Apresiasi Upaya Jambi Tingkatkan Kualitas SDM pada HUT Ke-66

Pada HUT Ke-66 Provinsi Jambi, masih ada tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk membawa keluar sejumlah daerahnya dari deraan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Kantor Gubernur Jambi berhiaskan Merah Putih pada perayaan Hari Ulang Tahun Ke-66 Provinsi Jambi, Jumat (6/1/2023). Tampak sejumlah warga berfoto di depan kantor gubernur.

JAMBI, KOMPAS — Pemerintah pusat mengapresiasi Provinsi Jambi yang berhasil mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, masih ada tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk membawa keluar sejumlah daerahnya dari deraan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Keberhasilan yang dimaksud salah satunya adalah upaya menurunkan angka tengkes. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan tengkes di Jambi sebelumnya masih 22 persen pada 2021. Namun, hanya dalam setahun berhasil turun menjadi 18 persen pada 2022. Persentase itu bahkan lebih baik dibandingkan angka tengkes nasional yang masih 21,6 persen.

Patut diapresiasi keberhasilan Pemprov Jambi menurunkan angka stunting-nya,” ujar Muhadjir dalam Rapat Istimewa Hari Ulang Tahun Ke-66 Provinsi Jambi di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat (6/1/2023). Ia pun menantang Provinsi Jambi untuk berupaya lebih keras lagi membawa Jambi menjadi bebas tengkes.

Baca juga: Pembangunan Manusia Mundur 5 Tahun, Usia Harapan Hidup Global Menurun

Muhadjir mengatakan, Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengelola bonus demografi. Besarnya jumlah penduduk dapat menjadi peluang sekaligus tantangan. Selain menurunkan tengkes, tantangan besar lainnya adalah menyediakan lapangan kerja.

Dalam setahun, pemerintah dituntut menyediakan lapangan kerja baru bagi 3 juta orang. Itu supaya jangan sampai warga di usia kerja menganggur. Pemenuhan lapangan pekerjaan berdampak positif pada pemenuhan pangan bergizi dalam keluarga.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Pameran UMKM meramaikan perayaan Hari Ulang Tahun ke-66 Provinsi Jambi, di depan kompleks Kantor Gubernur Jambi, Jumat (6/1/2023). Tampak suasana pameran.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi pada 2022 juga naik 0,51 persen menjadi 72,14 persen pada 2022. Namun, IPM tersebut masih di bawah indeks nasional, sebesar 72,9. Ia meminta pemprov dapat meningkatkannya.

Lebih lanjut Muhadjir menyebut, masih ada tiga kabupaten di Jambi yang angka kemiskinannya masih di atas rata-rata nasional. Karena itu, Pemprov Jambi perlu mengatasinya. Ia pun menyebut masih ditemukan pula adanya kemiskinan ekstrem pada semua kabupaten dan kota di Jambi sehingga penanganannya masuk ke dalam prioritas nasional terkait pengentasan kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Ubah Paradigma ke Pembangunan Sumber Daya Manusia

Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al Haris menyebut perayaan HUT Provinsi Jambi tahun ini bertema”Jambi Mantap-Membangun Negeri”.Secara filosofi, katanya, tema ini menggambarkan upaya pemprov membangun seluruh aspek pembangunan melalui pendekatan tiga misi pembangunan, yakni memantapkan tata kelola pemerintahan, perekonomian masyarakat dan daerah, serta sumber daya manusia.

Ia menilai hasilnya tergambar dari capaian pembangunan tahun 2022. Kondisi perekonomian daerah tumbuh dan berkembang dengan aktivitas di segala lini.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Masyarakat di tepi Sungai Batanghari makin sulit mendapatkan air bersih karena air sungai tercemar seiring masifnya aktivitas tambang emas dan pasir. Tampak warga di Desa Manis Mato, Kabupaten Muaro Jambi, Sabtu (18/8/2021).

