Masih ada 10 kabupaten/kota yang mengalokasikan APBD di bawah 10 persen untuk kesehatan. Hal ini melanggar hak masyarakat untuk sehat yang dijamin undang-undang.

Sepanjang 2023, KPK belum melakukan operasi tangkap tangan. Namun, KPK tetap mengingatkan kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi. Jangan pula menjadikan tingginya biaya politik sebagai alasan melakukan korupsi.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri, masih kerap terjadi kelambatan realisasi belanja APBD. Penyebabnya, pelaksanaan lelang yang terlambat.

Dua tahun terakhir, Pemerintah Kota Surakarta mampu menduduki peringkat atas dalam Survei Penilaian Integritas dari KPK. Capaian itu diraih sebagai buah komitmen tinggi kepala daerah dan perangkatnya.

Akses layanan pendidikan dasar bagi anak-anak Indonesia makin luas. Namun mutu penguasaan kemampuan dasar belajar peserta didik masih rendah.

Cakupan vaksinasi Covid-19 dosis penguat bagi warga lansia masih belum mencapai target. Terobosan baru perlu diupayakan pemerintah daerah untuk meningkatkan cakupan vaksinasinya.

Penurunan potensi La Nina diyakini sebagai penyebab utama meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Seluruh pemerintah daerah diminta untuk waspada dan bersiap menghadapinya.

Rapat Koordinasi Kebijakan Prioritas Nasional Percepatan Pelepasan Kawasan Hutan yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya diikuti sejumlah wakil gubernur dan kepala dinas.