Penduduk Miskin Bertambah, Jateng Bakal Genjot Implementasi Program Penanggulangan
Penanggulangan kemiskinan terus diupayakan. Di Jateng, sejumlah program untuk mengatasi kemiskinan bakal digenjot agar jumlah warga miskin tak bertambah. Pada Maret-September 2022, orang miskin bertambah 26.790 orang.
Oleh
KRISTI DWI UTAMI
·3 menit baca
SEMARANG, KOMPAS — Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2022 bertambah sebanyak 26.790 orang dibanding jumlah penduduk miskin pada Maret 2022. Penambahan penduduk miskin tersebut menjadi yang terbanyak kedua di Indonesia. Sejumlah program penanggulangan kemiskian bakal digenjot untuk menekan jumlah penduduk miskin.
Pekan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng merilis data terbaru terkait kemiskinan. Dalam data itu disebutkan, jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebanyak 3,86 juta orang atau 10,98 persen dari jumlah total penududuk Jateng. Angka itu naik 26.790 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 3,83 juta atau sekitar 10,93 persen dari jumlah total penduduk Jateng.
Pertambahan jumlah penduduk miskin di Jateng dari Maret ke September 2022 sebanyak 26.790 orang menjadi penambahan penduduk miskin terbanyak kedua di Indonesia. Posisi pertama pertambahan jumlah penduduk miskin pada periode Maret-September 2022 diduduki oleh Jawa Timur 55.220 orang.
Kendati jumlah penduduk miskin di Jateng pada September 2022 bertambah, jumlah itu masih lebih sedikit jika dibanding jumlah penduduk miskin pada September 2021. Kala itu, jumlah penduduk miskin di Jateng 3,93 juta orang.
Statistisi Ahli Madya BPS Jateng Muh Saichudin mengatakan, ada sejumlah faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Jateng selama Maret 2022-September 2022. Faktor tersebut, salah satunya, kenaikan harga BBM di Tanah Air akibat kenaikan harga minyak dunia.
”Kenaikan harga BBM memberikan dampak secara tak langsung pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan inflasi. Selama periode Maret 2022-September 2022, Jateng mengalami inflasi 3,87 persen,” kata Saichudin dalam keterangannya, Kamis (19/1/2023).
Tahun ini, Pemerintah Provinsi Jateng bakal menggenjot penerapan sejumlah program yang diharapkan mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Program itu, antara lain, penyaluran bantuan sosial, bantuan tunai lewat Kartu Jateng Sejahtera, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), serta pendampingan satu desa miskin satu perangkat daerah.
Kepala Subbidang Penyusunan Program dan Pembangunan Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Jateng Dhani Winata mengatakan, Pemprov Jateng juga bekerja sama dengan berbagai pihak dalam membereskan persoalan kemiskinan. Program tanggung jawab sosial perusahaan, misalnya, mulai diarahkan bagi masyarakat miskin.
”Kami juga sudah bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi melalui program kuliah kerja nyata (KKN) tematik. Mereka akan diterjunkan ke daerah-daerah yang memiliki banyak penduduk miskin. Selama KKN berlangsung, warga akan dilatih oleh mahasiswa dan pihak perguruan tinggi untuk memproduksi sesuatu. Hal itu diharapkan bisa menjadi bekal masyarakat miskin untuk mandiri,” ucap Dhani.
Nominal naik
Sebagai bentuk upaya mendorong percepatan pengentasan kemiskinan, pada tahun ini, nominal bantuan tunai yang diterima warga miskin lewat program Kartu Jateng Sejahtera akan ditambah. Setiap penerima akan mendapatkan uang Rp 4,4 juta dalam setahun. Sebelumnya, total bantuan tunai dalam program Kartu Jateng Sejahtera sebesar Rp 3 juta. Bantuan itu dicairkan secara bertahap setiap tiga bulan sekali.
”Kartu Jateng Sejahtera diluncurkan sejak tahun 2017. Hingga kini, tercatat ada 12.764 orang yang menerima manfaat dari program tersebut. Mereka adalah fakir miskin tidak produktif yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat, misalnya penyandang disabilitas dan yang berpenyakit kronis,” ujar Kepala Dinas Sosial Jateng Harso Susilo.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku akan menyiapkan strategi baru dalam menangani kemiskinan di wilayahnya. Salah satu caranya adalah membuat program micro-targeting. Untuk menjalankan program itu, perlu ada pendataan mendetail terlebih dahulu.
”Saya berharap nantinya bisa ketahuan secara detail yang miskin siapa, di mana saja, jumlahnya berapa, dan intervensi yang bisa dilakukan seperti apa. Kalau sudah ada datanya, nanti penanganannya mesti dilakukan secara kolaboratif,” kata Ganjar.