Kepada Pemudik, Wapres Amin Mengingatkan Indonesia Belum Mencapai Kekebalan Komunal

Sesuai data Kementerian Kesehatan, Wapres Amin menegaskan bahwa Indonesia belum mencapai kekebalan komunal. Ketika mudik, masyarakat wajib melindungi kelompok rentan, seperti lansia dan anak-anak.

IMAN SUWONGSO UNTUK KOMPAS

Ilustrasi. Takmir masjid Nurul Hidayah di Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (24/5/2020), memberlakukan protokol kesehatan ketat pada para jamaah sholat Idul Fitri 1441 H. Foto: Iman Suwongso Untuk Kompas

ACEH BESAR, KOMPAS — Seiring membaiknya situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan pemerintah memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk melaksanakan mudik Lebaran. Namun, Wapres juga mengingatkan bahwa sesuai data Kementerian Kesehatan, Indonesia belum mencapai kekebalan komunal.

”Walau kasus sudah turun, herd immunity belum dicapai. Jadi masih terus menjaga, karena belum dicapai. Tahun ini pemerintah membolehkan mudik. Diperkirakan yang mudik 70-80 juta. Masyarakat harus berhati-hati karena mereka pulang kampung,” kata Wapres Amin dalam keterangan pers usai menyerahkan bansos secara simbolis kepada masyarakat di Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK) Darussa'adah di Aceh Besar, Kamis (14/2/2022).

Ketika mudik, masyarakat wajib melindungi kelompok rentan, seperti lansia, orang sakit, dan anak-anak.

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan, karena pandemi belum sepenuhnya hilang, masyarakat tetap harus berhati-hati. Pertama, jangan lepas masker untuk menjaga kesehatan. Kedua, setiap warga harus menjalani vaksinasi Covid-19 dosis pertama dan kedua, serta vaksin penguat (booster).

Ketika mudik, masyarakat wajib melindungi kelompok rentan, seperti lansia, orang sakit, dan anak-anak. “Diminta senantiasa menjaga diri dengan melakukan protokol kesehatan dan juga vaksinasi. Harus dua bahkan tiga (vaksinasi) booster. Itu pesan-pesan kami. Kita hadapi situasi ini, Insya Allah segala sesuatunya bisa berlalu. Tahun ini, kita melakukan pemulihan ekonomi dan juga meningkatkan produktivitas masyarakat berkaitan dengan Covid,” kata Wapres Amin.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Saat Mudik dengan Vaksinasi Lengkap

TANGKAPAN LAYAR AKUN SEKRETARIAT PRESIDEN DI KANAL YOUTUBE

Ketua Tim Pakar Satgas Penangana Covid-19 Prof Wiku Adisasmito memberikan keterangan pers secara daring dari Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/12/2020).

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menegaskan, setiap individu bertanggung jawab untuk tidak memberi ruang penularan sedikitpun dengan mencegah penularan Covid-19. ”Untuk itu, kuncinya adalah tidak memberi ruang sama sekali untuk terjadinya penularan, agar tidak ada yang tertular lagi,” kata Wiku dalam International Press Briefing, Selasa (12/4/2022), yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Setidaknya ada empat tanggung jawab pencegahan penularan yang harus diterapkan setiap individu. Tanggung jawab itu adalah disiplin protokol kesehatan, memeriksakan diri atau testing Covid-19 jika bergejala atau setelah beraktivitas yang berisiko tinggi seperti perjalanan jarak jauh dan aktivitas di lokasi ramai, isolasi diri jika teridentifikasi positif, dan berpartisipasi aktif dalam program vaksinasi khususnya vaksin penguat.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga telah memastikan varian baru Covid-19, yaitu Omicron XE, belum ditemukan di Indonesia. Namun, pemerintah terus memantau dan memanfaatkan seluruh data terkini yang ada.

Di tengah prediksi potensi lonjakan kasus, Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya pencegahan dengan mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dengan pengawasan berbasis masyarakat. Pemerintah lalu menyesuaikan kebijakan mobilitas merujuk kondisi Covid-19 terkini, serta meningkatkan cakupan vaksinasi.

