Surabaya Kurasi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Surabaya mencoba program penguatan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan kurasi produk dan akreditasi sehingga UMKM memberikan layanan dan produk bermutu.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO

Produk usaha mikro kecil kalangan warga Kecamatan Jambangan, Surabaya, Jawa Timur, yang diperkenalkan saat peluncuran aplikasi Sayang Warga di Taman Jangkar, Kamis (27/1/2022).

SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, terus mencoba mendorong peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Antara lain, menempuh kurasi atau pemilihan produk dengan jaminan mutu dan penilaian pemeringkatan atau semacam akreditasi.

Demikian diutarakan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kamis (24/2/2022). Di ibu kota Jatim ini, untuk sementara ada setidaknya 62.000 UMKM. Jumlahnya berpotensi berkurang atau bertambah sesuai dengan situasi ekonomi.

Dari 62.000 UMKM, yang sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB) tidak sampai 1.300 unit atau baru mencakup 2,1 persen. Menurut Eri, pemerintah mendorong semua UMKM mengurus dan mendapatkan NIB untuk memudahkan program intervensi yang perlu dilaksanakan.

Dengan telah mendapat NIB, pemerintah dapat mengelompokkan UMKM berdasarkan skala produksi, bahkan sampai kualitas layanan dan produk. Dari sinilah kemudian program kurasi atau pemilihan produk bermutu tinggi dapat ditempuh. Selain itu, semacam akreditasi dengan harapan memacu UMKM untuk menjadi dan mempertahankan predikat berkualitas.

Baca juga: Surabaya Dongkrak Daya Saing UMKM

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO

Produksi masker kain di tempat kerja Jahitin.com, usaha rintisan penghubung penjahit rumahan dengan pelanggan jasa pembuatan busana, di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (15/4/2020).

”Kami menginginkan UMKM naik kelas bukan sekadar skala, melainkan layanan atau produk sehingga terbuka pasar yang amat luas di tataran global,” kata Eri. Muara dari penguatan pemberdayaan UMKM adalah menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. UMKM tetap bisa diandalkan untuk pengentasan rakyat dari kemiskinan dan pengangguran serta kemakmuran.

Lagi-lagi Eri mengingatkan, di Surabaya tercatat 383.208 keluarga atau 1.085.588 jiwa kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, 51.261 keluarga atau 68.196 jiwa kategori masyarakat khusus. MBR dan khusus berhak mendapat program intervensi pemerintah sehingga terentaskan dari persoalan kemiskinan.

Kami menginginkan UMKM naik kelas bukan sekadar skala, melainkan layanan atau produk sehingga terbuka pasar yang amat luas di tataran global.

Di antara 62.000 UMKM yang ada, lanjut Eri, tentu ada sebagian yang dikelola oleh MBR atau masyarakat khusus. Jika UMKM menjadi jalan pengentasan rakyat dari kemiskinan, berarti nantinya jumlah MBR idealnya berkurang terus-menerus. UMKM milik MBR yang tidak berkembang berarti gagal menjalankan misi pengentasan rakyat dari kemiskinan sehingga perlu mendapat perhatian.

Baca juga: Separuh UMKM Surabaya Belum Mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan

Secara terpisah, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Surabaya Muhammad Luthfy mengatakan, salah satu program yang bisa ditawarkan oleh organisasi ini ialah kurasi atau pemilihan produk UMKM Surabaya. Selain itu, mengundang investor regional dan nasional untuk menanamkan modal guna pengembangan skala UMKM.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Warga memotong ikan patin untuk diasap di Jalan Kalimas Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (23/2/2022).

Luthfy mengatakan, program kurasi dapat bermitra dengan organisasi lainnya dan kampus. Tujuannya, memetakan UMKM berpotensi tinggi dalam menghadirkan produk bermutu. UMKM seperti inilah yang perlu dibuatkan dan dibukakan jalan untuk memasarkan produk di berbagai platform. Misalnya, di toko, ritel, dan pusat belanja terkemuka, tempat istirahat, jejaring waralaba, dan lokapasar.

”Kurasi untuk memperluas jangkauan pasar produk UMKM,” kata Luthfy. Selanjutnya, program kurasi dapat disinergikan dengan semacam asesmen atau akreditasi. UMKM terbaik, misalnya, mendapat akreditasi A sehingga produk dan layanannya dijamin bermutu tinggi. Penilaian dapat bersifat sementara oleh tim terpadu dari pemerintah dan organisasi profesi.

Eri menyambut ide kurasi dan akreditasi UMKM sebagai terobosan yang baik dan bermanfaat bagi pemberdayaan UMKM. Surabaya terus mencoba berbagai terobosan dalam penguatan UMKM. Misalnya, mengoptimalkan aplikasi e-peken yang menghubungkan antara toko kelontong, UMKM, dan konsumen.

Di aplikasi yang telah beroperasi sejak 31 Oktober 2021 ini untuk sementara masih didominasi dengan bahan kebutuhan pokok (pangan). Aparatur pemerintah didorong untuk memenuhi kebutuhan melalui aplikasi yang memuat 500 toko kelontong dan UMKM itu.

”Untuk penguatan UMKM, masih perlu membuat dan yang lebih penting menjalankan program terobosan dengan harapan berdampak positif terhadap pengentasan rakyat dari kemiskinan,” kata Eri.