Sebagian Subsidi Dialihkan, Harga BBM Akhirnya Naik
Pengalihan subsidi menjadi pilihan pemerintah di tengah situasi sulit. Harga beberapa jenis BBM subsidi pun naik. Sebagian subsidi dialihkan untuk bantuan yang dinilai lebih tepat sasaran.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·6 menit baca
KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
Presiden Joko Widodo bersama menteri terkait menggelar konferensi pers perihal pengalihan subsidi bahan bakar minyak di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Setelah melalui kalkulasi matang, pemerintah akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Selain gejolak harga minyak dunia, pemberian subsidi BBM yang tidak tepat sasaran juga menjadi pertimbangan. Pemerintah memutuskan untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk membantu masyarakat kurang mampu.
Kenaikan harga ditetapkan untuk BBM bersubsidi, yakni pertalite dan solar. Harga pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Harga per liter solar bersubsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800. Selain itu pemerintah juga mengumumkan kenaikan harga pertamax nonsubsidi naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.
”Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN,” kata Presiden Joko Widodo saat bersama menteri terkait menggelar konferensi pers perihal pengalihan subsidi bahan bakar minyak di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9/2022).
Akan tetapi, lanjut Presiden, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat, yakni dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan diperkirakan terus meningkat. Di sisi lain, ditemukan fakta bahwa 70 persen lebih subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.
Presiden Joko Widodo bersama menteri terkait menggelar konferensi pers perihal pengalihan subsidi bahan bakar minyak di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9/2022).
Menurut Presiden Jokowi, mestinya uang negara itu diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. ”Dan, saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” katanya.
Sebagian subsidi BBM pun akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150.000 per bulan dan mulai diberikan pada bulan September selama 4 bulan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600.000.
”Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan. Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Saat ini, pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menuturkan bahwa harga BBM yang baru tersebut mulai berlaku Sabtu, pukul 14.30 WIB, atau 1 jam sejak penyesuaian harga tersebut diumumkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, selama ini pemerintah sudah menaikkan tiga kali lipat anggaran subsidi. Di antaranya subsidi untuk BBM dan elpiji dari tadinya hanya Rp 77,5 triliun menjadi Rp 149,4 triliun. Adapun subsidi untuk listrik dari Rp 56,5 triliun naik ke Rp 59,6 triliun.
Kompensasi untuk BBM dari Rp 18,5 triliun menjadi Rp 252,5 triliun. ”Dan, kompensasi untuk listrik naik dari nol menjadi Rp 41 triliun sehingga total subsidi dan kompensasi untuk BBM, elpiji, listrik, itu mencapai Rp 502,4 triliun,” kata Sri Mulyani.
Menkeu Sri Mulyani menuturkan, angka Rp 502,4 triliun tersebut dihitung berdasarkan rata-rata dari ICP yang bisa mencapai 105 dollar AS per barel dengan kurs Rp 14.700 per dollar AS dan volume pertalite yang diperkirakan mencapai 29 juta kiloliter serta volume solar bersubsidi adalah 17,44 juta kiloliter.
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Warga antre membeli bahan bakar minyak di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak.
Masyarakat saat ini bertanya karena harga minyak dalam sebulan terakhir agak mengalami penurunan. Kami terus melakukan penghitungan dengan harga minyak ICP yang turun ke 90 dollar AS sekalipun, maka subsidi atau harga rata-rata setahun ICP masih di 98,8 (dollar AS) atau hampir 99 dollar AS. Atau, kalaupun harga minyak turun sampai di bawah 90 (dollar AS), keseluruhan tahun rata-rata ICP Indonesia masih di 97 dollar AS,” ujarnya.
Dengan perhitungan ini, angka subsidi tetap akan naik. ”Tidak menjadi Rp 698 (triliun), tetapi Rp 653 triliun kalau harga ICP adalah rata-rata 99 dollar AS, yaitu tadi turun ke 90 dollar (AS) sampai Desember. Sementara kalau harga ICP di 85 (dollar AS) sampai Desember, kenaikan subsidi akan tetap, yaitu (dari) Rp 502 triliun menjadi Rp 640 triliun. Ini adalah kenaikan Rp 137 triliun atau Rp 151 triliun tergantung dari harga ICP,” tuturnya.
