Mahasiswa Yogyakarta Kawal Pernyataan Presiden soal Pemilu

Ratusan mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus Yogyakarta menggelar demonstrasi di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Senin (11/4/2022). Mereka menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Mahasiswa berorasi saat demonstrasi yang digelar kelompok Cipayung Plus Yogyakarta di kawasan Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (11/4/2022). Massa aksi dari sejumlah organisasi mahasiswa itu menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

YOGYAKARTA, KOMPAS — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Yogyakarta menggelar demonstrasi di kawasan Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (11/4/2022). Massa dari sejumlah organisasi mahasiswa itu menyampaikan sejumlah tuntutan, seperti menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Demonstran akan mengawal pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan pemilu tetap digelar 2024.

Berdasarkan pantauan Kompas, Senin sekitar pukul 15.30, para demonstran berkumpul di tengah perempatan Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Mereka membentuk lingkaran mengelilingi mobil komando aksi. Akibat kehadiran para demonstran, arus lalu lintas di sekitar Titik Nol Kilometer macet.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Dalam beberapa kesempatan, sejumlah peserta aksi juga mencoba memblokade jalan di Titik Nol Kilometer, terutama dari arah kawasan wisata Malioboro. Namun, petugas kepolisian yang berjaga berusaha mencegah penutupan jalan. Oleh karena itu, kendaraan bermotor tetap bisa lewat meski perlahan-lahan dan kadang tersendat.

Koordinator Umum Aksi Cipayung Plus Yogyakarta Mario Erlanda mengatakan, aksi tersebut diikuti sejumlah organisasi mahasiswa, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), dan Pelajar Islam Indonesia (PII).

Baca juga : Tolak Wacana Tiga Periode, Mahasiswa Kendari Bentrok dengan Aparat

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Pengendara sepeda motor melintas di dekat aksi demonstrasi kelompok Cipayung Plus Yogyakarta di kawasan Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (11/4/2022).

Mario menyebut, dalam aksi tersebut, massa aksi menyampaikan tujuh tuntutan. Tuntutan pertama adalah menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Tuntutan kedua, tunda pemindahan ibu kota negara. Tuntutan ketiga, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak.

Tuntutan keempat, menolak kenaikan harga bahan pokok. Tuntutan kelima, menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai. Tuntutan keenam, tuntaskan kasus klitih atau kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuntutan ketujuh, hentikan kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan.

Baca juga : Ribuan Mahasiswa di Sumbar Unjuk Rasa Tolak Presiden Tiga Periode dan Kenaikan Harga BBM

Kami mengawal agar jangan sampai pemilu ditunda karena tidak ada jaminan bahwa pemilu akan tetap dilaksanakan tahun 2024.

Mario memaparkan, meski Presiden Joko Widodo telah menyatakan tidak ada penundaan pemilu, para mahasiswa tetap menggelar aksi. Sebab, dia menilai belum ada jaminan pasti bahwa penundaan pemilu benar-benar tidak akan dilaksanakan.

”Kami mengawal agar jangan sampai pemilu ditunda karena tidak ada jaminan bahwa pemilu akan tetap dilaksanakan tahun 2024,” kata Mario.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Peserta aksi mencoba memblokir jalan saat demonstrasi yang digelar kelompok Cipayung Plus Yogyakarta di kawasan Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (11/4/2022).

Mario menyatakan, para mahasiswa tidak boleh lengah meskipun Presiden Joko Widodo sudah menyatakan tidak akan menunda pemilu. Sebab, dia menilai, tidak tertutup kemungkinan pernyataan tersebut nantinya tidak sesuai kenyataan. ”Kita jangan sampai lengah karena tidak tertutup kemungkinan pernyataan yang dikeluarkan itu nanti salah,” ungkapnya.

Menurut Mario, para peserta aksi sebenarnya menuntut perwakilan DPRD DIY datang ke Titik Nol Kilometer Yogyakarta untuk mendengarkan aspirasi para demonstran. Namun, hingga demonstrasi berakhir, tidak terlihat anggota DPRD DIY hadir. Pukul 16.15, para peserta aksi mulai meninggalkan Titik Nol Kilometer.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Yogyakarta membentangkan poster saat demonstrasi di kawasan Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (11/4/2022).

Bundaran UGM

Sementara itu, pada Senin siang, puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Indonesia menggelar aksi demonstrasi di bundaran depan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Kabupaten Sleman, DIY. Berdasarkan pantauan Kompas, demonstrasi tersebut mulai digelar sekitar pukul 11.00.

Sejumlah peserta aksi berkumpul di bundaran depan kampus UGM sambil membawa poster dan spanduk yang menyuarakan tuntutan mereka. Selain itu, para peserta aksi juga bergantian orasi untuk menyampaikan aspirasi.

Baca juga : Mahasiswa Tuntut Pejabat yang Wacanakan Perpanjangan Jabatan Presiden Minta Maaf

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Sekelompok massa dari Aliansi Rakyat Peduli Indonesia menggelar aksi demonstrasi di bundaran depan kampus Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (11/4/2022). Aksi tersebut menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Inisiator Aliansi Rakyat Peduli Indonesia, Dani Eko Wiyono, mengatakan, aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya menolak penundaan pemilu yang sempat diwacanakan sejumlah politisi.

Meskipun Presiden Joko Widodo sudah menyatakan pemilu tetap akan digelar tahun 2024, Dani menyebut, Aliansi Rakyat Peduli Indonesia tidak yakin dengan pernyataan tersebut. ”Kami tidak percaya karena banyak kejadian bilang tidak, tetapi menjadi iya dan bilang iya menjadi tidak,” katanya.

Tuntutan kedua, kata Dani, adalah menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Dia menyebutkan, perpanjangan masa jabatan tersebut jelas melanggar konstitusi. ”Itu pembangkangan konstitusi negara,” ujarnya.

Dani memaparkan, Aliansi Rakyat Peduli Indonesia juga menuntut agar Presiden Joko Widodo mengendalikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Hal ini karena kenaikan harga barang kebutuhan pokok sangat memberatkan masyarakat. ”Rakyat ingin harga-harga dimurahkan,” ungkapnya.