Penjabat Kepala Daerah di Aceh Diminta Ikut Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Pemulihan UMKM akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan, sebab warga akan memiliki sumber pendapatan. Di sisi lain, transaksi di akar rumput akan membuat roda ekonomi berputar.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Lima penjabat kepala daerah di Provinsi Aceh dilantik, Kamis (14/7/2022). Mereka diminta untuk mempercepat realisasi anggaran agar program pembangunan tidak terhambat dan diminta fokus pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19.

BANDA ACEH, KOMPAS — Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki melantik empat penjabat bupati dan satu penjabat wali kota di Banda Aceh, Kamis (14/7/2022). Mereka diminta ikut mempercepat realisasi anggaran agar program pembangunan tidak terhambat sembari fokus memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Mereka yang dilantik adalah Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, Penjabat Bupati Aceh Timur Mahyuddin, dan Penjabat Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah. Selain itu, ada juga Penjabat Bupati Bener Meriah Haili Yoha dan Penjabat Wali Kota Lhokseumawe Imran.

Mereka mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan kepala daerah yang telah habis masa jabatan. Para penjabat itu diberikan waktu satu tahun untuk memimpin sejak dilantik. ”Realisasi anggaran harus dipercepat dan prioritaskan (penggunaan) untuk kepentingan masyarakat,” ujar Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki.

Baca juga: Achmad Marzuki Penjabat Gubernur Aceh, Penguatan Perdamaian dan Penanggulangan Kemiskinan Dinanti

Marzuki menuturkan, pascapandemi Covid-19 pemerintah harus bekerja keras membangkitkan ekonomi daerah, terutama pelaku usaha kecil menengah. Marzuki berharap, ada kebijakan-kebijakan penjabat yang baru dilantik untuk memulihkan ekonomi di sektor riil.

Pemulihan UMKM, kata dia, akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan, sebab warga tetap memiliki sumber pendapatan. Di sisi lain, transaksi di akar rumput akan membuat roda ekonomi berputar untuk mencegah munculnya kemiskinan baru.

Hingga September 2021, jumlah penduduk miskin di Aceh tercatat 850.000 jiwa atau 15,53 persen. Jumlah itu naik dibandingkan September 2020 sebanyak 833.000 jiwa atau 15,43 persen.

Marzuki mengatakan, selain anggaran daerah, dana desa juga menjadi modal besar bagi penjabat kepala daerah untuk menghidupkan UMKM. ”Pastikan pengelolaan dana desa didampingi dan diawasi agar tepat sasaran,” ujar Marzuki.

Meski hanya menjabat setahun, Marzuki berharap, lima kepala daerah yang baru dilantik itu melanjutkan pembangunan yang telah dirancang, termasuk program-program strategis nasional.

”Saudara ditunjuk melalui proses, punya kompetensi, dan kinerja baik. Saudara harus bijak, taat hukum, dan memprioritaskan program untuk masyarakat,” ujar Marzuki. Dia menambahkan, penjabat kepala agar menjalankan pemerintahan yang bersih dan amanah.

Baca juga: Prioritaskan Usaha Produktif untuk Tekan Kemiskinan di Aceh

DOK BPBD ACEH TIMUR

Banjir di Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Sabtu (5/12/2020), menyebabkan ribuan rumah tergenang, 2.014 warga mengungsi, dan satu warga meninggal dunia.

Penjabat Bupati Aceh Aceh Timur Mahyuddin menuturkan, rencana pembangunan daerah yang telah disusun pemerintah sebelumnya tetap menjadi acuan. Beberapa program prioritas di Aceh Timur adalah peningkatan kualitas kesehatan demi menekan angka stunting (tengkes) hingga pemulihan ekonomi di sektor riil.

”Isu stunting serius di Aceh Timur. Kami berusaha meningkatkan kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi agar stunting bisa ditekan,” ujarnya.

Selain itu, Aceh Timur memiliki sumber daya laut dan pertanian yang melimpah. Sebagian besar warganya bertopang hidup pada dua sumber tersebut.

Menurut Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, dia akan lebih banyak melaksanakan petunjuk pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Namun, program yang sedang berjalan akan tetap dilanjutkan.

”Pemberdayaan ekonomi usaha kecil menengah dan penanganan pandemi Covid-19 tetap menjadi prioritas,” ujar Iswanto. Dia menambahkan, tugas penjabat kepala daerah adalah menyiapkan pilkada serentak 2024.

Baca juga: Meski Bencana Picu Kemiskinan, Mitigasi di Aceh Masih Rapuh