Pemerintah akan terus memonitor perkembangan dari ICP karena memang suasana geopolitik dan suasana proyeksi ekonomi dunia masih akan sangat dinamis. ”Kami akan terus mengalokasikan subsidi bagi masyarakat, antara Rp 591 (triliun) apabila harga ICP di 85 (dollar AS) atau Rp 605 triliun apabila harga ICP di 99 (dollar AS),” ujarnya.
Apabila harga ICP di atas 100 dollar AS, total subsidi kepada masyarakat dalam bentuk BBM akan mencapai Rp 649 triliun. ”Inilah yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, maka sebagian dari belanja yang tadinya adalah untuk keseluruhan subsidi digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat,” kata Sri Mulyani.
KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Pemerintah juga akan memantau dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan dari kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. ”Kami perkirakan, dengan adanya bansos yang diberikan tambahan Rp 24,17 triliun, kita bisa menahan pertambahan jumlah kemiskinan sehingga tetap bisa kita jaga dan bahkan kita upayakan menurun melalui program-program pemerintah lainnya,” ujar Menkeu.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menuturkan bahwa saat ini, dari rencana 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM), pemerintah sudah siap menyalurkan bantuan untuk lebih dari 18,48 juta KPM melalui PT Pos Indonesia. ”Sisanya sedang (dilakukan) proses cleansing karena seperti kita ketahui, misalkan kita mengumumkan hari ini, jam ini, 1 jam, atau beberapa menit kemudian ada yang meninggal. Jadi, kami perlu cleansing. Masih ada 313.244 keluarga penerima manfaat di PT Pos yang sedang kita cleansing bersama,” ujarnya.
Bantuan akan diberikan Rp 150.000 sebanyak empat kali, tetapi akan diberikan dalam dua tahap. Jadi, per tahapnya Rp 300.000. ”Kami berikan per September ini dan nanti pada awal Desember kami berikan yang kedua,” kata Mensos Risma.
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo mengunjungi Kantor Pos Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Jumat (2/9/2022). Dalam kunjungan ini, Presiden mengecek penyaluran BLT BBM. BLT BBM didistribusikan sebagai pengalihan subsidi BBM.
Dalam perjalanan, warga dapat mengusulkan sekaligus menyanggah penerima bantuan sosial. ”Kami punya situs namanya usul sanggah, jadi warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam program usul sanggah itu. Dan, kami akan cek di lapangan antara daerah dan pendamping kami,” ujarnya.
Dijelaskan, Kemensos mempunyai 70.000 pendamping di seluruh Indonesia. Klarifikasi dibutuhkan karena terkadang ada yang berkata tidak menerima, tetapi setelah dicek sudah menerima lengkap PKH dan BPNT. ”Nah, perlu diklarifikasi data itu. Berikutnya, kalau mendesak, kami punya command center bisa ditelepon di 021-171, maka itu 24 jam 365 hari siap melayani kalau ada keluhan-keluhan tadi,” katanya.
Selanjutnya, untuk mengatasi warga yang tidak mampu mengakses, misalnya kondisi fisiknya sakit atau tempatnya di pegunungan, Kemensos sudah sepakat dengan PT Pos Indonesia. ”Kami akan siapkan, kami akan bekerja sama dengan suku-suku, kepala suku, (kepala) adat, pemerintah daerah, dan tokoh agama untuk membagi, salur, di sana, dengan kami melakukan penerbangan khusus ke sana,” ujar Mensos Risma.
Bagi warga yang sakit, penyandang disabilitas, atau mereka yang tidak bisa mengakses ke PT Pos, bantuan akan diantar ke rumah. ”Jadi, nanti tinggal mengecek saja, itu gratis dengan cek bansos usul sanggah dan command center. Bisa dicek di situ, kenapa belum terima, maka kami akan tindak lanjuti,” kata Mensos Risma.
