dari enam provinsi, yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Pelatihan diselenggarakan oleh tiga mitra kerja yang melaksanakan program USAID Kolaborasi. Ketiga mitra ini adalah Wahana Visi Indonesia, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan Kitong Bisa Foundation.

Pada pelatihan Jumat (17/3/2023), salah satu pemateri adalah Yohanes Advent Krisdamarjati dari Litbang Kompas. Ia membawakan dua tema dalam pelatihan ini, yakni ”Menyelami Landskap Media dan Konvergensi Media di Papua” serta ”Jurnalisme Damai Berbasis Data”.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Yohanes Advent Krisdamarjati dari Litbang Kompas menyampaikan materi dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Media USAID Kolaborasi, di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (17/3/2023).

Yohanes mengungkapkan, masyarakat Papua secara umum memilih media sosial sebagai sumber informasi utama sehari-hari. Fakta lainnya, masih ada yang mengakses portal berita digital sekalipun frekuensinya di bawah kanal media sosial.

Baca Juga: Bersiasat demi Keberlanjutan Media Massa

Di tengah fenomena kuatnya media sosial itu, indeks literasi digital Papua dan Papua Barat (2022) berada pada level yang mumpuni. Namun, literasi membaca masih paling rendah secara nasional. Hal ini mengandung risiko terpaparnya masyarakat Papua terhadap berita hoaks dari internet.

”Whatsapp dan Facebook menjadi dua kanal utama masyarakat Papua untuk memperoleh informasi ataupun berita. Melalui konvergensi, media tidak hanya sekadar mendistribusikan konten berita melalui kanal digital, tetapi juga perlu menyesuaikan format konten dengan ciri khas tiap kanal,” papar Yohanes.

Dalam materi yang kedua, Yohanes menyimpulkan jurnalisme dengan pendekatan data bisa menjadi alat untuk menunjang jurnalisme damai Tanah Papua. Sumber data bisa diperoleh secara daring ataupun dengan mengunjungi instansi terkait. Data bisa juga dikumpulkan melalui informan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Potret sebuah keluarga yang tinggal di pinggir Trans-Papua di Distrik Mandobo, Boven Digoel, Papua, Selasa (3/3/2020). Pelaksanaan 20 tahun otonomi khusus Papua dan dana yang besar belum menyentuh perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang masih rendah dengan tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang masih tinggi.

”Proses analisis data bertujuan memaknai suatu data yang dicermati oleh setiap orang dengan latar belakang yang beragam. Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Papua khususnya, melalui pandangan kaum muda Papua, yaitu persoalan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi,” tuturnya.

Terkait implementasi otsus, Kepala Subbidang Pendataan Bappeda Papua Barat Matheos Tahrin, pemateri lainnya dalam pelatihan itu, mengatakan, kebijakan baru tata kelola otsus Papua didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021. Adapun tujuan utama revisi Undang-Undang Otsus difokuskan pada pelayanan dasar, yakni pendidikan dan kesehatan, pengembangan kawasan, dan penyusunan rencana induk tata kelola keuangan otsus yang memihak hak dasar orang asli Papua.

”Terdapat sejumlah poin perbaikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, antara lain adanya rencana induk, penyaluran dana otsus langsung ke kabupaten dan kota, penguatan pembinaan dan pengawasan, serta adanya badan khusus untuk sinkronisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otsus,” ucap Matheos.

Peran advokasi

Abeth Abraham You dari tabloid Jubi, salah satu peserta pelatihan, mengakui, kegiatan ini dapat memperkuat advokasi media massa dalam implementasi otsus di enam provinsi. ”Melalui kegiatan ini, kami berharap pemda di Papua lebih terbuka untuk menyampaikan data pelaksanaan dan anggaran otsus secara transparan,” kata Abeth.

Kompas

Para jurnalis dalam acara Peningkatan Kapasitas Media USAID Kolaborasi, di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (17/3/2023). Sebanyak 34 jurnalis dari enam provinsi di Papua menjadi peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Wahana Visi Indonesia, INFID, dan Kitong Bisa Foundation ini.

Chief of Party United States Agency for International Deveploment (USAID) Kolaborasi Caroline Tupamahu mengatakan, fokus pelatihan ini adalah adanya dukungan para jurnalis untuk mengawasi dan meningkatkan implementasi kebijakan otsus di enam provinsi di wilayah Papua melalui program USAID Kolaborasi. Program ini akan terlaksana dari tahun 2022 hingga 2027.

Baca Juga: Format Baru Pengelolaan Dana Otsus di Papua Disepakati

Adapun program ini merupakan hasil desain bersama dengan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri yang mendapatkan pendanaan 10 juta dollar AS dari Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID. Salah satu kegiatan program ini adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam proses perencanaan hingga pengelolaan dan pemanfaatan dana otsus.

”Tiga kegiatan lainnya dalam USAID Kolaborasi adalah adanya modul kurikulum dan pendampingan bagi aparatur pemerintah daerah, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, serta adanya fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi perencana pembangunan juga pelajar untuk mempercepat pembangunan daerah,” tuturnya.