Maksimal Tiga Bulan, Penyintas Erupsi Semeru Harus Tempati Hunian Tetap
Dari 1.951 unit hunian tetap bagi penyintas erupsi Gunung Semeru, tercatat baru 300 unit yang sudah ditempati. Selebihnya belum dihuni karena masih menunggu dilengkapi hunian sementara yang melekat pada hunian tetap.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·4 menit baca
LUMAJANG, KOMPAS — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyelesaikan pembangunan 1.951 unit hunian tetap bagi penyintas erupsi Gunung Semeru di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sekitar 300 unit di antaranya telah ditempati warga sejak Idul Fitri pada awal Mei 2022. Adapun selebihnya belum ditempati karena masih menunggu pembangunan hunian sementara yang melekat dengan hunian tetap tersebut.
”Sisanya masih menunggu (ditempati) karena huntaranya (hunian sementara) ada yang belum selesai. Kenapa huntaranya belum selesai? (Pembangunan) Huntara tadinya memang diserahkan pada bantuan-bantuan dari banyak pihak, tapi ternyata belum terpenuhi,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat meninjau lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai penanganan pascabencana erupsi Gunung Semeru di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Kamis (2/6/2022).
Oleh karena itu, pembangunan huntara yang belum rampung tersebut akan segera diselesaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah atau Kabupaten Lumajang. ”Dengan demikian, dalam waktu paling lambat tiga bulan itu semua sudah selesai dan seluruhnya (korban erupsi) bisa masuk di sini. Termasuk seluruh fasilitasnya sudah terpenuhi, termasuk juga listrik dan air,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Wapres Amin menuturkan ada harapan agar para warga memperoleh sertifikat masing-masing. Ada pula harapan agar jangan sampai nanti ada warga yang menjual rumahnya. ”Jangan sampai nanti, tadi saya minta, jangan dijual. (Hal ini) Karena tidak mustahil, begitu lihat suasana enak, bersih, menarik, kemudian ada yang datang untuk (menawari) dijual saja, dijual saja. Jadi, jangan sampai nanti mereka akan kesulitan lagi di dalam nanti menempati,” kata Wapres Amin.
Seorang warga, Junaidi, yang sehari-hari berprofesi sebagai pencari batu, menuturkan, dirinya menghuni huntap sejak Idul Fitri 2022. Selain mengapresiasi perhatian pemerintah, Junaidi juga menyampaikan sejumlah harapan, misalnya realisasi fasilitas umum di area huntap, seperti pasar, sekolah, puskesmas, dan masjid.
Kepala BNPB Letjen Suharyanto, saat menyampaikan paparan kepada Wapres Amin, menuturkan bahwa per hari ini huntara yang selesai dibangun baru 437 unit dari target 1.951 unit. ”Kenapa demikian? (Hal ini) Karena memang pada saat awal, huntara ini dibangun oleh NGO yang menyumbang. Akibat kendala di lapangan, cuaca, tukang, dan lain-lain akhirnya lambat,” katanya.
Suharyanto menuturkan telah dilakukan pertemuan dan diputuskan bersama Bupati Lumajang bahwa mulai dua minggu lalu sisa huntara yang belum selesai dibangun tersebut diambil alih pengerjaannya oleh BNPB dan Kabupaten Lumajang. ”(Hal ini) Karena masyarakat, kan, nanti takutnya bertanya-tanya. Sementara kewajiban pemerintah sebetulnya di huntapnya saja. Tapi, kan, karena ada yang dapat huntap dan huntara, kalau ada masyarakat yang hanya dapat huntap khawatir mereka protes,” kata Suharyanto.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto menuturkan, konstruksi bangunan huntap yang dibangun Kementerian PUPR, yakni sebanyak 1.951 unit, telah selesai seluruhnya. Huntap tersebut dibangun dengan ukuran 6 meter x 6 meter pada tanah seluas 10x14 meter untuk setiap keluarga dan menyatu dengan huntara.
”Desain dan spesifikasi teknis huntap menggunakan konsep build back better dengan konsep rumah tahan gempa sistem RISHA. Seluruhnya menggunakan produk dalam negeri,” kata Iwan Suprijanto saat menyampaikan paparan kepada Wapres Amin.
Desain dan spesifikasi teknis huntap menggunakan konsep build back better dengan konsep rumah tahan gempa sistem RISHA. Seluruhnya menggunakan produk dalam negeri.
Fasilitas
Iwan Suprijanto mengatakan, selain bangunan hunian, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya, juga sedang menyelesaikan pembangunan sejumlah fasilitas untuk menambah kenyamanan bagi penghuni.
Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR menginformasikan, fasilitas dimaksud berupa jalan lingkungan, drainase, dan dinding penahan tanah dengan progres sudah 95,6 persen. Selain itu juga fasilitas air minum dengan progres 88,7 persen dan prasarana sanitasi berupa sistem pengolahan air limbah dengan progres 84,9 persen.
Iwan Suprijanto merinci, untuk instalasi air minum dibangun reservoir berkapasitas 300 meter kubik, pipa jaringan distribusi sepanjang 5.280 meter, 2 unit broncapture, pelintasan, dan aksesori untuk menyambung saluran rumah sebanyak 1.951 saluran. Total kapasitas penyediaan air minum sebesar 25 liter per detik untuk 2.000 keluarga yang bersumber dari Kali Tunggeng dengan debit 10 liter per detik, Kali Pitik 5 liter per detik (gravitasi), dan Hutan Bambu dengan debit 10 liter per detik dengan biaya sebesar Rp 17 miliar.
Adapun untuk prasarana sanitasi dibangun instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) berkapasitas 80-500 keluarga dan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) berkapasitas 2.000 keluarga dengan anggaran pembangunan Rp 57,5 miliar. Lokasi huntap juga akan dilengkapi fasilitas lain untuk mengakomodasi kegiatan sehari-hari warga, seperti fasilitas umum, masjid, sekolah, sarana olahraga, lapangan, ruang terbuka hijau, dan pasar.
Huntap di Lumajang dibangun dengan anggaran Rp 350,55 miliar oleh kontraktor PT Brantas Abipraya dan PT Hutama Karya. Huntap tersebut mulai dibangun pada Januari 2022 untuk penerima manfaat yang berasal dari tujuh desa di Kabupaten Lumajang; yakni Desa Sumbersari, Desa Kebondeli Utara, Desa Kebondeli Selatan, Desa Curah Koboan, Desa Gumukmas, Desa Kamarkajang, dan Desa Kajar Kuning.