Mahasiswa Aceh Desak Pemerintah Evaluasi Kenaikan Harga BBM

Kebijakan menaikkan harga BBM dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Kenaikan harga BBM diikuti meningkatnya harga bahan pangan dan transportasi. Saat pendapatan warga belum pulih, kini dihadapkan pada inflasi.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Ratusan mahasiswa melakukan konvoi dari kampus menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (5/9/2022). Mereka mendesak pemerintah agar mengevaluasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Mereka menilai kenaikan harga bahan bakar minyak membuat rakyat kecil kecil terimpit kesulitan ekonomi.

BANDA ACEH, KOMPAS — Ratusan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh mendesak pemerintah mengevaluasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Kebijakan itu rentan membuat hidup rakyat kecil semakin terimpit kesulitan ekonomi.

Mahasiswa berkonvoi dari kampus menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (5/9/2022). Mereka mengusung poster dan spanduk berisi protes terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Mahasiswa lantas menyampaikan orasi di halaman gedung DPRA dan kemudian diperbolehkan langsung menyampaikan aspirasinya .

Baca juga: Polda Aceh Tahan 23 Penimbun dan Sita 7.182 Liter BBM

Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry Mahmudin menuturkan, kenaikan harga BBM menganggu usaha masyarakat bangkit dari pandemi. Kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan harga bahan pokok saat pendapatan warga tidak bertambah.

”Kenaikan harga BBM bersubsidi memiliki multiplier effect,seperti inflasi, turunnya daya beli masyarakat, dan potensi meningkatnya angka kemiskinan,” kata Mahmudin.

Presiden Joko Widodo memutuskan menaikkan harga BBM pada Sabtu (3/9/2022). Harga pertalite dari Rp 7.500 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter, dan solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

”Pendapatan warga belum pulih, kini dihadapkan inflasi. Pertalite banyak dipakai warga kelas menengah ke bawah, pelaku UMKM. Kebijakan ini akan memengaruhi biaya produksi,” kata Mahmudin.

Menurut Mahmudin, yang harus dilakukan pemerintah bukan menaikkan harga, melainkan mengawasi penyaluran agar BBM subsidi tepat sasaran. Selama ini, BBM subsidi marak digunakan kalangan menengah ke atas hingga industri. Perbaikan proses penyaluran jauh lebih penting daripada sekadar menaikkan harga.

Penimbunan BBM subsidi, misalnya, masih marak. Sejak 24 Agustus hingga 4 September 2022, Polda Aceh menangani 17 kasus penimbunan BBM. Sebanyak 23 tersangka ditahan dan 7.182 liter minyak disita.

Baca juga: Sepanjang April, Polisi Tetapkan 25 Tersangka Penimbun BBM di Aceh

KOMPAS/ZULKARNAINI

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Saiful Yahya saat membacakan pernyataan atas desakan mahasiswa terkait kenaikan harga BBM, Senin (5/9/2022). Mahasiswa mendesak pemerintah agar mengevaluasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Mereka menilai kenaikan harga bahan bakar minyak membuat rakyat kecil kecil terimpit kesulitan ekonomi.

Ketua DPRA Saiful Yahya setuju dengan aspirasi mahasiswa. Dia bakal menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo. ”Kami atas nama lembaga dan semua anggota DPRA mendesak pemerintah agar segera menurunkan harga BBM dan tarif listrik. Sekarang juga,” ujar Saiful.

Sebelumnya, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh Mahdinur mengatakan, penyaluran BBM harus diawasi agar tepat sasaran. Menurut Mahdinur, BBM subsidi harus dipastikan hanya disalurkan untuk warga ekonomi rendah. ”Perlu kesadaran warga yang memiliki daya ekonomi berlebih agar tidak menggunakan BBM subsidi,” kata Mahdinur.

Baca juga: Sebagian Subsidi Dialihkan, Harga BBM Akhirnya Naik