Jatim Alokasikan Rp 185 Miliar untuk Efisiensi Logistik dan Bantalan Sosial
Pembagian bansos dijaga agar tidak tumpang tindih dengan program kementerian lain.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat memghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Surabaya, Rabu (14/9/2022).
SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan sekitar 2 persen dari dana transfer umum pada APBD tahun berjalan untuk pengendalian inflasi dan penanganan dampak kenaikan harga BBM. Selain itu, Pemprov juga melakukan refocusing anggaran di masing-masing dinas. Anggaran dengan total Rp 185 miliar itu akan disalurkan untuk efisiensi logistik dan memberikan bantalan sosial bagi segmen masyarakat yang rentan.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, total dana transfer umum APBD Jatim yang tersisa dari penyaluran tahun 2022 sebesar Rp 3 triliun. Oleh karena itulah, 2 persennya adalah Rp 60,2 miliar. Anggaran itu akan diambilkan dari pos dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Jatim yang saat ini mencapai Rp 192 miliar.
”Pemprov Jatim memprioritaskan pembelanjaan dana tersebut pada tiga kategori, yakni bantuan sosial kepada ojek, UMKM, dan nelayan. (Selain itu) Penciptaan lapangan kerja serta subsidi sektor transportasi, terutama angkutan umum masyarakat,” ujar Emil dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Surabaya, Rabu (14/9/2022).
Acara dihadiri juga oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Selain itu, hadir sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota.
Baca juga: Arahan Jokowi-dan Ruang Kendali Inflasi
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Surabaya, Rabu (14/9/2022).
Emil Elestianto Dardak menambahkan, penggunaan dana Rp 60 miliar didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No 134/2022 tentang belanja wajib perlindungan sosial. Implementasinya dengan pemberian bansos kepada ojek, pelaku UMKM, dan nelayan.
Upaya penciptaan lapangan kerja juga dilakukan melalui proyek padat karya berupa pembersihan daerah pesisir oleh para nelayan. Program ini sekaligus bertujuan meningkatkan produktivitas perikanan dan menjaga lingkungan pesisir.
Adapun penggunaan dana Rp 60 miliar berikutnya adalah untuk pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F23%2F82f558cc-4d96-44af-a768-306527217add_jpeg.jpg){kind=logo}
Bus Suroboyo melintas di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (7/4/2018). Bus umum ini melayani masyarakat Surabaya.
Mantan Bupati Trenggalek itu menambahkan, Dinas Perhubungan Jatim akan mengintervensi seluruh ojek baik yang beroperasi secara online maupun ojek pangkalan. Dana yang disiapkan Rp 14,5 miliar dengan urgensi membantu pemenuhan operasional pengemudi ojek akibat kenaikan harga dan menambah pendapatan mereka.
Mekanisme penyalurannya secara tunai sebesar Rp 150.000 per ojek per bulan. Pembayaran atau pencairan dilakukan dua bulan sekali sebesar Rp 300.000 selama dua kali hingga akhir 2022. Total penerimanya 24.291 pengojek berdasarkan data saat pendistribusian bansos pandemi Covid-19 tahun 2020.
Baca juga: Jabar Alokasikan Rp 80 Miliar untuk Antisipasi Inflasi Pasca-Kenaikan BBM
Sedangkan sasaran penerima bansos kelompok nelayan sebanyak 20.770 orang dengan total nilai Rp 12,4 miliar. Bantuan yang diberikan senilai Rp 600.000 per orang. Adapun dasar hukumnya adalah Pergub Jatim Nomor 44 Tahun 2021 untuk penyaluran bansos. Saat ini tengah dilakukan koordinasi pendataan dengan pemda setempat.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Surabaya, Rabu (14/9/2022).
Sementara itu, Dinas Koperasi dan UMKM memberikan intervensi Rp 18 miliar untuk memperkuat 30.000 lebih pelaku usaha mikro. Nilai bansos yakni Rp 600.000 per pelaku usaha. Syarat mendapatkannya dengan menunjukkan KTP, nomor induk berusaha (NIB), dan surat keterangan usaha (SKU).
”Refocusing”
Selain menggunakan dana BTT APBD Jatim 2022, Pemprov Jatim juga melakukan refocusing anggaran yang ada di masing-masing dinas atau organisasi perangkat daerah untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi ataupun dampak krisis global. Total dana refocusing mencapai Rp 125 miliar.
Dinas Sosial Jatim, misalnya, memberikan tambahan bantuan kepada penyandang disabilitas penerima program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Total penerimanya 4.000 orang dengan nilai Rp 600.000 per bulan.
”Adapun tambahan bantuan yang diberikan sebesar Rp 150.000 per orang selama empat bulan. Dana tersebut disalurkan melalui Bank Jatim,” ucap Emil.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2020%2F04%2F17%2FDSC07891_1587119592_jpg.jpg){kind=logo}
Ilustrasi. Seorang difabel sedang memproduksi masker kain di Kantor Difabel Slawi Mandiri, Desa Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jateng, Jumat (17/4/2020). Sebagian difabel memberdayakan diri dengan cara membuat masker kain.
Dia mengatakan, di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, pihaknya memberikan bantuan kepada 14.921 rumah tangga miskin agar mereka bisa mengantisipasi dampak kenaikan biaya energi. Bantuan akan diberikan melalui transfer setelah penetapan P-APBD 2022.
