Ojek dan Nelayan di Sidoarjo Bakal Dapat Bantuan BBM Rp 150.000 Setiap Bulan

Sidoarjo mengalokasikan anggaran Rp 6 miliar atau 2 persen dari dana transfer umum tahun anggaran 2022 untuk mengendalikan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak di wilayahnya. Salah satunya membantu ojek dan nelayan.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Warga menunjukkan uang yang diterimanya saat pencairan bantuan sosial penyandang disabilitas berat di pendopo Kantor Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (15/9/2022). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan bantuan kepada 100 warga difabel. Bantuan berupa uang Rp 300.000 per bulan dan dicairkan pada bulan ketiga. Bantuan yang diambil dari APBD tersebut diharapkan mampu mengurangi beban hidup warga difabel atau keluarga yang mengurusnya.

SIDOARJO, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengalokasikan anggaran Rp 6 miliar atau 2 persen dari dana transfer umum tahun anggaran 2022 untuk mengendalikan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak di wilayahnya. Salah satu peruntukannya, membantu ojek dan nelayan mendapatkan bahan bakar minyak dengan harga terjangkau melalui voucer BBM.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan, bantuan berupa voucer BBM tersebut nilainya masing-masing Rp 150.000. Adapun sasaran penerima bantuan adalah semua ojek daring dan ojek pangkalan serta para nelayan. Mereka termasuk kelompok rentan yang terdampak secara langsung oleh kenaikan harga BBM.

”Bantuan sengaja diwujudkan dalam bentuk voucer BBM ini agar tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat. Harapannya bisa menopang kelangsungan usaha para ojek dan nelayan di tengah kenaikan harga BBM belakangan ini,” ujar Muhdlor, Kamis (15/9/2022).

Selain ojek dan nelayan, bantuan sosial pembelian BBM, menurut rencana, juga diberikan kepada pengemudi angkutan kota yang melayani masyarakat Sidoarjo. Selain itu, pemda akan menyalurkan subsidi logistik atau bantuan ongkos angkut untuk sejumlah komoditas yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Sidoarjo.

Baca juga: Jatim Alokasikan Rp 602 Miliar BTT untuk Penanganan Dampak Kenaikan Harga BBM

Contohnya ongkos angkut pengiriman telur ayam dari Blitar menuju sejumlah pasar di Sidoarjo. Subsidi ongkos angkut ini untuk menjaga agar harga barang tidak naik tinggi sehingga tetap terjangkau oleh masyarakat. Menjaga stabilitas harga bahan pokok merupakan salah satu upaya menekan inflasi.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyerahkan secara simbolis pencairan bantuan sosial penyandang disabilitas berat di pendopo Kantor Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (15/9/2022). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan bantuan kepada 100 warga difabel. Bantuan berupa uang Rp 300.000 per bulan dan dicairkan pada bulan ketiga. Bantuan yang diambil dari APBD tersebut diharapkan mampu mengurangi beban hidup warga difabel atau keluarga yang mengurusnya.

Kepala Dinas Sosial Sidoarjo Ahmad Misbahul Munir menambahkan, untuk mengendalikan dampak kenaikan harga BBM, pihaknya berupaya mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM kepada keluarga penerima manfaat. Sidoarjo mendapat alokasi 81.088 keluarga penerima manfaat.

”Penyaluran bantuan BLT ini dilakukan mulai sepekan lalu dan ditargetkan tuntas pada akhir pekan ini,” kata Misbah.

Misbah menyebutkan, 81.088 keluarga penerima manfaat ini merupakan para penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Penyaluran atau pendistribusian dilakukan secara bertahap. Pada Kamis ini, misalnya, pendistribusian BLT berlangsung di Kecamatan Wonoayu, Tanggulangin, Balongbendo, dan Sedati.

Capaian penyaluran BLT ini sudah lebih dari 50 persen. Setiap keluarga penerima manfaat menerima Rp 150.000 per bulan selama empat bulan. Pencairan bantuan dilakukan setiap dua bulan, yakni untuk alokasi September dan Oktober dicairkan saat ini. Adapun alokasi bantuan untuk November dan Desember, menurut rencana, disalurkan pada November.

Baca juga: BSU Dinilai Tak Berdampak Signifikan bagi Pekerja di Jatim

Pemkab Sidoarjo menerapkan tiga skema penyaluran BLT BBM. Penyaluran berbasis komunitas yakni total penerima manfaat dari tiga desa yang lokasinya berdekatan dikumpulkan jadi satu pada satu lokasi kantor desa. Apabila penerima manfaat berhalangan hadir di kantor desa, mereka bisa mengambil bantuan tersebut di kantor pos terdekat.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Warga menunggu pencairan bantuan sosial penyandang disabilitas berat di pendopo Kantor Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (15/9/2022).

