Mardiono: Pemerintah Konsisten Tuntaskan Kemiskinan
Dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Mardiono nyatakan pemerintah akan tuntaskan kemiskinan. Plt Ketum PPP ini pun pastikan ketahanan pangan ditingkatkan.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO, SUHARTONO
·4 menit baca
KOMPAS/SUHARTONO
Presiden Joko Widodo melantik Muhamad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/11/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan terus secara konsisten dan berkelanjutan menuntaskan kemiskinan. Tren angka kemiskinan diharapkan menurun dan ketahanan pangan akan terus meningkat sejalan dengan dilaksanakannya program-program pemerintah saat ini.
”Sebagaimana kita ketahui, PBB telah mengeluarkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030 atau SDG’s untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial, dan kualitas lingkungan secara berkesinambungan. Itu kerangka utamanya,” kata Muhamad Mardiono seusai dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/11/2022).
Lebih lanjut, Mardiono yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini menyampaikan, ia diamanahkan Presiden untuk mengawal dan memastikan program pemerintah bagi pencapaian SDG’s yang pertama, yaitu pengentasan warga dari kemiskinan. ”Kita tahu ada 17 tujuan SDG’s. Sebagai utusan khusus presiden, saya diamanahkan untuk mengawal dan memastikan program pemerintah bagi pencapaian SDG’s yang pertama, yaitu pengentasan kemiskinan. Dan, SDG’s yang kedua, yaitu ketahanan pangan (agar) dapat berjalan dengan baik,” ujar Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini.
Social Goals Summit 2018 bertemakan Our City: Live/Work/Play menjadi salah satu bagian mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Acara ini dilaksanakan di Museum Nasional, Jakarta, Sabtu (20/10/2018).
Tugasnya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan ini, menurut Mardiono, akan dijalankan melalui penguatan ketahanan pangan dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang baru saja dikeluarkan Presiden Jokowi. ”Sejalan dengan ini, kami harapkan agar pencapaian tujuan SDG’s yang pertama dan SDG’s yang kedua dapat tercapai dalam waktu yang ditargetkan,” katanya.
Menurut Mardiono, upaya pencapaian target tersebut merupakan prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan dan implementasinya, baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54 persen dari total penduduk Indonesia.
”Tentu usaha pemerintah akan terus melakukan scara konsisten dan berkelanjutan untuk menuntaskan kemiskinan sebagaimana dimaksudkan yang telah diprogramkan juga oleh pemerintah,” kata Mardiono.
Tugasnya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan ini, menurut Mardiono, akan dijalankan melalui penguatan ketahanan pangan dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022.
Di lain pihak, skor indeks ketahanan pangan global Indonesia saat ini tercatat sebesar 60,2 poin. Skor indeks ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan Indonesia berada dalam kategori moderat yang perlu terus menguatkan ketersediaan, kualitas, keberlanjutan pasokan pangan, serta keterjangkauan harga pangan sehingga dapat dijangkau rakyat Indonesia.
”Selanjutnya, saya akan memastikan bahwa tren angka kemiskinan akan terus menurun, diharapkan ketahanan pangan kita juga akan terus meningkat sejalan dengan dilaksanakannya program-program pemerintah yang ada pada saat ini,” tutur Mardiono.
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Pemulung mengumpulkan rongsokan di samping gerobaknya di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, Minggu (9/8/2020). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terakhir kali ekonomi Indonesia tumbuh negatif pada triwulan I-1999, yakni minus 6,13 persen, sedangkan pada triwulan II-2020 perekonomian Indonesia tumbuh minus 5,32 persen secara tahunan. Pada Maret 2020, ada 26,42 juta orang miskin di Indonesia.
Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, Mardiono menambahkan, dirinya akan terus berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah, mengunjungi daerah atau lapangan, dan melakukan kajian-kajian terkait upaya mempercepat pengentasan warga dari kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan dalam negeri. ”Karena kita tahu saat ini sedang menghadapi resesi krisis dunia yang (dalam kondisi ini) pangan adalah menjadi prioritas utama,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam pidato kuncinya dalam acara Anugerah Indonesia SDG’s Awards (ISDA) 2022, Selasa (22/11), mengutip Bank Dunia yang menyatakan bahwa sepanjang tahun 2021 pandemi Covid-19 telah mengakibatkan 100 juta orang miskin di dunia menjadi miskin ekstrem.
Angka tersebut diperkirakan naik menjadi 263 juta orang pada 2022 dan seiring meningkatnya ketidaksetaraan global serta kenaikan harga pangan global. ”Di Indonesia, persentase penduduk miskin sempat naik mencapai 10,19 persen pada September 2020. Alhamdulillah, per Maret 2022 kemiskinan dapat diturunkan menjadi 9,54 persen. Namun, masih belum mencapai titik terendah pra-pandemi sebesar 9,22 persen pada September 2019,” tutur Wapres Amin.
Adapun kemiskinan ekstrem di Indonesia per Maret 2021 tercatat 4 persen atau sekitar 10,86 juta jiwa. ”Inilah pekerjaan rumah yang harus segera kita selesaikan bersama. Apalagi, banyak negara tengah dihadapkan pada perlambatan ekonomi dan dinamika tantangan global. Semuanya turut berpotensi memengaruhi tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Wapres Amin.
Menurut Wapres Amin, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah bersama dengan para pihak, baik melalui program pengentasan kemiskinan maupun pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga membangun infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, terutama di perdesaan, pesisir, dan wilayah terluar Indonesia.
