Lapangan Kerja hingga Sekolah Gratis, Solusi Atasi Kemiskinan Ekstrem di Jateng
Pengentasan kemiskinan di Jateng terus diupayakan. Selain menjalankan program yang ada, ada dua terobosan yang akan dilakukan untuk mengatasi kemiskinan, yakni membuka lapangan pekerjaan dan akses pendidikan gratis.
Oleh
KRISTI DWI UTAMI
·4 menit baca
KRISTI DWI UTAMI
Suasana di depan rumah Wamad (45), salah satu warga miskin ekstrem di Desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Jumat (8/10/2021). Di desa itu ada sekitar 8.000 orang atau sekitar 71 persen yang berpenghasilan kurang dari Rp 340.000 per bulan atau tergolong miskin esktrem. Sebagian dari mereka tinggal di rumah tidak layak huni, tidak memiliki akses terhadap air dan listrik, serta tidak memiliki jamban.
PEMALANG, KOMPAS — Jawa Tengah menjadi daerah penyumbang pertambahan warga miskin terbanyak kedua di Indonesia pada Maret-September 2022. Pemerintah setempat berikhtiar memangkas jumlah warga miskin melalui berbagai upaya. Selain melanjutkan program yang telah ada, akan ada pembukaan lapangan kerja dan akses sekolah gratis agar keluarga miskin bisa mentas dari kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jateng, jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebanyak 3,86 juta orang atau sebesar 10,98 persen dari jumlah total penduduk Jateng. Angka itu naik sebanyak 267.900 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 3,83 juta orang atau sekitar 10,93 persen dari jumlah total penduduk Jateng.
Pertambahan jumlah penduduk miskin di Jateng periode itu menjadi penambahan penduduk miskin terbanyak kedua di Indonesia. Adapun pertambahan jumlah penduduk miskin paling banyak disumbang oleh Jawa Timur, sebanyak 552.200 orang.
Pemerintah Provinsi Jateng bakal menyiapkan dua strategi intervensi untuk mengatasi kemiskinan, yakni melalui program-program yang selama ini telah berjalan dan program baru yang akan di sesuaikan dengan persoalan kemiskinan di tiap-tiap kabupaten/kota. Khusus untuk wilayah pantura bagian barat Jateng, seperti Pemalang dan Brebes, pengentasan kemiskinan akan difokuskan pada warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengerahkan para lurah/kepala desa dan camat untuk mendata secara rinci warga yang masuk kategori miskin ekstrem. Melalui pendataan itu, akan diketahui persolan-persoalan yang memicu kemiskinan ekstrem dan strategi pengentasan yang tepat sesuai dengan setiap kasus.
KRISTI DWI UTAMI
Suasana di depan rumah Dewi (34), salah satu warga miskin ekstrem di Desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Jumat (8/10/2021). Di desa itu ada sekitar 8.000 orang atau sekitar 71 persen yang berpenghasilan kurang dari Rp 340.000 per bulan atau tergolong miskin esktrem. Sebagian dari mereka tinggal di rumah tidak layak huni, tidak memiliki akses terhadap air dan listrik, serta tidak memiliki jamban.
”Misalnya berdasarkan analisis diketahui, mereka yang miskin itu tidak bekerja dan butuh pekerjaan, maka perlu disiapkan lapangan pekerjaannya. Saya sudah mencoba berkomunikasi kepada perusahaan-perusahaan dan mereka menyatakan kesediaannya memberikan lapangan pekerjaan bagi warga dari keluarga miskin ekstrem,” kata Ganjar dalam keterangannya, Rabu (25/1/2023).
Menurut Ganjar, ada sejumlah perusahaan di Brebes dan Pemalang yang bahkan bersedia menerima tenaga kerja tidak terampil dari keluarga miskin ekstrem. Kendati demikian, ia tetap mengimbau agar para calon pekerja itu dilatih keterampilan oleh pemerintah kabupaten/kota sebelum disalurkan ke perusahaan-perusahaan tersebut.
