Program Baru Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Dirintis di Malang Raya

Ratusan warga di Malang Raya mengikuti program pemberdayaan ekonomi masyarakat subsisten Pahlawan Ekonomi Nusantara dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dari Kementerian Sosial.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) berfoto bersama keluarga penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi masyarakat subsisten Pahlawan Ekonomi Nusantara dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem tahap 1 di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (23/12/2022).

MALANG, KOMPAS — Sebanyak 443 keluarga penerima manfaat di Malang Raya, Jawa Timur, diikutkan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat subsisten Pahlawan Ekonomi Nusantara dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem tahap satu dari Kementerian Sosial, Jumat (23/12/2022). Ini merupakan program rintisan sekaligus percontohan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 422 keluarga penerima manfaat (KPM) program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dan 21 KPM menerima bantuan pengentasan kemiskinan ekstrem berupa rehabilitasi rumah. Para penerima berasal dari Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.

Kementerian Sosial (Kemensos) dan Bank Indonesia (BI) bekerja sama dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah ini. Apa yang diterapkan di Malang Raya merupakan pilot project, dengan harapan bisa diterapkan di seluruh daerah di Indonesia.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya melakukan dua pendekatan untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan ekstrem. Pertama, memfasilitasi agar KPM punya pendapatan di luar bantuan sosial (bansos) melalui PENA. Kedua, memperbaiki rumah tak layak huni dengan Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST).

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Menteri Sosial Tri Rismaharini tengah berbicara dengan warga kurang mampu yang kini menjadi pelaku usaha sukses pada acara serah terima tahap 1 Program PENA dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Malang Raya, di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (23/12/2022).

Melalui PENA, kemandirian ekonomi KPM diharapkan bisa tumbuh. Mereka diharapkan tidak terus bergantung kepada bantuan sosial (bansos). PENA menargetkan 8.500 penerima di seluruh Indonesia dengan indeks bantuan modal usaha senilai Rp 6 juta per KPM.

Di Malang Raya, Kemensos bekerja sama dengan BI dalam pendanaan PENA dengan indeks Rp 10 juta per KPM. Ada lima usaha kluster PENA di kawasan ini, yakni makanan dan minuman (172 KPM), kerajinan (64), jasa (159), pertanian (12), dan peternakan (36). Penerima manfaat mendapat bantuan usaha dengan cara dibelanjakan langsung sesuai kebutuhan.

Baca juga: Risma Lecut Semangat Penerima Manfaat PKH untuk Berwirausaha

Sedangkan untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, penerimanya adalah para penerima bansos seperti Program Keluarga Harapan, yang kondisi rumahnya tidak layak huni. Rumah mereka direhabilitasi plus perabotan rumah. Mereka kemudian juga mendapatkan program PENA. "Ini (program pengentasan kemiskinan ekstrem) adalah perintah Bapak Presiden bahwa di 2024 akan menghapus kemiskinan ekstrem," ujar Risma.

Hadir pada kesempatan ini, antara lain, Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono, dan Bupati Malang M Sanusi. Usai penyerahan bantuan PENA, Risma bersama rombongan kemudian menyerahkan bantuan RST di Kampung Pejomakmur, Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo.

Menurut Risma, dirinya melakukan screening guna melihat data calon KPM dengan kategori kemiskinan ekstrem. Ekstrem bisa dilihat dari sisi ekonomi dan kondisi fisik rumah yang memprihatinkan.

Setelah melihat data yang dimaksud, menurut dia, yang paling mudah untuk mengikuti program pengentasan kemiskinan lebih dulu adalah warga berusia muda (usia 20-45 tahun). Pertimbangannya, mereka masih kuat dibanding kelompok usia yang lain.

Akan tetapi, dana Kemensos sudah digunakan untuk program lain sehingga memerlukan kerja sama dengan pihak lain untuk mewujudkan program ini. Adapun batas garis kemiskinan Bank Dunia yakni berpenghasilan 1,9 dollar AS per jiwa per hari atau sekitar Rp 700.000 per bulan.

Kemudian, yang kondisi rumahnya tidak layak, kita perbaiki dan berikan bantuan untuk usaha.

“Kalau dengan bantuan sosial, itu tidak mungkin. Karena itu, saya ketemu Pak Andreas (Eddy Susetyo), katanya di Bank Indonesia ada program ini. Terus kita coba di Malang Raya. Kemudian, yang kondisi rumahnya tidak layak, kita perbaiki dan berikan bantuan untuk usaha,” katanya.

Kalau PENA di Malang berhasil, Risma yakin akan mudah menerapkannya di daerah lain. Demikian pula jika program ini ditangani dengan benar, maka punya potensi mengentaskan kemiskinan. Dengan jumlah penduduk yang besar, maka perputaran uang juga akan semakin besar.

“Kalau ditangani betul, ini cepat sekali. Saya punya anak disabilitas, Gading, saya ketemu enam bulan dia sudah bisa membeli motor harga Rp 18 juta, tabungan Rp 8 juta,” kata Risma mencontohkan penerima manfaat yang berhasil bangkit. Pada kesempatan ini, Risma juga mencontohkan beberapa warga kurang mampu yang akhirnya menjadi pelaku ekonomi sukses.

Andreas Eddy Susetyo mengatakan, Malang menjadi percontohan. Jika berhasil, program ini bisa menjadi model bagi penerima keluarga harapan di seluruh Indonesia. “Ini merupakan terobosan dalam kita tangani kemiskinan ekstrem yang diharapkan bisa tuntas tahun 2024 sebagaimana harapan presiden,” katanya.

Doni Primanto Joewono, dalam sambutannya, mengatakan, pihaknya akan mendukung program ini. Untuk sementara, BI membantu sekitar 440 keluarga penerima manfaat. BI sendiri sebenarnya tidak memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), tapi memiliki Program Sosial BI. “Itu (PENA) tanggung jawab kami. Kami hadir di sini (Malang) tentunya ingin melihat bagaimana percontohan ini,” ucapnya.

Saat ini, dalam catatan BI, penerima bantuan sosial yang sudah memiliki rekening bank mencapai 61 persen. Adapun jumlah yang sudah mulai melakukan transaksi di bank mencapai sekitar 80 persen.

Bupati Malang M Sanusi mengatakan, tingkat stunting atau tengkes di daerahnya telah turun hingga menjadi 7,3 persen. Pihaknya berharap di akhir 2024 sudah nol. Sedangkan untuk mengentaskan kemiskinan, pihaknya membutuhkan peran pemerintah pusat. Per 2021, tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang masih 10,5 persen.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) bersama anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo (kiri), dan pimpinan Kantor Perwakilan BI Malang Samsun Hadi (dua dari kanan), bersiap menjawab pertanyaan wartawan, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (25/6/2022).

Beberapa waktu lalu, menurut Sanusi, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menginisiasi untuk ikut membantu mengangkat perekonomian masyarakat di kawasan Malang selatan. Penghasilan sebagian warga Malang selatan berasal dari budidaya pisang.

“Sejauh ini belum ada pabrik pengolahan pisang yang intensif. Kemarin Pak Menteri (Bahlil Lahadalia) berinisiasi mendirikan pabrik tepung pisang di Kabupaten Malang. Sudah penelusuran untuk pembebasan lahan,” katanya.

Menurut Sanusi, produksi pisang di Kabupaten Malang mencapai satu juta ton. Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ini biasanya menanam pisang tersebut di kawasan pesisir selatan.

Baca juga: Kemensos Beri Santunan ke Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan