Universitas Dilibatkan untuk Menanggulangi Kemiskinan di Jateng

Universitas dilibatkan untuk membantu penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Selain lewat program inovasi, mereka juga diminta membantu selaku pengawas.

KOMPAS/PETRUS RADITYA MAHENDRA YASA

Warga berinteraksi sosial di tengah permukiman padat yang mereka tempati di kolong jembatan Kanal Banjir Timur, Tambakmulyo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (8/10/2020).

MAGELANG, KOMPAS — Kalangan perguruan tinggi akan dilibatkan dalam program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Selain membantu melalui program dan inovasi, mereka juga akan dilibatkan untuk mengawasi perkembangan kondisi dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di desa-desa.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat ditemui seusai membuka rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem di tiga kabupaten, yang diselenggarakan di Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jateng, Selasa (31/1/2023). Tiga kabupaten yang dimaksud adalah Magelang, Kebumen, dan Purworejo.

Ganjar mengatakan, di tahap pertama ini, Pemprov Jateng menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, yang membuat inovasi asupan nutrisi berupa beras fortifikasi bagi ibu hamil. Ini merupakan terobosan untuk mengatasi masalah tengkes yang menjadi salah satu indikator kemiskinan.

”Setelah memberikan bantuan beras fortifikasi, maka dalam waktu dekat UGM juga akan menindaklanjutinya dengan mengirimkan mahasiswa yang melakukan KKN (kuliah kerja nyata) untuk mengawasi dan melihat dampak pemberian beras untuk penanganan tengkes di desa-desa tersebut,” ujar Ganjar.

Terdapat enam hal yang ditetapkan sebagai indikator kemiskinan, yaitu tidak memiliki jamban, tidak memiliki sumber air minum, kondisi rumah termasuk sebagai rumah tidak layak huni (RTLH), tidak memiliki pasokan aliran listrik, terdapat individu berisiko tengkes, dan terdapat anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah.

Di tahap selanjutnya, kerja sama terkait penanggulangan kemiskinan akan dilakukan dengan universitas lainnya. Untuk wilayah Solo Raya, misalnya, dengan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di wilayah Purbalingga dan sekitarnya, kerja sama akan dilakukan dengan Universitas Negeri Jenderal Soedirman.

Baca juga: Pendapatan Rendah, Kemiskinan Bertambah

Tidak hanya kalangan akademisi, Ganjar pun meminta agar setiap kepala desa mendata betul data kemiskinan di lapangan. Para camat juga diminta memantau perkembangan kondisi masyarakat. ”Bertindak sebagai pengawas, setiap minggu camat wajib melaporkan perkembangan pengentasan rakyat miskin di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Setiap daerah di Jateng telah memiliki program penanggulangan kemiskinan masing-masing. Khusus di lingkup Pemprov Jateng, Ganjar juga meminta agar setiap dinas dan instansi mendukung dengan berupaya agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat berdampak dalam penanggulangan kemiskinan di suatu daerah.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kiri) menggendong anak tengkes saat inspeksi penanganan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (29/1/2023).

Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan, persentase kemiskinan di Kabupaten Magelang yang pada tahun 2021 terdata 11,91 persen, pada 2022 turun menjadi 11,09 persen. Adapun jumlah penduduk miskin telah berkurang dari sebelumnya 154.900 jiwa pada tahun 2021 menjadi 145.330 jiwa pada 2022.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Magelang terdata mencapai 2,92 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 29.950 jiwa.

Instalasi listrik sudah terpasang, tapi hingga sekarang aliran listrik belum dinikmati oleh 25 keluarga di desa kami.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022, Kabupaten Magelang ditetapkan sebagai salah satu kabupaten prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Jateng.

Menyikapi hal itu, Kabupaten Magelang menyiapkan sejumlah program penanggulangan kemiskinan. Ini, antara lain, pembentukan tim penangggulangan kemiskinan (TPK) di level desa/kelurahan hingga kabupaten serta Gerakan Pendampingan untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan (Garda Pepak). Dalam program ini, satu perangkat daerah bertugas mendampingi satu desa miskin.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Penjual eceran mendorong gerobak bermuatan tabung elpiji 3 kilogram di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (29/9/2022).

Salman, Kepala Desa Balerejo, Kecamatan Kaliangkrik, mengatakan, sebagian rumah di Desa Balerejo belum teraliri listrik. Sejumlah pihak, termasuk PLN, sudah berupaya menuntaskan salah satu indikator kemiskinan tersebut dengan memasang jaringan listrik pada tahun 2021. Namun, program ini tidak dituntaskan.

”Instalasi listrik sudah terpasang, tapi hingga sekarang aliran listrik belum dinikmati oleh 25 keluarga di desa kami,” ujarnya.

Baca juga: Mardiono: Pemerintah Konsisten Tuntaskan Kemiskinan