Selain itu, Ganjar juga akan memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin di sekolah menengah kejuruan Jateng. Akses pendidikan gratis dianggap penting karena sejumlah warga terjerembap dalam lubang kemiskinan ekstrem karena tidak sekolah.
”Saya minta cari orangnya, mereka harus berangkat ke sekolah dan kami akan memberikan fasilitasnya. Mudah-mudahan (jumlah) SMK Jateng (yang saat ini) ada tiga terus tambah 15 sekolah menjadi 18 sekolah sehingga anak-anak dari keluarga miskin bisa disekolahkan di situ,” ujarnya.
Ganjar juga akan memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin di sekolah menengah kejuruan Jateng. Akses pendidikan gratis dianggap penting karena sejumlah warga terjerembap dalam lubang kemiskinan ekstrem karena tidak sekolah.
Ganjar meminta seluruh kades/lurah dan camat memastikan intervensi yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan itu berjalan dengan baik. Mereka juga diimbau Ganjar untuk melaporkan perkembangan program itu secara mingguan kepadanya. Dari pelaporan bisa diketahui, apakah program itu berjalan efektif atau tidak.
KRISTI DWI UTAMI
Pekerja berjalan di sebuah pabrik pembuatan sarung menggunakan alat tenun bukan mesin di Desa Wangandawa, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jateng, Sabtu (24/4/2021). Sejak pertengahan tahun lalu, pekerja urban yang terdampak pandemi pulang ke Tegal dan bekerja di pabrik tersebut sehingga jumlah pekerja di pabrik itu bertambah dari 960 orang menjadi 1.600 orang. Adapun kapasitas produksi sarung tenun berorientasi ekspor itu bertambah dari 300 lembar per hari menjadi 1.000 lembar per hari.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jateng Sujarwanto Dwiatmoko menuturkan, kemiskinan akan selesai kalau warga miskin punya pendapatan. Untuk itu, menyediakan lapangan pekerjaan dinilai sebagai langkah yang tepat.
”Kami mendata industri di seputaran kabupaten yang miskin ekstrem itu dan sudah kami ajak bicara. Di Pemalang, sudah ada 800 lowongan pekerjaan yang bisa mengakomodasi para warga dari keluarga miskin ekstrem,” ujar Sujarwanto.
Sujarwanto berharap, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa untuk lebih kreatif dalam menyelenggarakan kegiatan yang mampu mengungkit perekonomian masyarakat.
Program lama
Selain melakukan terobosan melalui strategi baru, program-program lama untuk mengatasi kemiskinan juga masih akan terus dilakukan di Jateng. Program itu antara lain penyaluran bantuan sosial, bantuan tunai lewat Kartu Jateng Sejahtera, perbaikan rumah tidak layak huni, dan pendampingan satu desa miskin satu perangkat daerah.
KRISTI DWI UTAMI
Pekerja kembali beraktivitas di salah satu sentra melati di Desa Maribaya, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Selasa (16/6/2020). Sejak pertengahan Maret, ekspor melati terganggu akibat pandemi Covid-19.
Kepala Subbidang Penyusunan Program dan Pembangunan Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jateng Dhani Winata mengatakan, Pemprov Jateng juga bekerja sama dengan berbagai pihak dalam membereskan persoalan kemiskinan. Program tanggung jawab sosial perusahaan, misalnya, mulai diarahkan bagi masyarakat miskin.
”Kami juga sudah bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi melalui program Kuliah Kerja Nyata tematik. Mereka akan diterjunkan ke daerah-daerah yang memiliki banyak penduduk miskin. Selama KKN berlangsung, warga akan dilatih oleh mahasiswa dan pihak perguruan tinggi untuk memproduksi sesuatu. Hal itu diharapkan bisa menjadi bekal masyarakat miskin untuk mandiri,” ujar Dhani.
