Separuh UMKM Surabaya Belum Mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan
Sekitar 20.300 usaha mikro kecil menengah di Surabaya, Jawa Timur, perlu segera mengurus perizinan sehingga pasang surut usaha terpantau dan bermanfaat untuk rencana program intervensi dari pemerintah.
Oleh
AMBROSIUS HARTO, AGNES SWETTA PANDIA
·3 menit baca
Kompas/Bahana Patria Gupta
Perajin sepatu, Sri, menunjukkan sepatu di stannya di Jatim Fair Hybrid 2021 dalaml rangka HUT Ke-71 Provinsi Jawa Timur di Convention Hall Grand City, Surabaya, Senin (11/10/2021). Konsep Hybrid yang dilakukan memungkinkan pengunjung menyusuri area pameran secara virtual melalui platform. Dengan tema ”Jatim Bangkit Menuju Pasar Global”, pameran tersebut dijadikan momentum kebangkitan UMKM dan Ekonomi Jawa Timur di tengah pandemi.
SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Kota Surabaya mendorong seluruh usaha mikro kecil menengah mengurus surat izin usaha perdagangan dan mendapatkan nomor induk berusaha. Keberadaan SIUP dan NIB penting bagi Pemerintah Kota Surabaya menempuh intervensi atau menjalankan program bagi perkembangan UMKM.
Berdasarkan catatan pemerintah, di Surabaya ada lebih dari 40.600 UMKM. Yang sudah mengurus dan memiliki SIUP baru separuhnya atau 20.300 UMKM. ”Intervensi dengan tujuan pengembangan UMKM akan lebih tepat sasaran jika sudah dilengkapi dengan izin usaha,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Selasa (30/11/2021).
Eri mengatakan telah memerintahkan Dinas Perdagangan Surabaya dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya untuk mendampingi dan mendorong percepatan pengurusan SIUP dan NIB bagi UMKM. Aparatur diminta mempermudah dan mempercepat pengurusan izin.
”Dalam perjalanan akan dievaluasi, misalnya ada yang tidak sesuai dengan tata ruang terpaksa dicabut perizinannya atau usaha dipindahkan,” ujarnya.
Disebutkan, pengurusan SIUP bagi UMKM diharapkan lebih mudah karena melalui aplikasi Surabaya Single Window Alfa yang secara otomatis tersambung ke online single submissions (OSS). Dengan pendataan yang terintegrasi itu, jumlah UMKM dapat diketahui sehingga pemerintah dapat mengklasifikasikan sesuai jenis usaha untuk kepentingan program intervensi.
Salah satu stan produk UMKM Kota Surabaya pada Surabaya Fashion Week 2021, yang berakhir Minggu (7/11/2021).
Jumlah UMKM memang akan dinamis. Namun, dalam pengurusan izin dapat diketahui berapa banyak warga Surabaya yang menjalankan UMKM. Pasang surut UMKM akan lebih terpantau. Dengan demikian, pemerintah yang berencana memberi program intervensi dapat tepat sasaran. Misalnya, program penguatan modal akan diberikan kepada UMKM yang dijamin usahanya lestari.
Didampingi
Kepala Dinas Perdagangan Surabaya Wiwiek Widayati menambahkan, seluruh UMKM yang didampingi dinas tersebut sudah memiliki SIUP dan NIB. Sampai saat ini, UMKM dampingan dinas dimaksud yang sudah berizin tercatat 2.516 usaha.
”Kami siap mendampingi UMKM yang memerlukan pengurusan perizinan karena pada prinsipnya mudah dan cepat,” kata Wiwiek.
Di Surabaya, pengurusan segala perizinan harus melalui SSW Alfa. Dengan aplikasi ini, pengurusan perizinan tidak akan bertele-tele, apalagi harus berpindah antardinas. Dalam investasi besar, misalnya membangun pusat belanja atau hotel, pengusaha mengurus izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
Setelah itu, mengurus izin drainase. Selanjutnya izin mendirikan bangunan dan pariwisata. Pengurusan berbelit karena harus melalui pintu ke pintu atau dinas ke dinas.
Selama ini khusus pelaku UMKM, Pemkot Surabaya tidak hanya memberi kemudahan, tetapi juga jemput bola terkait pengurusan berbagai izin usaha, mendapatkan hak atas kekayaan intelektual atau merek, termasuk sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.
Pemkot juga rutin melakukan pelatihan, pembinaan, pendampingan, dan menyediakan tempat untuk memasarkan produk melalui berbagai kesempatan secara bergiliran. Untuk terus meningkatkan keterampilan pelaku UMKM, termasuk agar bisa naik kelas, pemkot juga mengarahkan sektor yang paling tangguh di masa pandemi Covid-19, untuk melakukan pemasaran secara dalam jaringan dan berjejaring.
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Pekerja menyiapan bahan kue di Rumah Nastar Surabaya di Kampung Ketandan, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (24/6/2020). Pemilik usaha Diah Arfianti mengaku lebih kreatif untuk mempromosikan produk kuenya terkait banyaknya UMKM yang mengeluh terdampak oleh pandemi Covid-19.
”Apalagi mengurus perizinan UMKM akan lebih mudah,” kata Eri.
Melalui SSW Alfa, pengusaha atau investor mengurus seluruh pengajuan dan dokumen melalui aplikasi tersebut untuk kemudian diperiksa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Surabaya. Akan ada satu pertemuan lintas dinas di mana pengusaha harus menjelaskan rencana detail investasi.
Kami siap mendampingi UMKM yang memerlukan pengurusan perizinan karena pada prinsipnya mudah dan cepat. (Wiwiek Widayati)
Jika ada berkas atau dokumen yang kurang harus segera dilengkapi. Jika semua berkas dipenuhi, pemerintah segera menerbitkan izin. Di sisi lain, jika rencana investasi dianggap tidak baik, pemerintah segera memutuskan tidak memberi izin.
”Setiap ada masalah bisa dicek. Prosesnya sampai mana, siapa saja aparatur yang terlibat dan bagaimana perjalanannya. Aplikasi ini bermanfaat bagi kami untuk melihat kinerja aparatur,” kata Eri.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2F20200626BAH04_1595514804.jpg){kind=logo}