Baca juga: Presiden Jokowi Kunjungi Cirebon, Sederet Masalah Warga Menanti Diselesaikan

BPMI SETWAPRES

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan bansos secara simbolis kepada 10 penerima di Balai Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK) Darussa'adah Aceh, Desa Tingkem, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Kamis (14/4/2022).

Adapun untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak fluktuasi harga akibat situasi perekonomian global dan perubahan iklim, Wapres Amin menyampaikan, pemerintah memberikan beragam bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat, terutama jelang Lebaran.

”Semua terdampak di seluruh dunia termasuk kita, Indonesia. Karena itu, pemerintah memiliki peran untuk memperbesar upaya yang kita sebut sebagai perlindungan sosial kepada masyarakat bawah,” ujar Wapres Amin.

Pemberian bansos ini sekaligus menutup rangkaian kunjungan kerja Wapres Amin selama dua hari di Provinsi Aceh. Menurut Wapres, beban masyarakat juga semakin meningkat terutama menjelang Idul Fitri yang biasanya diikuti kenaikan harga barang khususnya kebutuhan pokok. ”Sekuat mungkin kita melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mengendalikan harga di masyarakat terutama menjelang Lebaran,” ujar Wapres.

Untuk itulah, lanjut Wapres, sembari berupaya mengendalikan situasi supaya dampak fluktuasi harga tidak terlalu besar, pemerintah perlu memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. ”Itu yang dilakukan oleh pemerintah sambil mengendalikan situasi supaya dampak itu tidak terlalu besar,” tambah Wapres.

Pemberian bansos ini sekaligus menutup rangkaian kunjungan kerja Wapres Amin selama dua hari di Provinsi Aceh. Beban masyarakat juga semakin meningkat terutama menjelang Idul Fitri yang biasanya diikuti kenaikan harga barang khususnya kebutuhan pokok.

Selain Wali Kota Banda Aceh dan Bupati Aceh Besar, tampak hadir pada acara ini Gubernur Aceh Nova Iriansyah serta beberapa pejabat Kementerian Sosial. Dalam kesempatan tersebut, Wapres Amin menyerahkan bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), serta Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) yang seluruhnya merupakan program Kementerian Sosial.

Untuk wilayah Kota Banda Aceh, Wapres Amin menyerahkan dana bansos senilai lebih dari Rp 8 miliar yang diterima langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman. Sementara untuk Kabupaten Aceh Besar, Wapres menyerahkan dana bansos senilai lebih dari Rp 31 miliar yang diterima oleh Bupati Aceh Besar Mawardi Ali.

Wapres juga menyerahkan secara langsung bansos untuk program Atensi di antaranya bantuan kewirausahaan untuk dua penyandang disabilitas rungu wicara, yakni Nafisah senilai Rp 1,5 juta dan Rahmat senilai Rp 3 juta, serta bantuan tabungan senilai Rp 200.000 selama empat bulan kepada pelajar yatim bernama Aisyah Putrie Humaira.

Baca juga: Banyak Pedagang Pasar Belum Mendapat Pasokan Minyak Goreng Curah Bersubsidi

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Pengumuman stok minyak goreng sawit kosong di toko ritel di Kejuden, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (17/2/2022). Minyak goreng yang tersedia hanya yang berbahan kelapa dan kedelai dengan harga lebih mahal dibandingkan minyak sawit.

Selain itu, bantuan program Atensi juga diberikan Wapres Amin kepada seorang lansia bernama Chairani berupa bantuan nutrisi dan tongkat kaki tiga senilai Rp 1,3 juta. Kemudian bantuan berupa kursi adaptif senilai Rp 5 juta diberikan Wapres kepada penyandang disabilitas fisik bernama Hazinatun Fadilla. Penyandang fisik lain bernama Rejeki Metuhadi juga mendapatkan bantuan berupa alat bantu motor Viar roda tiga senilai Rp 31 juta.

Wapres juga memberikan bantuan PKH/BPNT/BLT masing-masing kepada penjual kue basah bernama Mariani sebesar Rp 1,3 juta, penjual kue tradisional bernama Rusmiah sebesar Rp 1,8 juta, penjual nasi bernama Mahyuni sebesar Rp 1,3 juta, serta pembuat kue bernama Khaerani sebesar Rp 2,25 juta.