Ada dua alternatif yang dipertimbangkan dengan melihat kelonggaran ruang fiskal Pemprov Jatim, yakni Rp 300.000 per rumah tangga atau Rp 500.000 per rumah tangga. Total anggaran yang dibutuhkan Rp 3,6 miliar hingga Rp 6,1 miliar.
Suami artis Arumi Bachsin ini menambahkan, di sektor ketahanan pangan, digulirkan program pangan lestari dengan anggaran Rp 3,6 miliar. Bantuan akan diberikan kepada kelompok tani sebesar Rp 30.450.000 per desa sebanyak 120 desa. Program ini menyasar 6.000 petani. Harapannya membantu alat hidroponik, pembelian benih, pakan, kolam ikan, dan program pendampingan lain.
Masih di sektor pangan akan dilakukan gelar pangan murah dengan alokasi Rp 30 juta per titik untuk stabilisasi harga pangan. Pihaknya ingin memastikan masyarakat bisa memiliki akses terhadap pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Uang bantuan bisa digunakan sewa tenda, meja kursi, panitia, serta publikasi masyarakat.
Menurut Emil, intervensi juga diberikan oleh Dinas Perkebunan Jatim dengan mengalokasikan Rp 3,1 miliar bantuan untuk petani kopi, kakao, jambu, dan komoditas perkebunan lain. Sasarannya 6.200 petani di 15 kabupaten dan kota dari total 38 daerah di Jatim. Harapannya, mengurangi biaya produksi perkebunan.
Adapun Disperindag Jatim menggulirkan program pasar murah dengan nilai Rp 200 juta per titik dan total anggarannya Rp 3,1 miliar. Dinas Perhubungan Jatim selama ini sudah memberikan fasilitasi angkutan umum di daerah. Alokasi anggarannya Rp 24 miliar, sebanyak Rp 15 miliar di antaranya diberikan untuk angkutan kapal perintis dan penyeberangan dari Probolinggo ke Gili Ketapang dan Gili Mandangin menuju Sampang.
Kapal Perintis Sabuk Nusantara 70 merapat di dermaga Pelabuhan Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Jumat (6/3/2020). Kapal tersebut adalah satu dari tiga kapal perintis yang menghubungkan Miangas dengan Bitung dan berbagai pulau di Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sangihe.
Selain itu, subsidi bus Trans Jatim rute Sidoarjo, Gresik, Surabaya, sebesar Rp 9 miliar. Sasarannya sejak awal agar kendaraan pribadi mau beralih ke kendaraan umum.
Masih terkait dengan intervensi Pemprov Jatim untuk menanggulangi inflasi dan mempercepat pemulihan ekonomi, digulirkan program Lumbung Pangan Jatim dengan anggaran Rp 74 miliar. Program ini digelar di 26 titik pasar hasil kerja sama BUMD Jatim di Puspa Agro dengan pemerintah desa produsen bahan pangan.
”Pemprov Jatim menyubsidi ongkos angkut produsen dan ongkos kirim ke agen serta distributor di 26 titik pasar,” papar Emil.
Ribuan perahu nelayan bersandar di Kawasan Ekosistem Esensial Ujungpangkah, Desa Banyuurip, Kabupaten Gresik, Jumat (11/6/2021).
Dengan ikhtiar tersebut, harapannya sebagai provinsi penghasil pangan dan penyumbang seperenam perekonomian Indonesia, Jatim bisa turut menyukseskan upaya nasional mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rakor tersebut mengingatkan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak akan merembet pada kenaikan tarif angkutan. Hal itu berpotensi memengaruhi kenaikan inflasi. Oleh karena itulah, kenaikan tarif angkutan di tingkat pemerintah pusat sudah diputuskan.
Dia berterima kasih kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi ataupun kabupaten dan kota yang telah memberikan bantuan sosial di sektor transportasi dan bansos di sektor lainnya. Bansos tersebut diharapkan bisa mengendalikan dampak rambatan, termasuk pada harga-harga bahan pokok yang berpotensi memengaruhi daya beli warga.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F02%2F22%2Fa4560d35-4c3f-4c22-8415-50c44b96c832_jpg.jpg){kind=logo}
Ratusan pedagang di Pasar Larangan, Sidoarjo, mengantre pembelian minyak goreng curah dalam operasi pasar yang digelar oleh Kementerian Perdagangan RI, Selasa (22/1/2022).
Berdasarkan data BPS inflasi tahun ke tahun pada Agustus 2022 mencapai 4,69 persen terutama karena inflasi pangan mencapai 8,93 persen. Penyebab inflasi pangan ini adalah gejolak kenaikan harga pangan. Seharusnya, inflasi pangan turun di bawah 5 persen.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada sejumlah langkah yang harus dilakukan oleh pemda untuk menjaga stabilitas harga dalam mengendalikan inflasi. Memperluas kerja sama antardaerah terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.
Selain itu, menggelar operasi pasar guna memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi.
”Berikutnya adalah menggunakan anggaran belanja tak terduga dalam pengendalian inflasi. Mengoptimalkan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2 persen dana transfer umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial,” kata Airlangga.
Langkah lain yang juga bisa dilakukan pemda adalah memperkuat sarana prasarana penyimpanan produk hasil panen, terutama di daerah sentra produksi. Selain itu, memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan untuk mempercepat stabilisasi harga.
Baca juga: Biaya Produksi Terus Naik Waspadai Inflasi Lebih Tinggi