Namun, ia akui masih ada sejumlah permasalahan di Jambi yang membutuhkan dukungan. Yang paling aktual berkaitan dengan masalah pengangkutan hasil tambang batubara. ”Di satu sisi, batubara mampu mendongkrak nilai kontribusi sektor terhadap PDRB Provinsi Jambi, tetapi di sisi lain juga memengaruhi arus barang dan jasa antardaerah,” katanya.

Baca juga: Penantian Rakyat Jambi untuk Pulihnya Sang Primadona

Ia menyebut forum komunikasi pimpinan daerah di Jambi mengupayakan sejumlah langkah strategis dan rencana aksi mengatur sistem transportasi. Di antaranya mendorong pembangunan jalan khusus darat serta alternatif multimoda melalui Sungai Batanghari untuk menuju pelabuhan.

Intervensi pusat

Al Haris menyebut Jambi sangat membutuhkan intervensi pusat dalam mendorong daya saing daerah. Terkait masalah pengangkutan batubara, ia meminta pemerintah pusat mengupayakan perbaikan sejumlah jalan yang kini dalam kondisi rusak. Selain itu, memfasilitasi percepatan pembangunan jalan khusus batubara dan pemanfaatan moda transportasi Sungai Batanghari.

Ia pun berharap pusat membantu optimalisasi pengembangan pelabuhan sebagai outlet ekonomi, meningkatkan sistem jaringan jalan nasional dan daerah sebagai bagian dari sistem logistik, serta pengembangan Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Pameran UMKM meramaikan perayaan Hari Ulang Tahun ke-66 Provinsi Jambi, di depan kompleks Kantor Gubernur Jambi, Jumat (6/1/2023). Tampak suasana pameran.

Ia juga meminta ada alokasi APBN melalui Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Jambi dapat meningkat. Selain itu, ia mengapresiasi terselenggaranya Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jambi, salah satunya pembangunan jalan tol ruas Betung-Jambi dan Jambi-Rengat yang telah selesai pada fase pembebasan lahan.

Baca juga: Kemacetan Berlarut dan Capaian Rendah Produksi Batubara Jambi

Al Haris mengapresiasi penetapan baru Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jambi. Salah satunya lewat penetapan Pelabuhan Peti Kemas di Muaro Jambi. Menurut dia, hal itu sebagai bentuk intervensi pemerintah pusat mendorong peningkatan daya saing antarwilayah serta membuka peluang investasi.

Selain dihadiri Menko PMK, acara rapat paripurna tersebut juga diikuti Jaksa Agung Burhanuddin, sejumlah anggota DPR dan DPD Daerah Pemilihan Provinsi Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Elan Suherlan, Kepala Polda Inspektur Jenderal Rusdi Hartono, Pangdam II Sriwijaya Mayo Jenderal TNI Hilman Hadi, Komandan Resor Militer 042/Garuda Putih Brigadir Jenderal TNI Supriono, Ketua Pengadilan Jambi Nugroho Setiadji, Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi Hasan Basri Agus, serta kepala daerah di Jambi dan provinsi tetangga.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi menunjukkan tren kemiskinan ekstrem Provinsi Jambi menurun. Tahun 2022 mencapai 1,16 persen atau 42.411 orang, turun 0,14 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, angka pengangguran terbuka turun 0,5 persen.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi juga menurun. Pada Maret 2022, persentase penduduk miskin 7,62 persen atau 279.370 orang, turun 0,47 persen dibandingkan pada Maret 2021

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jambi Suti Masniari Nasution mengatakan, inflasi yang terjadi di Jambi sempat mencapai yang tertinggi secara nasional akibat harga beras. Ia menyebut sejumlah upaya pemangku kepentingan di Provinsi Jambi akhirnya berhasil menurunkan inflasi. Salah satunya lewat distribusi beras lokal bagi aparatur sipil negara dan pegawai institusi vertikal.

Gerakan serentak tersebut merupakan upaya peningkatan produk lokal Jambi sekaligus untuk mengendalikan inflasi. Hasilnya, inflasi month-to-month komoditas beras terpantau melandai sejak Oktober 2022 hingga mencatatkan deflasi.