”Bagi penerima bantuan yang tidak bisa hadir di kantor desa dan kantor pos, karena berusia lanjut atau sedang sakit, pemda menyediakan petugas untuk mendatangi rumah-rumah mereka,” ucap Misbah.

Dia menambahkan, dari alokasi dana pengendalian dampak kenaikan harga BBM sebesar Rp 6 miliar, dinas sosial tengah menghitung kebutuhan untuk menyalurkan bantuan kepada kelompok rentan lainnya. Kelompok ini adalah para penerima manfaat program BPNT daerah yang selama ini dibiayai oleh APBD Sidoarjo.

Jumlah penerima manfaat BPNT daerah saat ini sebanyak 2.700 keluarga. Menurut rencana, mereka mendapat bantuan tambahan Rp 150.000 per bulan selama tiga bulan dalam bentuk uang tunai atau BLT. Bantuan ini diharapkan meringankan beban ekonomi keluarga tidak mampu agar mereka tidak semakin dalam terjun dalam jurang kemiskinan akibat dampak kenaikan harga BBM.

”Pemkab Sidoarjo masih mengalkulasi rincian program untuk mengendalikan dampak kenaikan harga BBM dan menjaga inflasi daerah. Selain itu, pendataan penerima manfaat terus dimatangkan agar tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan program Pemprov Jatim dan pemerintah pusat,” ucap Misbah.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berkomitmen mengalokasikan sekitar 2 persen dari dana transfer umum pada APBD tahun berjalan untuk pengendalian inflasi dan penanganan dampak kenaikan harga BBM. Dana yang nilainya Rp 60 miliar itu akan disalurkan untuk efisiensi logistik dan memberikan bantalan sosial bagi segmen masyarakat yang rentan. Kehati-hatian dijaga agar bansos tidak tumpang tindih dengan program kementerian terkait.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, total dana transfer umum APBD Jatim yang tersisa dari penyaluran tahun 2022 sebesar Rp 3 triliun. Oleh karena itulah 2 persennya adalah Rp 60,2 miliar. Anggaran sebesar Rp 60,2 miliar itu akan diambilkan dari pos dana Belanja Tidak Terduga APBD Jatim yang saat ini mencapai Rp 192 miliar.

”Oleh karena itulah, kebutuhan penanggulangan dampak kenaikan harga BBM akan diambilkan dari alokasi BTT. Pemprov Jatim prioritaskan pembelanjaan dana tersebut pada tiga kategori, yakni bantuan sosial kepada ojek, UMKM, dan nelayan. Penciptaan lapangan kerja serta subsidi sektor transportasi terutama angkutan umum masyarakat,” ujar Emil dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Surabaya, Rabu (14/9/2022).

Mantan Bupati Trenggalek itu menambahkan, penggunaan dana Rp 60 miliar didasarkan pada PMK 134/2022 tentang belanja wajib perlindungan sosial. Implementasinya dengan pemberian bansos kepada ojek, pelaku UMKM, dan nelayan.

Upaya penciptaan lapangan kerja, antara lain, dilakukan melalui proyek padat karya berupa pembersihan daerah pesisir oleh para nelayan. Program ini sekaligus bertujuan meningkatkan produktivitas perikanan dan menjaga lingkungan pesisir.

Selain itu, Dinas Perhubungan Jatim akan mengintervensi seluruh ojek baik yang beroperasi secara daring maupun ojek pangkalan. Dana yang disiapkan Rp 14,5 miliar dengan urgensi membantu pemenuhan operasional pengemudi ojek akibat kenaikan harga dan menambah pendapatan mereka.

Mekanisme penyalurannya secara tunai sebesar Rp 150.000 per ojek per bulan. Pembayaran atau pencairan dilakukan dua bulan sekali sebesar Rp 300.000 selama dua kali hingga akhir 2022. Total penerimanya 24.291 pengojek berdasarkan data saat pendistribusian bansos pandemi Covid-19 tahun 2020.

Sedangkan sasaran penerima bansos kelompok nelayan sebanyak 20.770 orang dengan total nilai Rp 12,4 miliar. Bantuan yang diberikan senilai Rp 600.000 per orang. Adapun dasar hukumnya adalah Pergub Jatim Nomor 44 Tahun 2021 untuk penyaluran bansos. Saat ini tengah dilakukan koordinasi pendataan dengan pemda setempat.

Baca juga: Buruh Jatim Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM