Buruh menolak kenaikan harga BBM karena menyebabkan naiknya inflasi. Kenaikan inflasi ini mengancam ekonomi buruh dan kelangsungan dunia usaha yang bisa berdampak pada PHK massal.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·4 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Ratusan buruh dari sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Timur berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Rabu (31/8/2022). Mereka menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi karena akan menyebabkan kenaikan inflasi. Kenaikan ini bakal mengancam perekonomian buruh dan kelangsungan dunia usaha yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja besar-besaran.
Unjuk rasa dihadiri pekerja dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, dan Pasuruan. Mereka tergabung dalam beberapa organisasi buruh untuk menyuarakan aspirasinya. Menurut rencana, unjuk rasa akan dilakukan hingga pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Ketua Eksekutif Komite Partai Buruh Jatim Jazuli mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi bakal berdampak pada naiknya harga bahan kebutuhan pokok. Kenaikan harga bahan kebutuhan pokok ini akan meningkatkan biaya belanja rumah tangga pekerja. Disisi lain, upah pekerja tidak mengalami kenaikan sehingga daya beli mereka akan turun.
”Selain menolak kenaikan harga BBM, kami juga menuntut pemberian upah layak bagi pekerja. Jika kenaikan BBM tidak disertai dengan kenaikan upah, kondisi buruh semakin memprihatinkan,” ujar Jazuli.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DPD Jatim Ahmad Fauzi menambahkan, sebelum kenaikan harga BBM, pekerja sudah menghadapi tekanan ekonomi akibat naiknya harga sejumlah bahan kebutuhan pokok, seperti telur ayam dan cabai. Dia meyakini, jumlah komoditas bahan pokok yang naik semakin banyak apabila harga BBM naik.
”Hal itu karena biaya transportasinya naik. Kenaikan biaya transportasi ini akan berdampak pada seluruh sektor ekonomi. Belanja kebutuhan pekerja praktis akan semakin tinggi, sedangkan upah buruh tetap,” kata Fauzi.
Selain menghadapi kenaikan inflasi, pekerja juga akan menghadapi ancaman PHK besar-besaran. Hal itu karena kenaikan harga BBM diyakini bakal berdampak pada kinerja dunia usaha. Di sisi lain, situasi ekonomi secara nasional dan global belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 sehingga peluang pasar masih terbatas.
Fauzi meminta pemerintah pusat mengkaji kembali kebijakan kenaikan harga BBM karena dampaknya yang sangat luas dan signifikan bagi kehidupan masyarakat terutama kalangan buruh dan dunia usaha di Jatim. Alih-alih menaikkan upah pekerja, masih banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya membayar upah sebagai standar minimal kabupaten dan kota tahun 2022 dengan alasan kondisi keuangan yang belum membaik.
Salah satu pekerja di Sidoarjo, Yovi Widianto (26), mengatakan, sulit mencari pekerjaan sebagai karyawan tetap. Mayoritas pabrik memilih menerapkan skema pekerja paruh waktu dengan gaji jauh di bawah UMK 2022 yang nilainya Rp 4,3 juta per bulan. Pekerja paruh waktu rata-rata menerima Rp 2,5 juta-Rp 3 juta per bulan.
”Dengan penghasilan segitu, keuangan kami sangat pas-pasan. Selain membayar sewa kamar, ada tanggungan mencicil sepeda motor sehingga tinggal tersisa biaya belanja kebutuhan pokok. Jika harga BBM naik, ongkos transpor naik, pengeluaran semakin membengkak,” ucap Yovi yang bekerja di bagian bongkar barang di pabrik sandal di Kecamatan Gedangan.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan, masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait dengan bantalan sosial yang harus disiapkan untuk menekan dampak kenaikan harga BBM. Sidoarjo merupakan salah satu jantung industri Jatim.
”Pada saat pandemi Covid-19, dampaknya luar biasa bagi Sidoarjo. Hal itu karena angka pengangguran naik tajam hingga mencapai 10 persen dari jumlah angkatan kerja. Angka pengangguran terbuka ini menjadi yang tertinggi di Jatim,” ucap Muhdlor, Rabu (31/8/2022).
Naiknya angka pengangguran terbuka dipicu banyaknya PHK oleh dunia industri, terutama manufaktur. Selain itu, tidak sedikit perusahaan yang mengalihkan pabriknya ke luar Sidoarjo karena ingin menekan biaya produksi dengan menghindari upah buruh yang tinggi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan, untuk menekan angka pengangguran akibat dampak pandemi Covid-19, pihaknya terus menggelar pelatihan-pelatihan untuk menyiapkan calon wirausaha. Pelatihan ini menyasar korban PHK dan lulusan SMK dan SMA yang belum mendapat pekerjaan.
”Jenis pelatihannya beragam seperti pembuatan pastry, barista, pijat spa dan refleksi, serta keterampilan menjahit. Peserta pelatihan juga mendapat bantuan alat untuk modal kerja,” kata Fenny.