Pemerintah Targetkan Pengungsi Semeru Huni Hunian Sementara Saat Lebaran
Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jumat (14/01/2022), meninjau hunian sementara untuk pengungsi bencana Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pemerintah menargetkan hunian sementara akan selesai saat Lebaran.
Oleh
DAHLIA IRAWATI/MAWAR KUSUMA WULAN
·5 menit baca
LUMAJANG, KOMPAS — Pemerintah menargetkan para pengungsi erupsi Gunung Semeru bisa menghuni hunian sementara pada saat Idul Fitri mendatang atau pada awal Mei. Hunian sementara akan dibangun bersamaan dengan hunian tetap yang nantinya akan dibangun dengan konsep smart village atau desa terpadu.
”Permintaan saya, secepatnya sesuai permintaan para pengungsi, mereka ingin supaya bisa menempati (saat) hari raya,” ujar Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjawab pertanyaan harian Kompas ketika mengunjungi lokasi pembangunan hunian sementara bagi pengungsi Semeru yang terletak di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (14/1/2022).
Selain meninjau lokasi pembangunan hunian sementara, Wapres juga berdialog singkat dengan para pengungsi erupsi Gunung Semeru. ”Perencanaan dibuat hunian sementara dan nanti akan dilanjutkan hunian tetap. Yang menarik, antara hunian sementara dan hunian tetap ini menjadi satu. Dibangunkan hunian sementara, dibangun hunian tetap hanya di depannya, jadi tidak ke mana-mana. Mereka tidak akan kesulitan lagi,” tambahnya.
Menurut rencana akan dibangun sebanyak 1.951 hunian sementara di atas lahan seluas 81 hektar yang diperuntukkan bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Saat ini sudah ada satu buah rumah contoh yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk standar pembangunan hunian sementara.
Di hadapan para pengungsi, Wapres menegaskan bahwa kawasan relokasi ini nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas untuk mengakomodasi kegiatan masyarakat, seperti pasar, masjid, ruang terbuka, sekolah, dan sarana olahraga. ”Jadi, lahan ini disiapkan untuk tempat relokasi mereka dan di sini untuk 2.000 pengungsi,” tambahnya.
Pemerintah juga sudah menyiapkan tampungan air minum hingga pengolahan limbah terpadu. ”Ini terpadu yang disebut smart village yang kita jadikan model kalau terjadi relokasi. Supaya tidak kesulitan. Dan saya lihat jalan antarrumah lebar 6 meter. Seperti di perumahan,” ujarnya.
Wapres Amin juga menyebut tentang pembangunan beberapa tempat usaha, seperti kandang sapi terpadu dan persiapan lahan bagi pakan sapi. Kandang sapi terpadu itu bisa dimanfaatkan sebagai mata pencarian pengungsi yang belum bisa mengolah lahan pertanian karena erupsi. ”Lahan tetap, tapi tidak boleh dibangun permanen untuk tempat tinggal. Tapi pertanian bisa dilakukan,” tambah Wapres.
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq menyebutkan bahwa lahan pertanian masih harus melalui tahapan pembersihan lahan. ”Butuh waktu untuk mereka bercocok tanam kembali. Dalam waktu awal bisa berkebun, misalnya tanam sengon tanaman lain yang bisa dilakukan dalam waktu cepat,” tambah Thoriqul.
Menurut Bupati, pembangunan hunian sementara bisa dilaksanakan dalam waktu 1-1,5 bulan secara keseluruhan. Pembangunan hunian sementara ini akan dibantu oleh sukarelawan dan lembaga swadaya masyarakat. ”Nantinya membangun secara bersama-sama, tidak satu per satu. Blok sudah dibagi,” kata Thoriqul.
Hingga saat ini, ada sekitar 40 lembaga swadaya masyarakat yang sudah menyatakan berkomitmen untuk membangun huntara di Sumbermujur. Hunian sementara yang akan dibangun berukuran 4,8 m x 6 m, sedangkan untuk hunian tetap nanti berukuran 6 m x 6 m.
Hunian tersebut dibangun pada tanah seluas 10 m x 14 m untuk setiap keluarga. Pembangunan hunian sementara akan diprioritaskan bagi keluarga yang memiliki anak, anak balita, dan warga lanjut usia. ”Secara beriringan, (pembangunan) hunian sementara, hunian tetap bisa langsung beriringan. Target kami, hari raya sudah bertempat tinggal di sini dan jadi kehidupan baru,” tambahnya.
Target kami, hari raya sudah bertempat tinggal di sini dan jadi kehidupan baru. (Thoriqul Haq)
Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/556/427.12/2021, penetapan status transisi darurat ke pemulihan bencana erupsi Gunung Semeru berlangsung selama 90 hari, mulai 25 Desember 2021 hingga 24 Maret 2022.
Terkait jembatan yang masih rusak, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Zainal Fatah menyebut bahwa jembatan merupakan urat nadi untuk konektivitas. ”Kami sudah melakukan investigasi dalam arti kalau kira-kira harus bikin jembatan gantung akan dikaitkan ke mana, kemarin kebetulan staf ahli, dua orang sudah inspeksi di lapangan untuk memungkinkan kita bekerja lebih cepat,” tambahnya.
Namun, Zainal menyebut ada aliran sungai yang diprediksi menjadi hambatan untuk bisa segera bekerja untuk permanen. ”Tetapi, alat berat dan peralatan inspeksi, survei macam-macam sudah di lapangan,” kata Zainal.
Wapres berharap jembatan yang rusak bisa segera dibangun. Aliran sungai juga diminta supaya ditata dengan normalisasi. ”Supaya aliran bisa menampung kalau nanti ada batu pasir. Bisa tidak menjadi menyumbat jalannya air jalannya lahar sehingga tidak sampai ke perkampungan. Ini yang saya harapkan kepada PUPR,” tambah Zainal.
Salah satu pengungsi Tumini (40), pengungsi asal Dusun Curah Kobokan, Desa Supiturang, berterima kasih karena pemerintah menyediakan tempat terbaik bagi pengungsi. ”Keluarga semua selamat. Semua hancur barang, cuma menyelamatkan barang sedikit. Harapannya (hunian sementara) cepat selesai,” kata Tumini.
Slamet Hariadi (35), pengungsi asal Dusun Curah Kobokan, Desa Supiturang, mengatakan bahwa lokasi relokasi di Desa Sumbermujur tersebut, menurut dia, sangat baik dan layak. ”Di sini lebih aman dibandingkan kampung saya sebelumnya. Rumah dan kampung saya rusak kena abu. Di sini, kami bisa memulai hidup bersama lagi dengan tetangga lain,” katanya.
Kuli pencari pasir tersebut berharap agar rumah bagi mereka segera selesai dan mereka bisa tinggal di rumah tersebut. ”Kami sudah sebulan lebih tinggal di pengungsian. Inginnya segera menempati rumah hunian baru ini. Apalagi anak kedua saya diperkirakan akan lahir sekitar Lebaran. Semoga saat lebaran, anak saya lahir dan kami sudah menempati rumah baru,” katanya.
Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar mengatakan, setelah tahap pembangunan hunian sementara selesai, tugas pemerintah adalah melakukan pendampingan psikologis terhadap warga. ”Nanti kami akan dibantu oleh perguruan tinggi untuk mendampingi proses relokasi. Sebab, relokasi bukan karena bencana dan relokasi akibat bencana jelas dampaknya beda,” katanya.