Perkara Dilimpahkan, Penanganan Tragedi Kanjuruhan Dinilai Tidak Serius

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melimpahkan perkara Tragedi Kanjuruhan ke Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (4/1/2023). Namun, penanganan insiden berdarah itu dinilai tidak serius karena belum ada penambahan tersangka.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Tim advokasi korban Tragedi Kanjuruhan mengajukan gugatan perdata terhadap sejumlah pihak ke Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur, Rabu (21/12/2022).

SURABAYA, KOMPAS — Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melimpahkan berkas perkara Tragedi Kanjuruhan ke Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (4/1/2023). Namun, penanganan insiden berdarah yang menewaskan 135 orang pada 1 Oktober 2022 di Kabupaten Malang itu dinilai tidak serius karena tidak ada penambahan jumlah tersangka. Apalagi, kasus itu juga dinyatakan bukan pelanggaran hak asasi manusia berat.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim Fathur Rohman mengatakan, dari enam tersangka kasus Tragedi Kanjuruhan, berkas perkara lima tersangka telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Lima tersangka itu adalah bekas Ketua Panitia Pelaksana Abdul Haris, bekas Security Officer Suko Sutrisno, Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Malang Komisaris Wahyu Setyo Pranoto, Kepala Satuan Samapta Kepolisian Resor Malang Ajun Komisaris Bambang Sidik Achmadi, dan Komandan Kompi 3 Satuan Brimob Polda Jatim Ajun Komisaris Hasdarmawan.

Sementara itu, berkas perkara tersangka atas nama Akhmad Hadian Lukita (bekas Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru) dikembalikan kejaksaan ke Polda Jatim karena masih harus dilengkapi. Lukita juga telah dikeluarkan dari tahanan karena telah menjalani masa penahanan untuk proses penyidikan.

Baca juga : Proses Hukum Tragedi Kanjuruhan Terus Dikawal

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA (BAH)

Kelompok suporter Arema (Aremania) membawa keranda jenazah dan foto para korban meninggal dalam Tragedi Kanjuruhan saat unjuk rasa Malang Menghitam di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (10/11/2022).

Dari lima tersangka yang berkasnya sudah dilimpahkan, Haris dan Suko dijerat dengan Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.

Mereka juga dijerat dengan Pasal 103 juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar. Sementara itu, tiga tersangka dari anggota Polri dijerat dengan pelanggaran Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Komisaris Besar Dirmanto mengatakan, berkas tersangka Lukita sedang dalam proses dilengkapi oleh tim penyidik. ”Masih proses melengkapi,” katanya.

Baca juga: Mencari Keadilan untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Berkas perkara tersangka atas nama Akhmad Hadian Lukita (bekas Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru) dikembalikan kejaksaan ke Polda Jatim.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Gadis kecil berbaju kuning memilih melihat aksi seniman reog dari atas pagar Gedung DPRD Kota Malang, persis di samping spanduk besar bertuliskan Usut Sampai Tuntas Tragedi Kanjuruhan saat Gelar Agung Jaranan Malang Raya yang berlangsung di Bundaran Alun-alun Tugu, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (11/12/2022).

Sementara itu, Kepala Divisi Jaringan dan Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Habibus Shalilin menilai penanganan kasus Tragedi Kanjuruhan tidak serius. Ketidakseriusan itu terlihat dari belum adanya penambahan tersangka dalam kasus tersebut.

Sejak 6 Oktober 2022, Polri telah menetapkan enam tersangka kasus Tragedi Kanjuruhan. Polda Jatim telah memeriksa lebih dari 100 saksi, tetapi jumlah tersangka ternyata belum bertambah.

”Para tersangka itu dikorbankan sebagai aktor lapangan dan dikenai tuntutan hukuman pidana biasa,” kata Habibus.

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan dan Sanksi Ompong PSSI

Habibus menambahkan, ketidakseriusan juga terlihat dari pernyataan bahwa kasus tersebut bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Oleh karena itu, penanganan kasus tersebut juga tidak mengacu pada aturan mengenai HAM.

”Pintu masuk pengenaan jerat pidana tidak mengacu pada aturan tentang HAM sehingga menandakan pengusutannya tidak serius dan mengabaikan adanya pelanggaran HAM berat,” ujarnya.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Petugas steward mengarahkan penonton di salah satu tribune Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, saat laga Piala AFF 2022 antara Indonesia dan Kamboja, Jumat (23/12/2022). Laga itu menjadi pertandingan pertama di Indonesia yang dihadiri penonton setelah Tragedi Kanjuruhan. Tampak ada upaya untuk pembenahan penyelenggaraan pertandingan, tetapi masih jauh dari ideal. Bahkan, sempat ada insiden antara suporter Ultras Garuda dan petugas keamanan tak lama setelah babak kedua dimulai.

Sebelumnya, Komisi Nasional HAM telah menyampaikan laporan Tragedi Kanjuruhan dengan mengacu pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menurut Komnas HAM, peristiwa Tragedi Kanjuruhan bukan merupakan pelanggaran HAM berat.

Namun, Komnas HAM sebenarnya dapat menindaklanjuti kembali hasil temuan itu dengan penyelidikan dalam kerangka UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

”Terdapat beberapa fakta yang perlu kembali ditelusuri, terutama pertanggungjawaban komando atau atasan dalam pengerahan penggunaan kekuatan oleh institusi keamanan yang terdapat aktor high level (level tinggi) dan harus diminta pertanggungjawaban secara hukum,” kata Habibus.

Habibus juga menyebut, tiga tersangka dari Polri bukan aktor high level. Selain itu, belum ada penyelidikan lanjutan terhadap pejabat Polri yang menandatangani Surat Izin Keramaian No Rek/000089/IX/YAN.2.1/2022/DITINTELKAM tanggal 29 September 2022 oleh Direktur Intelkam Polda Jatim atas nama Kepala Polda Jatim.