Penolakan dari pelaku usaha wisata dan warga terhadap kenaikan tarif di Taman Nasional Komodo masih terjadi. Perlu duduk bersama untuk mencari solusi masalah ini.
Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
·3 menit baca
DOKUMEN RATNA UMI
Wisatawan berfoto bersama seekor komodo di Pulau Komodo, Rabu (27/7/2022).
LABUAN BAJO, KOMPAS — Polemik berkepanjangan terkait tarif masuk Taman Nasional Komodo dapat merusak citra destinasi pariwisata superprioritas Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah, asosiasi wisata, dan masyarakat lokal perlu duduk bersama untuk mencari jalan keluar.
Mulai Senin (1/8/2022), pemerintah memberlakukan tarif baru untuk masuk ke Taman Nasional (TN) Komodo di Pulau Komodo dan Pulau Padar menjadi Rp 3,75 juta untuk kunjungan per orang dalam setahun. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan konservasi komodo.
Habitat komodo di TN Komodo tidak hanya di Pulau Padar dan Pulau Komodo, tetapi juga di Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Nusa Kode. Dalam kunjungan ke Pulau Rinca, Kamis (21/7/2022), Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perubahan tarif masuk hanya berlaku di Pulau Padar dan Komodo. Di luar itu, termasuk di Pulau Rinca, tarif masuk tetap Rp 200.000 per orang untuk sekali kunjungan.
Kami memastikan semua masukan atau aspirasi masyarakat ditampung. (Sandiaga Uno)
Saat perubahan tarif masuk diberlakukan kemarin, asosiasi pelaku usaha wisata dan masyarakat lokal melakukan boikot layanan wisata di Labuan Bajo. Sebagian dari mereka ditangkap polisi. Kejadian itu disaksikan banyak wistawan asing yang tampak ketakutan dengan aksi aparat.
”Kondisi itu membuat wisatawan tidak nyaman. Mereka ketakutan sekali,” ujar Boe, salah satu pegiat wisata.
Wisatawan yang menggunakan sepeda motor panik dengan kehadiran aparat bersenjata laras panjang di destiansi wisata superprioritas Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Senin (1/8/2022). Aparat menangkap sejumlah pegiat wisata yang melakukan aksi penolakan terhadap kenaikan tarif masuk di Pulau Komodo dan Padar.
Kepala Polda NTT Inspektur Jenderal Setyo Budiyanto mengatakan, ia memerintahkan pengamanan destinasi superprioritas Labuan Bajo sebagai salah satu obyek vital. Jika ada pihak yang dinilai mengganggu kenyamanan wisatawan, mereka akan ditindak.
Duduk bersama
Menyikapi situasi itu, anggota DPR dari Daerah Pemilihan NTT 1, Andreas Hugo Pareira, menyarankan agar berbagai pihak duduk bersama untuk mencari solusi.
”Kalau kondisi seperti ini dibiarkan berlarut-larut, turis merasa tidak nyaman dan enggan datang ke Labuan Bajo. Pada akhrinya, yang rugi kita sendiri. Jadi, mari duduk bersama untuk mencari kesepahaman, bagaimana baiknya,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu melalui telepon.
Menurut dia, pemerintah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk membangun pariwisata berbasis konservasi di Labuan Bajo dan TN Komodo. Itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk memajukan daerah itu.
Mengawali agenda kunjungan kerjanya di hari kedua di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, 22 Juli 2022, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana meninjau Proyek Pengembangan Sarana Hunian Pendukung Kawasan Pariwisata, Kampung Baru, Labuan Bajo.
Sosiolog dari Universitas Nusa Cendana, Lasarus Jehamat, mengatakan, polemik berkepanjangan lantaran pengambilan kebijakan yang menyangkut rakyat banyak tidak didahului dialog panjang dan intens dengan semua pemangku kepentingan. Kebijakan yang datang dari atas dan terkesan otoriter akan memicu perlawanan.
”Ini tidak hanya menyangkut perut lapar. Kebijakan itu menyangkut soal keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk pemangku kepentingan pariwisata Labuan Bajo di tingkat bawah,” katanya.
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam konferensi pers pada Senin pagi menegaskan, tarif itu tetap diberlakukan mulai Senin. Tarif itu dikaji para ahli konservasi dari perguruan tinggi ternama di Indonesia. ”Itu hanya berlaku di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Kalau Pulau Rinca, masih tarif lama,” ujarnya.
FERGANATA INDRA RIATMOKO
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno
Di Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengimbau seluruh pelaku usaha pariwisata menahan diri dan tetap mengutamakan dialog secara transparan. Pihaknya membuka peluang diskusi bagi pelaku usaha lokal di sekitar TN Komodo.
”Kami memastikan semua masukan atau aspirasi masyarakat ditampung,” ujar Sandiaga.
Dia menambahkan, lintas kementerian dan lembaga akan berdiskusi lebih lanjut, membahas upaya konservasi dan peningkatan ekonomi masyarakat.
