Presiden Jokowi: Kolaborasi Dukung Pembangunan IKN Nusantara
Pembangunan IKN adalah sebuah cita-cita dan pekerjaan besar. Presiden Jokowi menilai kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat sangat membantu mewujudkan cita-cita itu.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·4 menit baca
PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS — Tanah dan air dari semua provinsi di Indonesia akhirnya disatukan di titik nol kilometer Ibu Kota Negara Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Satu demi satu tanah dan air yang dibawa para gubernur atau yang mewakilinya itu diterima oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian menuangkannya ke dalam bejana. Arti penting kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara disampaikan Kepala Negara pada acara tersebut.
”Pada hari ini, Senin, 14 Maret 2022, kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Kota Nusantara,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara di kawasan titik nol kilometer Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (14/3/2022).
Prosesi penyatuan tanah dan air yang dibawa dari semua provinsi di Indonesia diawali oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyerahkannya kepada Presiden Jokowi. Selanjutnya, satu demi satu para gubernur atau yang mewakili menyerahkan tanah dan air yang dibawa dari masing-masing wilayahnya. Adapun prosesi penyerahan tanah dan air yang terakhir dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
Kepala Negara menuturkan bahwa tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur telah disatukan di tempat yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. ”Dan, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini,” katanya.
Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi memberikan penekanan arti penting kolaborasi dalam pembangunan IKN Nusantara. ”Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan ibu kota negara ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan ini bisa segera terwujud,” katanya.
Presiden Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga tinggi negara, Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan seluruh komponen masyarakat dalam mendukung dimulainya pembangunan IKN Nusantara tersebut. ”Mudah-mudahan, kita berdoa, semoga hidayah dan barokah dari Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam membangun Ibu Kota Nusantara ini,” katanya.
Hadir pada acara prosesi tersebut, antara lain, Ketua MPR Bambang Soesatyo, para menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur atau yang mewakilinya dari 34 provinsi, serta 15 tokoh masyarakat dari Kaltim.
Sementara itu, Kantor Staf Presiden mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera melakukan identifikasi dan verifikasi status tanah di wilayah IKN Nusantara. Upaya ini dinilai penting agar proses pembangunan IKN tidak menyisakan masalah pertanahan yang belum terselesaikan, baik dengan instansi pemerintah, swasta, maupun perorangan.
”IKN harus dibangun di atas tanah yang sudah tidak mengandung masalah sehingga di masa depan tidak lagi memicu konflik agraria,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Usep Setiawan melalui rilis tertulis, Senin (14/3/2022).
Sebelumnya, Kamis (10/3/2022), Presiden Jokowi dalam rapat terbatas tentang IKN telah menginstruksikan jajaran Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan status kepemilikan tanah di kawasan IKN Nusantara. Presiden juga memerintahkan Kementerian ATR/BPN memastikan bahwa pengadaan tanah di kawasan IKN Nusantara hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN.
Paralel dengan itu, Usep menuturkan, Kantor Staf Presiden juga mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menginventarisasi dan memverifikasi tanah-tanah yang berada di dalam kawasan hutan di wilayah IKN. Dengan demikian, tanah tersebut bisa dilepaskan untuk mendukung pengadaan tanah bagi keperluan pembangunan IKN.
”Pemerintah pastikan proses pengadaan tanah untuk IKN benar-benar dilakukan secara sistematis dan sinergis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Termasuk hak-hak masyarakat adat yang tanahnya terkena dampak pembangunan IKN juga harus dilindungi dan diakomodasi,” kata Usep.
Pemerintah pastikan proses pengadaan tanah untuk IKN benar-benar dilakukan secara sistematis dan sinergis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Termasuk hak-hak masyarakat adat yang tanahnya terkena dampak pembangunan IKN juga harus dilindungi dan diakomodasi.
Menurut Usep, pengadaan tanah yang berlangsung tertib dan adil akan mendorong pembangunan IKN berjalan lancar. Selain itu, pengadaan tanah yang baik dalam pembangunan IKN juga akan menghasilkan kehormatan dan kewibawaan bagi ibu kota baru.